Negara di Bosnia dan Herzegovina

Bosnia dan Herzegovina, yang juga dikenal dengan nama setempat (Bosna i Hercegovina) atau BiH, adalah satu negara berdaulat yang diakui secara internasional. Sistem konstitusionalnya membagi kekuasaan publik antara tingkat negara, dua entitas, Distrik Brčko, kanton, kota, dan munisipalitas. Dua entitas tersebut adalah Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang umumnya disingkat FBiH, dan Republika Srpska, yang umumnya disingkat RS. Entitas bukan negara merdeka, tetapi memiliki lembaga sendiri dan banyak tanggung jawab penting. Distrik Brčko adalah unit administratif dengan pemerintahan sendiri di bawah kedaulatan Bosnia dan Herzegovina. Secara formal, distrik ini termasuk dalam kedua entitas berdasarkan pengaturan khusus dan memiliki lembaga sendiri, bukan mengikuti struktur entitas biasa. Tingkat negara menangani hal-hal yang memerlukan tindakan untuk seluruh negeri, termasuk hubungan luar negeri, kebijakan moneter, bea cukai, serta bagian penting dari perdagangan internasional, migrasi, dan pertahanan. Lembaga utamanya mencakup Presidensi yang terdiri atas tiga anggota, Dewan Menteri, dan Majelis Parlementer dua kamar. Presidensi secara kolektif menjalankan peran kepala negara. Dewan Menteri melaksanakan pekerjaan eksekutif tingkat negara, sedangkan Majelis Parlementer mengesahkan undang-undang negara melalui Dewan Perwakilan dan Dewan Rakyat. Federasi Bosnia dan Herzegovina terbagi menjadi sepuluh kanton, yang masing-masing memiliki pemerintahan dan majelis sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab seperti pendidikan, kepolisian, layanan kesehatan, dan kebijakan sosial dapat dibagi atau dilaksanakan bersama oleh Federasi dan kantonnya. Republika Srpska memiliki struktur entitas yang lebih tersentralisasi dan tidak memiliki kanton. Lembaga-lembaga entitasnya bekerja bersama kota dan munisipalitas, yang menyediakan banyak layanan yang dekat dengan penduduk. Bosnia dan Herzegovina mengakui Bosniak, Kroasia, dan Serbia sebagai bangsa konstituen, sementara warga negara lainnya juga merupakan bagian dari penduduk. Pembagian kekuasaan dan perlindungan kepentingan kolektif membentuk banyak lembaga, tetapi juga dapat membuat pengambilan keputusan berjalan lambat dan sulit. Pertanyaan praktisnya biasanya bukan apakah suatu layanan publik tersedia, melainkan lembaga mana yang mengendalikannya di tempat tertentu. Seorang penduduk mungkin perlu mendatangi kantor tingkat negara, entitas, distrik, kanton, kota, atau munisipalitas, bergantung pada masalah dan alamatnya.