Negara di Austria

Austria adalah republik demokratis. Artinya, kekuasaan negara berasal dari rakyat, dan jabatan politik diisi berdasarkan aturan demokratis yang telah ditetapkan. Austria juga merupakan negara hukum, sehingga lembaga pemerintah dan organ politik terikat pada hukum. Sebagai negara federal, Austria terdiri atas pemerintah federal dan sembilan negara bagian (Bundesländer). Kedua tingkat pemerintahan tersebut memiliki tugas dan organ politik masing-masing. Tingkat pemerintahan yang bertanggung jawab atas suatu hal terutama ditentukan oleh konstitusi federal dan undang-undang lainnya. Pemerintah daerah setempat (Gemeinde) juga penting. Pemerintah daerah menangani banyak urusan kehidupan setempat, misalnya jalan daerah, fasilitas setempat, atau tugas administrasi tertentu. Biasanya pemerintah daerah dipimpin oleh wali kota perempuan atau wali kota laki-laki. Pembuatan undang-undang federal dilakukan oleh parlemen. Dewan Nasional (Nationalrat) merupakan kamar utama yang dipilih secara langsung. Dewan Federal (Bundesrat) mewakili negara-negara bagian dan ikut serta dalam pembuatan undang-undang federal. Pemerintah federal menjalankan administrasi federal dan melaksanakan kebijakan politik. Pemerintah ini terdiri atas Kanselir Federal (Bundeskanzler), wakil kanselir, serta para menteri federal. Presiden Federal (Bundespräsident) adalah kepala negara dan memiliki tugas-tugas konstitusionalnya sendiri. Pemisahan kekuasaan bertujuan mencegah terlalu banyak kekuasaan terkonsentrasi di satu tempat. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki peran yang berbeda. Pengadilan yang independen memeriksa sengketa dan melindungi hak-hak berdasarkan aturan yang berlaku. Konstitusi menjadi kerangka hukum dasar negara. Konstitusi mengatur organ negara, kewenangan, dan mekanisme pengawasan yang penting. Hak-hak dasar dan hak asasi manusia melindungi kebebasan pribadi serta perlakuan yang setara oleh negara. Dalam kehidupan sehari-hari, negara tidak hanya berarti politik di Wina. Masyarakat berhubungan dengan negara, misalnya di sekolah, di kantor pemerintah, di pengadilan, melalui keamanan publik, atau melalui jaminan sosial. Banyak tugas juga dilaksanakan bersama Uni Eropa atau berdasarkan ketentuan hukum Uni Eropa. Negara demokratis membuka kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi tidak dapat segera memenuhi setiap keinginan. Keputusan memerlukan aturan, mayoritas, dana, dan sering kali kerja sama beberapa tingkat pemerintahan. Pengawasan, diskusi publik, dan perlindungan hukum membantu membatasi kesalahan serta penyalahgunaan kekuasaan.