Pemerintahan di Barbados

Presiden adalah kepala negara. Perdana Menteri memimpin pemerintahan bersama Kabinet; Perdana Menteri berasal dari House of Assembly, sedangkan para menteri dapat berasal dari majelis rendah terpilih (House of Assembly) atau Senat. Parlemen terdiri atas majelis rendah dengan 30 anggota terpilih dan Senat dengan 21 anggota yang ditunjuk. Masa jabatan Parlemen tidak lebih dari lima tahun sejak sidang pertamanya. Parlemen mengadopsi amendemen konstitusi; ketentuan yang sangat dilindungi memerlukan mayoritas sekurang-kurangnya dua pertiga. Barbados tidak memiliki tingkat pemerintahan federal atau regional. Bridgetown berada di paroki Saint Michael. Dewan penasihat masyarakat (Constituency Councils) mendukung konsultasi masyarakat dan rujukan layanan, tetapi menurut sumber yang ditinjau tidak memiliki kewenangan legislatif atau perpajakan yang mandiri. Layanan publik diselenggarakan melalui kementerian, departemen, dan otoritas publik berdasarkan undang-undang (Statutory Authorities), sesuai dengan urusannya. Ministry of Public Service menangani, antara lain, kebijakan kepegawaian, pengangkatan, kualifikasi, dan kepatuhan dalam layanan publik. Constitutional Service Commissions menjalankan fungsi tertentu terkait kepegawaian dan kewenangan. Keputusan negara dapat digugat atau ditinjau di Magistrates' Courts, High Court, Court of Appeal, dan sebagai tingkat terakhir Caribbean Court of Justice. High Court menangani, antara lain, pemulihan hak berdasarkan konstitusi. Attorney General's Office bertanggung jawab atas urusan konstitusional, sistem peradilan, dan fungsi penuntutan; Director of Public Prosecutions menjalankan fungsi penuntutan yang independen. Ministry of Finance, Economic Affairs and Investment, Treasury atau Accountant General, Barbados Revenue Authority, Central Bank of Barbados, dan Financial Services Commission menjalankan fungsi keuangan dan pengawasan yang berbeda. Parlemen menyetujui anggaran tahunan melalui Estimates dan Appropriation Act. Pengelolaan keuangan publik diatur oleh undang-undang pengelolaan keuangan publik (Public Finance Management Act 2019). Pengadaan publik diatur oleh undang-undang pengadaan publik (Public Procurement Act 2021) dan amendemennya pada 2023; pemasok umumnya perlu melakukan pendaftaran, yang menurut portal tersebut gratis. Untuk Januari hingga Juni 2026, dilaporkan surplus anggaran sebesar BDS 347,4 juta dan surplus primer sebesar BDS 537,5 juta. Utang sektor publik bruto sekitar BDS 15,1 miliar atau 93,7 persen dari produk domestik bruto. Program reformasi ekonomi (BERT programme 2026) antara lain mengejar jangkar utang sebesar 60 persen dari produk domestik bruto pada tahun fiskal 2035/36. Pengawasan antara lain dilakukan oleh Auditor General atau Barbados Audit Office yang independen, Public Accounts Committee, Ombudsman, badan pengaduan kepolisian (Police Complaints Authority), dan Integrity Commission. Ombudsman menyelidiki tindakan kementerian, departemen, dan otoritas berdasarkan undang-undang yang tidak patut, melanggar hukum, tidak memadai, atau tidak adil. Pengaduan umumnya harus diajukan dalam waktu dua belas bulan; perpanjangan mungkin dapat diberikan. Police Complaints Authority memantau dan menyelidiki pengaduan terhadap kepolisian. Aksesnya gratis dan terbuka bagi publik atau perwakilan yang berwenang. Pengaduan umumnya memiliki batas waktu dua tahun, sedangkan peninjauan biasanya berlangsung dalam waktu tiga bulan. Saluran informasi publik mencakup Barbados Government Information Service, Government Printing Department, warta hukum resmi (Official Gazette), Parlemen, dan portal otoritas publik. Warta tersebut menerbitkan undang-undang, Statutory Instruments, pemberitahuan hukum dan publik, serta perintah parlemen; sejak 2020 warta itu terbit lima hari per minggu. Hak umum berdasarkan undang-undang untuk memperoleh informasi tidak dapat dikonfirmasi dalam sumber resmi yang ditinjau. Tugas perlindungan data ditangani oleh regulator perlindungan data (Data Protection Commission) berdasarkan undang-undang perlindungan data (Data Protection Act 2019-29), termasuk pendaftaran, edukasi, dan pengaduan mengenai pelanggaran data. Bab III Konstitusi melindungi, antara lain, kehidupan, kebebasan, keamanan, perlindungan hukum, privasi, harta benda, kebebasan hati nurani, kebebasan berekspresi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Hak-hak ini juga mencakup kewajiban untuk mematuhi hukum, pajak, dan biaya. Tanggung jawab keamanan dibagi antara Defence and Security Division of the Office of the Prime Minister, angkatan pertahanan nasional (Barbados Defence Force), Barbados Police Service, Fire Service, Prison Service, dan Department of Emergency Management. Angkatan pertahanan tersebut melindungi wilayah dan mendukung keamanan internal; Coast Guard merupakan bagian darinya. Nomor darurat adalah 211 untuk polisi, 311 untuk layanan pemadam kebakaran, dan 511 untuk layanan medis darurat. Biaya dan tenggat waktu bergantung pada layanan tertentu dan harus diperiksa kepada otoritas yang bertanggung jawab.