Pemilihan Umum di Brasil

Pemilu di Brasil diselenggarakan oleh sistem peradilan pemilu (Justiça Eleitoral). Sistem ini mengatur proses pemilu, mengelola administrasi pemilih, mengawasi pencalonan berdasarkan aturan pemilu, menghitung suara, dan menyelesaikan sengketa pemilu. Pemilih memilih pemimpin eksekutif dan wakil legislatif. Jabatan eksekutif meliputi presiden, gubernur, dan wali kota, sedangkan jabatan legislatif meliputi deputi federal dan deputi negara bagian atau distrik, senator, serta anggota dewan kota (vereadores). Pemilu nasional dan negara bagian dilaksanakan bersama dalam satu siklus pemilu. Pemilu kota membentuk siklus lain dan memilih wali kota serta anggota dewan kota untuk pemerintahan setempat. Pemilu eksekutif memilih satu pemimpin untuk wilayah yang bersangkutan. Bergantung pada jabatan dan hasilnya, putaran kedua dapat digunakan apabila tidak ada kandidat yang memperoleh dukungan yang diwajibkan berdasarkan sistem yang berlaku. Pemilu legislatif tidak semuanya menggunakan metode yang sama. Deputi dan anggota dewan kota dipilih melalui sistem proporsional, yang mempertimbangkan kinerja kandidat dan partai, sedangkan senator dipilih melalui sistem mayoritas. Partai politik sangat penting bagi pencalonan di Brasil. Partai mengorganisasi kandidat dan program, dan aliansi partai juga dapat membentuk persaingan pemilu berdasarkan aturan yang berlaku untuk setiap jenis pemilu. Pemungutan suara umumnya dilakukan melalui mesin pemungutan suara elektronik, yaitu pemungutan suara elektronik (voto eletrônico). Pemilih memilih kandidat untuk beberapa jabatan, mengonfirmasi setiap pilihan, dan sistem peradilan pemilu mengonsolidasikan suara yang tercatat. Pemilu menyediakan persaingan damai, perwakilan, dan akuntabilitas publik. Keterbatasannya mencakup aturan legislatif yang kompleks, pesan kampanye yang menyesatkan, pengaruh politik yang tidak setara, serta kenyataan bahwa satu pejabat tidak dapat mengendalikan setiap tingkat atau cabang pemerintahan.