Negara dan pemerintahan di Australia

Australia menjadi federasi ketika koloni-koloni terpisah bergabung membentuk Commonwealth of Australia. Konstitusi Australia menetapkan struktur dasar sistem nasional dan membagi kekuasaan publik. Australia adalah monarki konstitusional. Raja atau ratu merupakan kepala negara secara resmi dan diwakili secara nasional oleh Gubernur Jenderal, serta di setiap negara bagian oleh seorang gubernur. Para wakil ini biasanya menjalankan tugas konstitusional dan seremonial sesuai dengan konvensi demokratis yang berlaku. Australia juga merupakan demokrasi parlementer. Pemilih memilih anggota parlemen, dan pemerintahan dibentuk dari anggota parlemen terpilih yang dapat memperoleh dukungan di majelis rendah. Perdana menteri memimpin pemerintahan federal, sementara premier memimpin pemerintahan negara bagian dan chief minister memimpin pemerintahan wilayah. Parlemen federal membuat undang-undang nasional dalam bidang yang diberikan kepada Commonwealth. Parlemen ini memiliki dua kamar: House of Representatives dan Senate. Rancangan undang-undang biasanya harus disetujui kedua kamar sebelum menjadi undang-undang. Enam negara bagian memiliki parlemen, pemerintahan, pengadilan, dan konstitusi masing-masing. Mereka menangani banyak urusan sehari-hari, termasuk sekolah negeri, rumah sakit, kepolisian, jalan, dan transportasi umum. Wilayah di daratan utama mengatur banyak urusan serupa, tetapi kedudukan konstitusionalnya berbeda dari negara bagian. Dewan lokal mengelola urusan masyarakat berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh negara bagian atau wilayah. Tanggung jawab umumnya mencakup jalan lokal, layanan sampah, taman, perpustakaan, dan keputusan tata ruang. Karena itu, pemerintahan lokal penting, tetapi bukan tingkat berdaulat yang terpisah dalam Konstitusi federal. Pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum secara independen dari pemimpin politik. High Court of Australia adalah pengadilan tertinggi dan dapat memutus sengketa konstitusional. Prinsip supremasi hukum berarti pemerintah, pejabat, organisasi, dan individu semuanya tunduk pada hukum. Sistem ini membagi kekuasaan dan memungkinkan berbagai wilayah memilih pendekatan berbeda. Sistem ini juga dapat menimbulkan tumpang tindih, perselisihan, atau kebingungan tentang tanggung jawab. Orang sering perlu mengidentifikasi tingkat pemerintahan yang tepat sebelum meminta layanan, menggugat keputusan, atau menghubungi perwakilan.