Hukum pidana di Belarus

Hukum pidana Belarus terutama tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Уголовный кодекс). Kitab tersebut menetapkan perbuatan yang dilarang, syarat pertanggungjawaban, bentuk kesalahan, dan konsekuensi hukum yang tersedia. Suatu perbuatan tidak menjadi tindak pidana hanya karena perbuatan itu merugikan atau tidak adil. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tindak pidana yang unsur-unsurnya dapat dibuktikan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum acara pidana mengatur laporan, tindakan penyidikan, bukti, tindakan pencegahan, penuntutan, persidangan, putusan, dan peninjauan. Prosedur yang benar penting karena negara menggunakan kewenangan yang kuat dalam perkara pidana. Seseorang dapat berpartisipasi sebagai tersangka, terdakwa, terpidana yang sedang diadili, korban, saksi, atau peserta prosedural lainnya. Status formal tersebut menentukan hak, kewajiban, akses terhadap dokumen, dan kemungkinan perlunya pendampingan. Seorang pengacara (адвокат) dapat membela tersangka atau terdakwa dan dapat mewakili atau membantu peserta lain jika diizinkan oleh hukum. Bantuan hukum sejak awal sangat penting sebelum memberikan keterangan terperinci atau menandatangani dokumen penting. Bukti dapat mencakup kesaksian, dokumen, benda, materi digital, hasil pemeriksaan ahli, dan catatan resmi. Sumber, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan prosedural suatu bukti dapat memengaruhi bobotnya. Pihak berwenang dapat menggunakan tindakan prosedural untuk mengamankan penyidikan atau proses pengadilan jika dibenarkan secara hukum. Tindakan tersebut tidak sama dengan putusan akhir mengenai kesalahan. Pengadilan menentukan pertanggungjawaban pidana melalui proses yang berlaku. Beberapa keputusan dapat ditinjau kembali, tetapi jalur yang tersedia bergantung pada jenis dan tahap keputusan tersebut. Korban dapat melaporkan dugaan tindak pidana dan mungkin memiliki hak prosedural terkait bukti, perlindungan, klaim, dan partisipasi. Korban sebaiknya menyimpan catatan mengenai kerugian serta semua komunikasi dengan pihak berwenang. Perkara pidana menimbulkan konsekuensi pribadi yang serius, sehingga informasi umum bukan pengganti pembelaan yang didasarkan pada berkas perkara. Seseorang sebaiknya tidak menerka-nerka, memusnahkan materi, memengaruhi saksi, atau mengabaikan dokumen resmi.