Hubungan romantis di Benin

Di Benin, hubungan romantis dapat disebut hubungan romantis, hubungan pasangan, atau hubungan asmara. Proses saling mengenal, memperkenalkan pasangan kepada keluarga, dan pertunangan (fiançailles) biasanya mengikuti harapan sosial dan keluarga, tetapi tidak memerlukan pencatatan pemerintah pusat. Perkawinan juga dapat dilangsungkan tanpa pertunangan. Pertunangan tidak otomatis mengikat kedua pihak; masing-masing dapat mengakhirinya, meskipun perilaku yang merugikan dapat menimbulkan persoalan ganti rugi. Biaya yang sudah dikeluarkan untuk mempertemukan keluarga tidak otomatis diganti. Untuk status perkawinan resmi, yang menentukan adalah perkawinan sipil (mariage civil) melalui pemerintah kota yang berwenang dan petugas pencatatan sipil (officier de l'état civil). Kedua calon pasangan umumnya hadir sendiri, biasanya menyerahkan akta kelahiran yang diterbitkan kurang dari tiga bulan sebelumnya, serta memberikan surat keterangan kesehatan dan saksi yang diwajibkan. Perwakilan mungkin diperbolehkan menurut aturan yang berlaku. Profil administrasi terdahulu menyebutkan bahwa akta perkawinan diterbitkan langsung dan tanpa biaya; pemerintah kota yang berwenang sebaiknya mengonfirmasi hal ini sebelum janji temu. Perkawinan adat (mariage coutumier) atau perkawinan agama (mariage religieux) mungkin penting secara sosial, tetapi tidak otomatis menggantikan perkawinan sipil. Nilai pembuktiannya dan akibat hukumnya harus dinilai kasus per kasus. Usia minimum menurut undang-undang adalah 18 tahun bagi perempuan maupun laki-laki. Persetujuan harus diberikan secara bebas, utuh, spesifik, dan dapat ditarik kapan saja. Hubungan, perkawinan, keintiman sebelumnya, hidup bersama, pembayaran, atau sikap diam tidak berarti persetujuan menyeluruh atas tindakan seksual. Pemaksaan, ancaman, kekerasan, tindakan mengejutkan, atau pemanfaatan kerentanan tertentu dapat merupakan tindak pidana seksual. Hubungan romantis antara guru atau pelatih dengan murid, peserta didik, atau peserta magang dilarang oleh hukum; persetujuan peserta didik yang terdampak tidak menghapus larangan ini. Perkawinan dini dan paksa juga diatur hukum pidana dan dapat dihukum dengan penjara sepuluh hingga dua puluh tahun serta denda 500.000 hingga 2.000.000 franc CFA Afrika Barat (FCFA). Pusat kesehatan, apotek, dan layanan berbasis masyarakat menyediakan, bergantung pada ketersediaan, kontrasepsi, keluarga berencana, konseling, tes IMS dan HIV, serta layanan kehamilan. Hukum melindungi dari diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan status perkawinan; persetujuan pasangan atau orang tua umumnya tidak diperlukan kecuali hukum menetapkan aturan khusus. Biaya, ketersediaan obat, kerahasiaan, transportasi, dan jam buka berbeda-beda antar fasilitas dan wilayah. Kontrasepsi darurat tidak dianggap sebagai aborsi. Aborsi diatur secara medis dan hukum; jika terdapat tekanan psikologis, aborsi diizinkan hingga maksimum dua belas minggu amenorea. Bagi anak di bawah umur, prosedur sosial tambahan dan, jika berlaku, prosedur peradilan menjadi relevan, terutama jika terdapat perselisihan mengenai perawatan. Kekerasan dalam hubungan romantis juga mencakup kekerasan seksual, ancaman, perilaku mengendalikan, penguntitan, serta pengawasan atau penyebaran konten digital. Bergantung pada keadaan, bantuan dapat diperoleh dari pusat kesehatan, Kepolisian Republik (Police Républicaine), sistem peradilan, badan koordinasi kekerasan berbasis gender (CIPC-VBG), Institut Nasional untuk Perempuan (Institut National de la Femme), layanan MASM (MASM), atau layanan dukungan GUPS (GUPS). Pusat kontak nasional untuk penyalahgunaan digital (CNIN) juga dapat dihubungi untuk kekerasan digital. Layanan dukungan dapat dihubungi di 138, Institut Nasional untuk Perempuan di 114, dan pusat kontak penyalahgunaan digital di 151; ketersediaan dan cakupan wilayah perlu dikonfirmasi secara lokal. Pihak berwenang diharapkan melindungi martabat dan privasi; dukungan psikososial dan bantuan hukum mungkin sudah tersedia selama penyelidikan. Hubungan tanpa perkawinan (union libre) atau hidup bersama dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan praktis, tetapi tidak otomatis setara dengan perkawinan sipil. Hubungan tersebut tidak otomatis menciptakan hak waris, hak atas harta, atau hak nafkah sebagai pasangan suami istri. Dalam perkawinan, berlaku hak dan kewajiban berdasarkan status; persoalan harta, perceraian, anak, nafkah, dan tempat tinggal termasuk dalam prosedur hukum keluarga dan hukum perdata yang relevan. Perpisahan dari hubungan tanpa perkawinan biasanya tetap informal. Jika terdapat ancaman atau kekerasan, rencana keselamatan, tempat tinggal yang aman, penghentian kontak digital, dan keterlibatan jaringan dukungan tepercaya dapat membantu.