Hukum ketenagakerjaan di Australia

Hukum ketenagakerjaan Australia umumnya disebut hukum hubungan kerja atau hukum tempat kerja. Hukum ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, kontrak kerja, instrumen upah minimum sektoral (modern award), perjanjian perusahaan (enterprise agreement), serta putusan pengadilan dan badan ketenagakerjaan. Sistem Fair Work nasional (Fair Work system) mencakup sebagian besar pekerja dan pemberi kerja di Australia. Sebagian pekerja, terutama dalam sektor publik negara bagian tertentu atau sistem berbasis negara bagian, dapat tunduk pada pengaturan yang berbeda. Karena itu, yurisdiksi yang tepat harus ditentukan terlebih dahulu. Standar Ketenagakerjaan Nasional (National Employment Standards) memberikan kondisi minimum dasar bagi pekerja dalam sistem nasional. Standar ini mencakup hal-hal seperti jam kerja, berbagai jenis cuti, hari libur nasional, pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan ketika terjadi redundansi. Instrumen upah minimum sektoral dapat menambahkan aturan minimum khusus industri atau pekerjaan. Aturan tersebut dapat mencakup klasifikasi, upah minimum, lembur, tarif penalti, tunjangan, waktu istirahat, dan penjadwalan. Perjanjian perusahaan dapat menggantikan sebagian kerangka instrumen tersebut untuk tempat kerja tertentu, tetapi harus memenuhi perlindungan hukum. Pekerjaan dapat berbentuk penuh waktu, paruh waktu, kasual, berjangka tetap, atau pengaturan sah lainnya. Labelnya relevan, tetapi hubungan kerja yang sebenarnya juga penting. Kontraktor umumnya menjalankan usahanya sendiri, sedangkan pekerja bekerja dalam organisasi lain. Menyebut pekerja sebagai kontraktor secara keliru dapat menimbulkan masalah hukum. Pekerja mendapat perlindungan dari diskriminasi, pelecehan, perundungan, dan tindakan merugikan yang diambil karena mereka menggunakan hak di tempat kerja. Kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja biasanya mengharuskan pemberi kerja atau badan usaha lain yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko, sementara pekerja harus mengikuti instruksi keselamatan yang wajar. Hubungan kerja dapat berakhir melalui pengunduran diri, pemecatan, redundansi, atau kesepakatan. Pemecatan dapat digugat jika tidak adil atau melanggar hukum, tetapi setiap jenis klaim memiliki pengujian dan prosedur yang berbeda. Catatan, alasan, dan cara keputusan dibuat dapat sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Banyak masalah di tempat kerja bermula dari tugas yang tidak jelas, catatan yang tidak lengkap, atau kesalahpahaman mengenai instrumen upah minimum atau perjanjian yang berlaku. Komunikasi tertulis sejak awal serta catatan waktu kerja, upah, dan cuti yang akurat sering kali memudahkan penyelesaian sengketa.