Negara di Albania

Nama resmi Albania adalah Republik Albania, atau sebutan resmi dalam bahasa Albania (Republika e Shqipërisë). Negara ini merupakan republik parlementer berbentuk negara kesatuan, yang berarti satu sistem konstitusional nasional berlaku di seluruh negeri dan pemerintah bergantung pada dukungan parlemen. Konstitusi adalah landasan tertinggi negara. Konstitusi menetapkan lembaga publik, melindungi hak-hak dasar, memisahkan kekuasaan publik, dan menetapkan aturan bagi pemerintahan demokratis. Parlemen Albania disebut parlemen nasional (Kuvendi). Parlemen mewakili warga negara, menetapkan undang-undang, menyetujui anggaran negara, mengawasi pemerintah, dan menjalankan tugas konstitusional lainnya. Dewan Menteri adalah badan eksekutif utama. Badan ini dipimpin oleh Perdana Menteri dan melaksanakan undang-undang, mengembangkan kebijakan nasional, mengarahkan administrasi publik, serta mengelola banyak layanan publik. Presiden adalah kepala negara dan mewakili persatuan negara. Albania bukan sistem presidensial, sehingga kepemimpinan eksekutif sehari-hari terutama berada pada Perdana Menteri dan pemerintah. Pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam perkara individual. Mahkamah Konstitusi memiliki peran khusus dalam meninjau persoalan konstitusional, sedangkan jaksa dan lembaga peradilan lainnya menjalankan fungsi terpisah dalam sistem peradilan. Albania memiliki pemerintahan pusat dan daerah. Munisipalitas, yang umumnya disebut pemerintah munisipal (bashki), mengelola tanggung jawab lokal seperti layanan masyarakat, perencanaan lokal, dan sebagian infrastruktur lokal, sedangkan county terutama menjalankan fungsi koordinasi. Masyarakat biasanya berhubungan dengan negara melalui munisipalitas, kementerian, badan publik, sekolah, lembaga kesehatan, pengadilan, dan saluran layanan administratif. Suatu keputusan publik seharusnya memiliki dasar hukum, dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab, dan biasanya terbuka untuk proses pengaduan atau peninjauan yang sesuai.