Hukum perdata di Brasil

Hukum perdata Brasil menetapkan aturan umum mengenai kepribadian hukum, kewajiban, kontrak, properti, urusan keluarga, pewarisan, dan organisasi privat. Undang-undang khusus dapat menggantikan atau menambahkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pokok tertentu. Orang memperoleh hak dan kewajiban melalui tindakan seperti membuat perjanjian, memiliki sesuatu, menjalin hubungan keluarga, atau menimbulkan kerugian. Kecakapan hukum, perwakilan, dan sah atau tidaknya persetujuan dapat menentukan apakah suatu tindakan berlaku. Kontrak dapat dibuat dengan berbagai cara, tetapi transaksi tertentu mensyaratkan bentuk khusus, akta autentik, pendaftaran, atau langkah formal lainnya. Iktikad baik dan fungsi sosial perjanjian memengaruhi penafsiran serta pelaksanaannya. Tanggung jawab perdata dapat timbul ketika perbuatan melawan hukum menyebabkan kerugian. Gugatan biasanya memeriksa perbuatan, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan dasar tanggung jawab yang berlaku. Hukum properti membedakan penguasaan dari kepemilikan. Untuk real estat, catatan pendaftaran dan persyaratan pengalihan formal sangat penting. Karena itu, memegang kunci atau menandatangani surat pribadi mungkin belum menyelesaikan pengalihan kepemilikan. Hukum keluarga mencakup perkawinan, hubungan pasangan yang stabil, status orang tua, nafkah, tanggung jawab orang tua, dan pembubaran hubungan. Kesetaraan konstitusional dan kepentingan terbaik anak menjadi pedoman bagi banyak keputusan keluarga. Hukum pewarisan mengatur pengalihan properti dan kewajiban setelah kematian. Wasiat dapat berperan penting, tetapi aturan pewarisan wajib dan prosedur harta peninggalan formal dapat membatasi atau menentukan pengaruhnya. Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui perundingan, mediasi, arbitrase jika diizinkan hukum, atau proses pengadilan. Kantor notaris dan pencatatan umum (cartórios) menangani banyak pendaftaran dan tindakan formal, sedangkan pengadilan memutus hak yang disengketakan dan melaksanakan putusan.