Politik di Armenia

Armenia adalah republik parlementer. Konstitusinya menetapkan aturan dasar bagi lembaga negara, pemilu, hak-hak, dan pembagian kewenangan publik. Majelis Nasional (Azgayin Zhoghov), yang secara lokal disebut demikian, adalah parlemen Armenia. Warga memilih anggotanya, dan kekuatan politik yang mampu memperoleh dukungan parlemen membentuk pemerintahan nasional. Perdana menteri memimpin pemerintah dan merupakan tokoh utama dalam politik eksekutif. Pemerintah menyiapkan dan melaksanakan kebijakan, mengelola administrasi publik, serta mengusulkan banyak hal untuk diputuskan oleh parlemen. Presiden adalah kepala negara, tetapi jabatan ini terutama memiliki fungsi perwakilan dan konstitusional, bukan kepemimpinan politik sehari-hari. Hal ini berbeda dari sistem presidensial, ketika presiden biasanya mengarahkan cabang eksekutif. Partai politik menyampaikan program, mencalonkan kandidat, berkampanye, dan mengorganisasi kegiatan di dalam maupun di luar parlemen. Partai pemerintah berusaha melaksanakan programnya, sedangkan partai oposisi mempertanyakan keputusan, menawarkan alternatif, dan mengawasi pihak yang berkuasa. Pemilu memungkinkan warga memilih wakil di tingkat nasional dan lokal. Kampanye biasanya mencakup program partai, rekam jejak kandidat, pertemuan publik, penampilan di media, dan perdebatan mengenai keamanan, ekonomi, layanan publik, keadilan, serta hubungan luar negeri. Pemerintahan lokal menangani banyak urusan masyarakat melalui munisipalitas. Yerevan memiliki pengaturan pemerintahan tingkat kota sendiri, sedangkan komunitas lain memilih lembaga lokal yang menangani layanan, anggaran, pembangunan, dan persoalan lingkungan sekitar. Pengadilan secara kelembagaan terpisah dari parlemen dan pemerintah serta menerapkan hukum dalam perkara individual. Peninjauan konstitusional membantu menentukan apakah undang-undang dan tindakan resmi sesuai dengan Konstitusi Armenia. Warga dapat memengaruhi politik dengan memilih, menghubungi wakil, menghadiri pertemuan yang sah, bergabung dengan partai atau kelompok masyarakat sipil, mengajukan petisi, dan mengikuti keputusan publik. Jurnalisme, organisasi masyarakat, dan diskusi publik yang damai juga membantu masyarakat menilai tindakan pemerintah. Partisipasi politik menciptakan peluang untuk memperbaiki hukum dan layanan, tetapi memiliki keterbatasan. Lembaga dapat bekerja lambat, partai mungkin berbeda pendapat secara tajam, informasi publik mungkin tidak lengkap, dan hasil yang diinginkan seseorang harus diseimbangkan dengan hukum, hak, anggaran, serta kebutuhan publik yang saling bersaing.