Hukum pidana di Armenia

Armenia menggunakan hukum pidana tertulis untuk menetapkan perilaku yang dilarang dan konsekuensi hukumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menguraikan tindak pidana dan bentuk pertanggungjawaban, sedangkan aturan acara pidana mengatur penyidikan, penuntutan, persidangan, dan peninjauan. Suatu perbuatan tidak menjadi pidana hanya karena tidak disukai atau menimbulkan perselisihan pribadi. Pertanggungjawaban pidana pada umumnya bergantung pada perbuatan yang ditetapkan oleh hukum dan keadaan batin yang dipersyaratkan, seperti kesengajaan atau kelalaian. Penuntut harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan melalui bukti yang diperoleh secara sah. Seseorang dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya ditetapkan melalui proses yang semestinya. Perkara pidana dapat dimulai setelah adanya laporan, penemuan resmi, atau informasi lain yang diakui oleh hukum. Penyidik dapat mengumpulkan dokumen, memeriksa orang, mengatur pemeriksaan, dan menggunakan tindakan penyidikan yang diizinkan. Tindakan yang mengganggu harus memiliki dasar hukum dan mungkin memerlukan persetujuan formal. Tersangka atau terdakwa memiliki hak pembelaan yang penting. Hak tersebut mencakup memahami tuduhan, memperoleh bantuan hukum, menggunakan penerjemah bila diperlukan, mengajukan bukti, dan menggugat keputusan pejabat melalui prosedur yang tersedia. Hak untuk tidak memberatkan diri sendiri merupakan perlindungan utama. Korban dapat melaporkan dugaan tindak pidana, memberikan bukti, meminta informasi dalam batas prosedural, serta mengupayakan perlindungan atau ganti rugi yang tersedia secara hukum. Status korban mungkin memerlukan pengakuan formal. Tuntutan keuangan pribadi terkadang dapat dikaitkan dengan proses pidana atau diajukan secara terpisah. Saksi pada umumnya harus memberikan informasi yang benar dan mematuhi panggilan yang sah. Saksi sebaiknya hanya menyatakan apa yang dilihat, didengar, atau diketahuinya sendiri serta memisahkan fakta dari dugaan. Aturan khusus dapat melindungi hubungan keluarga dekat, orang yang rentan, atau komunikasi rahasia. Pengadilan menilai bukti yang dapat diterima dan memutus kesalahan serta konsekuensinya. Hasil yang mungkin mencakup pembebasan, pemidanaan, penghentian atas dasar hukum yang diakui, atau penyelesaian prosedural lainnya. Sanksi berbeda menurut tindak pidana dan dapat mencakup pembatasan, konsekuensi keuangan, pengawasan, atau pemenjaraan. Perkara pidana dapat memengaruhi kebebasan, reputasi, pekerjaan, perjalanan, dan kehidupan keluarga. Janji informal dari peserta lain tidak mengendalikan proses resmi. Siapa pun yang terlibat langsung sebaiknya menyimpan bukti, menghindari campur tangan terhadap saksi, dan segera memperoleh nasihat hukum Armenia yang berkualifikasi.