Bangladesh memiliki kerangka nasional untuk tahapan kehidupan, dengan pelaksanaan melalui distrik, subdistrik (upazila), munisipalitas, dan korporasi kota. Akses dapat berbeda antara wilayah pedesaan dan perkotaan karena layanan, transportasi, seleksi lokal, dan kapasitas kelembagaan tidak sama. Data penduduk biasanya mengelompokkan usia menjadi 0–14, 15–64, dan 65 tahun atau lebih. Dalam Sensus Penduduk dan Perumahan 2022, rasio ketergantungan nasional adalah 52.64, dibandingkan dengan 56.09 di wilayah pedesaan dan 45.63 di wilayah perkotaan. Kelompok statistik ini menggambarkan struktur penduduk dan tidak dengan sendirinya menciptakan kelayakan untuk menerima suatu tunjangan. Pencatatan kelahiran melalui pencatat lokal merupakan bukti utama usia. Akta kelahiran digunakan untuk penerimaan sekolah, perkawinan, verifikasi usia, dan pengajuan Kartu Identitas Nasional (National Identity Card), yang umum disebut NID. Kebijakan pendidikan biasanya menempatkan masuk sekolah dasar pada usia enam tahun, dengan lima tahun pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama sekitar usia 11–13 tahun, pendidikan menengah sekitar usia 14–15 tahun, dan pendidikan menengah atas sekitar usia 16–17 tahun. Kebijakan negara bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan wajib, tetapi akses nyata dapat bergantung pada lokasi, sumber daya rumah tangga, dan kapasitas sekolah. Hukum ketenagakerjaan menciptakan transisi tersendiri selama masa remaja. Pekerjaan bagi orang berusia di bawah 14 tahun dilarang. Orang berusia 14 hingga kurang dari 18 tahun merupakan pekerja remaja dan hanya boleh bekerja dengan surat keterangan kesehatan dari dokter terdaftar. Di pabrik atau tambang, batasnya adalah lima jam per hari dan 30 jam per minggu; di tempat usaha lain, tujuh jam per hari dan 42 jam per minggu. Pekerjaan malam bagi remaja antara pukul 7 malam dan 7 pagi, pekerjaan berbahaya, pekerjaan bawah tanah, dan pekerjaan di bawah air dilarang. Ambang batas hukum untuk perkawinan berbeda dari aturan umum mengenai masa kanak-kanak dan usia dewasa. Berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Perkawinan Anak 2017 (Child Marriage Restraint Act 2017), anak di bawah umur adalah laki-laki berusia di bawah 21 tahun atau perempuan berusia di bawah 18 tahun. Akta kelahiran, NID, sertifikat sekolah, dan paspor dapat membuktikan usia. Pengecualian khusus memerlukan perintah pengadilan, persetujuan orang tua, dan prosedur yang ditentukan. Pejabat lokal, polisi, serta petugas perempuan dan kesejahteraan sosial yang ditunjuk dapat membantu mencegah atau menghentikan perkawinan anak, sedangkan pendaftaran perkawinan mengikuti pencatat yang bertanggung jawab dan prosedur hukum personal yang berlaku. Kebijakan Pemuda Nasional 2017 (National Youth Policy 2017) menggunakan usia 18–35 tahun, sementara beberapa survei dan statistik ketenagakerjaan menggunakan usia 15–29 tahun. Karena itu, Bangladesh tidak memiliki satu definisi pemuda untuk setiap program. Dukungan bagi pemuda berfokus pada pendidikan, keterampilan, pekerjaan, kewirausahaan, partisipasi, dan perlindungan sosial. Departemen Pengembangan Pemuda (Department of Youth Development) di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Ministry of Youth and Sports) merupakan penyedia utama, dan transisi dari sekolah ke pelatihan atau pekerjaan dapat melibatkan pengangguran, setengah pengangguran, migrasi, dan akses keterampilan yang terbatas. Masa dewasa umumnya mencakup mulai bekerja, mengambil tanggung jawab keluarga, migrasi, menjadi janda atau duda, dan pensiun. Tidak ada satu program negara yang mencakup semua transisi orang dewasa. Pada masa lanjut usia, Kebijakan Nasional tentang Orang Lanjut Usia 2013 (National Policy on Older Persons 2013) menyediakan kerangka