Konstitusi dan Undang-Undang 12/19 melindungi kebebasan hati nurani, agama, dan ibadah di Angola. Setiap orang dapat memeluk, mengubah, atau menolak agama serta berdoa, mengajar, dan menjalankan ritus keagamaan sendiri atau bersama orang lain, secara pribadi maupun di depan umum. Keanggotaan paksa, praktik keagamaan paksa, dan diskriminasi dilarang; kekerasan, kebencian, fundamentalisme, dan ritual yang melanggar martabat manusia berada di luar batas hukum. Institut Statistik Nasional (INE) mencatat 15.261.347 umat Katolik, 12.024.481 umat Protestan, 3.962.723 orang yang tidak beragama, 138.562 Muslim, 44.851 penganut Animisme, dan 35.277 orang Yahudi di antara penduduk berusia dua tahun ke atas pada 2024. Sebanyak 2.200.003 orang lainnya mengidentifikasi diri dengan agama lain, sedangkan 825.644 orang tidak memberikan jawaban. Gereja Protestan mencakup komunitas Pentakosta, evangelikal, Advent, Metodis, Baptis, dan komunitas lainnya; terdapat pula, misalnya, komunitas Tokois, Anglikan, Lutheran, Mennonit, Baha'i, Muslim, dan Yahudi. Ukuran beberapa kelompok kecil tidak dapat diturunkan secara andal dari perkiraan lama. Komunitas keagamaan menggunakan bahasa Portugis dan bahasa Angola lainnya dan, bergantung pada status pengakuan serta struktur internalnya, menyelenggarakan ibadah, doa, khotbah, katekese, prosesi, dan kegiatan ekumenis. Kegiatan di luar tempat ibadah yang disetujui mungkin memerlukan izin terlebih dahulu. Bergantung pada lokasinya, bangunan harus memenuhi persyaratan mengenai izin pembangunan dan operasional, keselamatan, kebersihan, perlindungan kebakaran, tata ruang, dan kebisingan. Sistem pendidikan publik bersifat sekuler dan tidak menyediakan pendidikan agama denominasi dalam kurikulum publik; sekolah swasta boleh mengajarkan agama, dan agama serta moralitas dapat secara tegas menjadi bagian dari program sekolah Katolik. Komunitas yang diakui juga dapat menyediakan pelatihan teologi atau Alkitab serta proyek tambahan di bidang pendidikan, kesehatan, akomodasi, budaya, dan sosial. Baptis, inisiasi, perkawinan, pemakaman, dan pemberkatan mengikuti aturan komunitas terkait. Berdasarkan perjanjian antara Angola dan Takhta Suci (Holy See), perkawinan kanonik Katolik memiliki akibat hukum perdata; untuk perkawinan agama lainnya, perkawinan sipil tambahan perlu dipertimbangkan untuk pengakuan negara. Hari raya keagamaan yang penting secara nasional adalah Jumat Agung, yang tanggalnya berubah setiap tahun, dan 25 Desember sebagai Natal dan Hari Keluarga; 2 November memiliki arti keagamaan dan budaya. Kementerian Kebudayaan (Ministério da Cultura) mengawasi kebijakan keagamaan, sedangkan Institut Nasional untuk Urusan Keagamaan (Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, INAR) menelaah, memberi nasihat, mendaftarkan, dan mengeluarkan pendapat mengenai doktrin. Untuk memperoleh pengakuan hukum bagi suatu komunitas, prosedurnya antara lain mensyaratkan Komisi Pembentukan (Comissão Instaladora) yang beranggotakan tujuh sampai 21 orang, anggaran dasar, informasi mengenai pendirian, kantor pusat, doktrin, kepemimpinan, ibadah, keuangan, dan asetnya, serta dokumen identitas dan surat keterangan catatan kriminal. Undang-undang menetapkan sedikitnya 60.000 tanda tangan yang dilegalisasi notaris dari penduduk atau warga negara berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan sedikitnya 1.000 tanda tangan per provinsi; penerapan praktisnya harus diperiksa karena struktur provinsi saat ini. Pemberitahuan INAR menyebutkan jangka waktu 180 hari untuk dokumen kadaster dan 20 hari untuk verifikasi nama. Otoritas kehakiman dan badan notaris menelaah tanda tangan, pendaftaran, dan publikasi; kejaksaan serta pengadilan mengawasi legalitas dan dapat memulai proses pelarangan atau penutupan. Praktik keagamaan individual tidak bergantung pada pengakuan kelembagaan, sedangkan pengakuan secara praktis penting untuk status badan hukum, tanah, pembangunan, keuntungan tertentu di bidang pajak dan impor, serta kapasitas komunitas untuk mengajukan perkara sendiri. Tempat ibadah yang tidak diakui dapat ditutup. Sumbangan dan kontribusi sukarela diperbolehkan, tetapi pembayaran sebagai imbalan atas janji ilahi atau berkat tidak diperbolehkan; komunitas juga harus menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan aset yang transparan serta mematuhi aturan Bank Nasional Angola (Banco Nacional de Angola) untuk pembayaran luar negeri. Pemimpin agama asing mungkin, bergantung pada keadaannya, memerlukan bukti pelatihan teologi atau Alkitab, pengalaman misionaris, dan status tinggal yang sah. Negara bekerja sama dengan lembaga yang diakui; perwakilan Katolik (CEAST) mewakili pihak Katolik, jejaring ekumenis Protestan (CICA) membentuk jaringan Protestan, dan badan dialog negara mendorong toleransi, saling menghormati, serta perdamaian.
Agama di Angola
Angola adalah negara sekuler dengan kebebasan beragama. Menurut sensus 2024, 44,2 persen penduduk berusia dua tahun ke atas mengidentifikasi diri sebagai Katolik dan 34,9 persen sebagai anggota gereja Protestan; 11,5 persen menyatakan tidak beragama. Komunitas keagamaan dapat menyelenggarakan ibadah, kegiatan pendidikan, proyek sosial, dan ritual kehidupan, tetapi memerlukan prosedur pengakuan formal untuk memperoleh status kelembagaan yang diakui secara hukum.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.

