Hukum pidana di Bahrain

Hukum pidana Bahrain terutama didasarkan pada tindak pidana dan prosedur tertulis. Hukum ini mencakup perbuatan terhadap orang, harta benda, ketertiban umum, pemerintah, kepercayaan, keselamatan, dan kepentingan lain yang dilindungi. Perkara pidana dapat dimulai dari laporan polisi, penyelidikan resmi, atau informasi yang diterima oleh suatu lembaga. Polisi dapat mengumpulkan bukti, mewawancarai orang, dan mengambil langkah-langkah yang diizinkan oleh hukum acara pidana. Kejaksaan Umum mengarahkan atau melaksanakan bagian penting dari penyelidikan pidana dan menentukan bagaimana suatu perkara harus dilanjutkan. Kejaksaan Umum bertindak demi kepentingan umum, bukan sebagai pengacara pribadi pelapor. Pengadilan pidana menentukan apakah dakwaan telah terbukti melalui proses yang sah. Jalur peninjauan dan banding yang tersedia bergantung pada putusan dan tahap proseduralnya. Bukti dapat mencakup keterangan saksi, dokumen, rekaman, data elektronik, temuan ahli, dan benda fisik. Mengubah, menghapus, atau menyebarluaskan bukti yang mungkin relevan kepada publik dapat merugikan perkara atau menimbulkan masalah tambahan. Tersangka atau terdakwa harus memahami tuduhan, menggunakan hak pembelaan yang tersedia, dan mencari pendampingan hukum. Jasa penerjemah mungkin penting bagi siapa pun yang tidak dapat memahami proses berbahasa Arab sepenuhnya. Pelapor harus melaporkan fakta secara akurat dan membedakan pengetahuan langsung dari dugaan. Kompensasi atas kerugian terkadang dapat dikaitkan dengan perkara pidana atau diajukan melalui jalur perdata terkait. Proses pidana dapat membatasi kebebasan, perjalanan, reputasi, dan status imigrasi. Penyelesaian informal atau pencabutan laporan oleh pelapor tidak selalu mengakhiri setiap tindak pidana karena sebagian perkara dituntut demi kepentingan umum.