Politik di Bahrain

Bahrain adalah monarki konstitusional turun-temurun. Raja merupakan kepala negara dan memiliki posisi sentral dalam sistem politik. Cabang eksekutif mengelola kebijakan nasional dan administrasi publik. Cabang ini terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri lainnya, yang diangkat dan bukan dipilih langsung oleh pemilih. Badan legislatif disebut Majelis Nasional (National Assembly). Badan ini memiliki dua kamar: Dewan Perwakilan (Council of Representatives) yang dipilih dan Dewan Syura (Shura Council) yang diangkat. Kedua kamar berperan dalam membahas peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan raja juga memiliki peran penting dalam mengusulkan, menyetujui, dan memberlakukan undang-undang. Bahrain umumnya menggunakan perkumpulan politik (political societies), bukan partai politik konvensional. Perkumpulan ini dapat mengorganisasi pendukung dan membahas isu publik, tetapi kegiatan politik berlangsung dalam batas-batas hukum. Warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi melalui pemilihan parlemen dan pemilihan dewan kota. Dewan kota terutama berfokus pada layanan lokal dan urusan pembangunan, bukan kebijakan pemerintah nasional. Kebijakan publik juga dibentuk melalui kementerian, konsultasi resmi, badan profesi, organisasi masyarakat, dan kontak langsung dengan perwakilan. Kegunaan setiap jalur bergantung pada pokok masalah dan kewenangan pihak yang bertanggung jawab. Sistem ini menyediakan saluran resmi untuk perwakilan, perdebatan, dan partisipasi lokal, tetapi badan-badan yang dipilih tidak mengendalikan setiap keputusan besar negara. Ekspresi politik dan kegiatan yang terorganisasi juga dapat menghadapi batasan hukum dan praktis yang signifikan. Penduduk yang bukan warga negara dapat sangat terdampak oleh keputusan politik, tetapi umumnya tidak memilih dalam pemilihan nasional atau pemilihan dewan kota. Mereka biasanya menyampaikan persoalan praktis melalui pemberi kerja, otoritas layanan, kelompok masyarakat, atau saluran pengaduan resmi.