kebijakan. Untuk Tunjangan Hari Tua tahun 2025–26, pemohon yang memenuhi syarat umumnya harus memiliki tempat tinggal permanen, berusia setidaknya 65 tahun untuk laki-laki atau 62 tahun untuk perempuan, memiliki bukti pencatatan kelahiran atau NID, dan berpenghasilan rata-rata bulanan tidak lebih dari BDT 10.000. Seleksi memprioritaskan orang yang miskin, tidak memiliki tanah, tidak mampu bekerja, berstatus janda atau duda, atau terisolasi secara sosial. Tunjangan tersebut sebesar BDT 650 per bulan untuk 61 lakh penerima dan dibayarkan melalui layanan keuangan seluler, perbankan agen, atau rekening bank. Orang yang menerima pensiun, dukungan Pembangunan Kelompok Rentan (Vulnerable Group Development), atau tunjangan rutin lain dari pemerintah atau NGO dapat dikecualikan. Bangladesh tidak memiliki sistem asuransi perawatan universal, tingkat kebutuhan perawatan, atau tunjangan perawatan yang terverifikasi secara universal. Orang lanjut usia atau penyandang disabilitas umumnya mengandalkan keluarga dan keluarga besar untuk perawatan. Berdasarkan Undang-Undang Pemeliharaan Orang Tua 2013 (Parents Maintenance Act 2013), anak harus membantu menyediakan makanan, pakaian, perawatan medis, tempat tinggal, dan pendampingan bagi orang tuanya. Dukungan formal terfragmentasi dan sering dikaitkan dengan pendapatan atau disabilitas. Departemen Layanan Sosial mengelola tunjangan disabilitas dan tunjangan pendidikan, dengan pendaftaran dalam Sistem Informasi Disabilitas (Disability Information System) atau sertifikat sekolah yang digunakan dalam proses terkait. Risiko di berbagai tahapan kehidupan mencakup kekerasan terhadap anak, perdagangan manusia, perkawinan anak, perpisahan keluarga, kontak dengan sistem peradilan, serta keadaan darurat iklim atau bencana. Saluran Bantuan Anak (Child Helpline 1098) beroperasi 24 jam untuk perlindungan, penyelamatan, konseling, bantuan hukum, dan rujukan. Saluran Bantuan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah 109, nomor darurat nasional adalah 999, nomor pemadam kebakaran adalah 102, dan peringatan dini bencana adalah 1090. Badan pemerintah, polisi, administrasi lokal, dan NGO dapat menyediakan perlindungan, ruang ramah anak, serta reintegrasi keluarga atau komunitas. Portal Organisasi Layanan Bantuan Hukum Nasional (National Legal Aid Services Organization) saat ini menggunakan nomor 16699; direktori kepolisian lain masih mencantumkan 16430, sehingga nomor tersebut harus diperiksa sebelum diandalkan. Prinsip jaminan sosial dalam konstitusi Bangladesh merujuk pada dukungan bagi orang yang menghadapi kesulitan yang tidak disengaja, pengangguran, penyakit, disabilitas, status janda atau duda, yatim piatu, dan usia lanjut. Tunjangan praktis biasanya ditargetkan dan bergantung pada anggaran, dokumen, prosedur seleksi, serta kapasitas lokal. Saluran bantuan tidak menunjukkan biaya standar, tetapi transportasi, waktu tunggu, dan akses ke kantor atau penyedia layanan dapat sangat berbeda.
Tahapan kehidupan di Bangladesh
Tahapan kehidupan di Bangladesh dipengaruhi oleh usia, status hukum, pendidikan, pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan akses terhadap dukungan, tetapi tidak ada satu kelompok usia yang menentukan setiap layanan. Undang-Undang Anak 2013 (Children Act 2013) menganggap orang berusia di bawah 18 tahun sebagai anak, sedangkan usia dewasa umumnya dimulai pada 18 tahun dan Kebijakan Pemuda Nasional mencakup usia 18–35 tahun. Tunjangan Hari Tua (Old Age Allowance) menggunakan ambang batas yang berbeda—setidaknya 65 tahun untuk laki-laki dan 62 tahun untuk perempuan—sehingga pendidikan, pekerjaan, perkawinan, perawatan, dan dukungan pendapatan harus diperiksa berdasarkan aturan untuk transisi tertentu.
VivAVia dapat membuat kesalahan. Periksa informasi penting.