Hukum perdata di Belanda

Hukum perdata di Belanda lazim disebut burgerlijk recht atau privaatrecht. Hukum ini mengatur hubungan antar pihak swasta, bukan tindak pidana yang dituntut oleh negara, meskipun satu peristiwa terkadang dapat menimbulkan akibat perdata dan pidana sekaligus. Burgerlijk Wetboek, yang sering disingkat BW, adalah kumpulan utama aturan hukum perdata Belanda. Aturan ini bekerja bersama kontrak, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan undang-undang khusus untuk bidang seperti perumahan, perusahaan, keluarga, dan urusan konsumen. Kontrak menimbulkan kewajiban ketika para pihak menyepakati pertukaran, jasa, pembayaran, penyerahan, atau janji lainnya. Kontrak dapat dibuat tertulis, lisan, atau melalui tindakan, tetapi perjanjian penting lebih aman jika ketentuan dan perubahannya dicatat secara tertulis. Jika suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat meminta pemenuhan, perbaikan, pembayaran, pengakhiran kontrak, atau ganti rugi, bergantung pada situasinya. Upaya hukum yang tepat dapat bergantung pada keterlambatan, pemberitahuan, kesalahan, kerugian, dan isi kontrak. Tanggung gugat perdata dapat timbul ketika seseorang secara melawan hukum menyebabkan kerugian, melanggar kewajiban, atau tidak melakukan kehati-hatian yang wajar. Bukti yang umum meliputi kontrak, faktur, foto, pendapat ahli, pesan, catatan medis, dan keterangan saksi. Aturan properti dan perumahan membedakan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, penyewaan, dan hak jaminan. Orang yang menggunakan properti tidak otomatis menjadi pemiliknya, dan pemilik rumah, penyewa, pembeli, serta tetangga dapat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Urusan keluarga dan warisan memiliki prosedur serta konsep tersendiri. Pernikahan, kemitraan, tanggung jawab orang tua, perpisahan, nafkah, surat wasiat, dan harta peninggalan dapat melibatkan pengadilan, notaris, atau beberapa lembaga sekaligus. Banyak sengketa perdata dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung atau mediasi. Mediasi adalah proses terpandu ketika para pihak berusaha mencapai kesepakatan mereka sendiri, sedangkan pengadilan membuat keputusan yang mengikat dalam perkara yang diajukan. Perkara perdata dapat ditangani oleh kantonrechter untuk jenis perkara tertentu, atau oleh pengadilan perdata lainnya. Gugatan resmi dapat melibatkan dagvaarding, sedangkan beberapa permohonan menggunakan prosedur permohonan tertulis; persyaratan perwakilan hukum bergantung pada jenis perkara. Langkah pertama adalah mengidentifikasi para pihak, janji atau kewajiban, pelanggaran atau kerugian, bukti, dan hasil yang diminta. Tindakan tertulis sejak dini dan nasihat yang berkualifikasi dapat mencegah perselisihan kecil menjadi sengketa yang lebih besar dan mahal.