Negara di Aljazair

Bentuk resmi negara Aljazair adalah Republik Demokratik Rakyat Aljazair. Negara tetap ada meskipun pejabat atau pemerintahan berganti, karena kewenangannya berlandaskan konstitusi, hukum, lembaga, wilayah, dan penduduk. Konstitusi adalah kerangka hukum dasar. Konstitusi mengatur kekuasaan negara, mengakui hak dan kewajiban, serta menetapkan aturan umum bagi lembaga seperti kepresidenan, parlemen, pemerintah, dan pengadilan. Kepresidenan dan pemerintah memimpin cabang eksekutif. Kementerian dan layanan daerahnya menerapkan kebijakan nasional dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, urusan dalam negeri, keadilan, keuangan, pertanian, dan pekerjaan umum. Parlemen membentuk cabang legislatif dan memiliki dua kamar. Parlemen membahas dan mengesahkan undang-undang, memeriksa kebijakan publik, serta melakukan pengawasan melalui prosedur yang ditetapkan sistem konstitusional. Sistem peradilan menerapkan hukum dan menyelesaikan sengketa melalui berbagai pengadilan dan yurisdiksi. Pengujian konstitusional dan peradilan administratif menyediakan cara khusus untuk memeriksa persoalan yang menyangkut aturan konstitusi atau otoritas publik. Aljazair adalah negara kesatuan, sehingga negara nasional tetap menjadi sumber utama kewenangan publik. Namun, administrasi kewilayahan mendekatkan pemerintahan kepada warga melalui wilaya, daïra, dan commune. Wilaya adalah unit kewilayahan setingkat provinsi yang dipimpin secara administratif oleh seorang wali. Daïra mengelompokkan commune untuk tujuan administratif tertentu, sedangkan commune adalah munisipalitas dan otoritas publik umum yang paling dekat dengan warga untuk banyak urusan sehari-hari. Majelis lokal terpilih mewakili warga di tingkat wilaya dan commune. Majelis-majelis ini bekerja bersama pejabat negara yang ditunjuk, sehingga administrasi lokal menggabungkan perwakilan terpilih dengan pengawasan dan koordinasi dari negara pusat. Warga biasanya berhubungan dengan negara melalui sekolah, rumah sakit, pengadilan, polisi, kantor munisipalitas, layanan status sipil, badan pajak, dan administrasi sosial. Jalur yang tepat bergantung pada layanannya; banyak urusan memerlukan dokumen identitas, bukti pendukung, formulir, dan bukti pengajuan.