Sejarah Brunei

Bukti lokal tentang sejarah paling awal Brunei masih terpecah-pecah, sementara urutan arkeologi yang bertanggal pasti masih terbatas. Sumber Cina mencatat hubungan atau hubungan upeti sejak kira-kira abad keenam, dengan bukti lebih kuat sejak kira-kira abad kesepuluh. Namun, nama P'o-li, Poli, Puni, dan Boni tidak setara dalam setiap sumber dan identifikasinya masih diperdebatkan. Narasi sejarah resmi Brunei menelusuri kesultanan Islam dari Awang Alak Betatar, yang menjadi Sultan Muhammad Shah, melalui Sultan Sharif Ali, sultan ketiga, dan Sultan Bolkiah, sultan kelima, yang pemerintahannya pada abad kelima belas dan keenam belas dikaitkan dengan pengaruh regional kesultanan yang paling besar. Tarsilah, yang juga disebut Salasilah, merupakan tradisi silsilah Melayu; Batu Tarsilah ialah catatan silsilah bertulis. Kedua-duanya perlu dibandingkan dengan arkeologi, epigrafi, sumber luar, dan bukti sejarah lain, bukan dianggap sebagai bentuk bukti yang sama. Keterlibatan Eropa berkembang sejak abad keenam belas. Konflik, krisis dinasti, pembajakan, perluasan pemerintahan Brooke, dan tekanan kolonial Eropa turut menyebabkan kehilangan wilayah. Sarawak diserahkan kepada James Brooke pada 1841, Labuan kepada Inggris pada 1846, dan perjanjian hubungan dagang menyusul pada 1847. Brunei menjadi negara di bawah perlindungan Inggris pada 1888, tetapi menyebutnya semata-mata sebagai koloni Inggris mengabaikan peran kesultanan yang terus berjalan. Perjanjian Tambahan 1905/1906 memperkenalkan Residen Inggris, dan masa Residen Inggris berlangsung dari 1906 hingga 1959. Residen memberi nasihat tentang administrasi, sementara catatan resmi menyebut adat Melayu, tradisi, dan agama Islam sebagai bidang yang dipertahankan kesultanan. Dewan Negara juga berjalan pada masa itu. Minyak mengubah sejarah modern Brunei. Penjajakan dimulai dengan upaya pengeboran pertama pada 1899, minyak komersial ditemukan di Seria pada 1929, dan ekspor minyak pertama berlangsung pada 1932. Pendapatan minyak dan gas mendukung infrastruktur, administrasi, serta pembangunan sosial, sekaligus membentuk ketergantungan negara pada ekonomi berbasis sumber daya. Jepang menduduki Brunei dari 1941 hingga 1945. Pembangunan kembali pascaperang mencakup Administrasi Militer Inggris, lalu rencana pembangunan lima tahun pertama dari 1953 hingga 1958. Konstitusi tertulis 1959 menetapkan pemerintahan sendiri internal dan menggantikan Residen Inggris dengan Komisaris Tinggi. Pemberontakan bersenjata pada 1962 menyebabkan proklamasi keadaan darurat berdasarkan Emergency (Public Order and Prevention of Crime) Act 1962. Sultan Omar Ali Saifuddien turun takhta secara sukarela pada 1967, dan Sultan Hassanal Bolkiah dinobatkan pada 1968. Perjanjian yang direvisi pada 1971 memberi Brunei pemerintahan sendiri internal sepenuhnya, sementara Inggris tetap bertanggung jawab atas pertahanan dan urusan luar negeri. Brunei menjadi berdaulat penuh dan merdeka pada 1 Januari 1984, lalu bergabung dengan ASEAN, Organisation of Islamic Cooperation, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun itu. Sejak merdeka, penafsiran sejarah dipengaruhi kesinambungan dinasti, Islam, ideologi negara Melayu Islam Beraja atau MIB, minyak dan gas, serta narasi pembangunan negara. Perspektif ini penting untuk memahami identitas nasional dan pendidikan kewarganegaraan, tetapi sejarawan juga membandingkannya dengan perspektif sosial, minoritas, masa perang, kolonial, dan lainnya. Pusat Sejarah Brunei mengumpulkan sejarah lisan dan meneliti tempat, komunitas, lembaga, monumen, kesultanan, Kampong Ayer, Bandar Brunei, Seria, dan pendudukan Jepang. Jabatan Muzium-Muzium Brunei melestarikan artefak dan menyajikan pameran arkeologi serta sejarah. Arkib Negara Brunei Darussalam melestarikan catatan pemerintah dan menyediakan bahan terpilih melalui e-Arkib, sedangkan Universiti Brunei Darussalam dan Akademi Pengajian Brunei mendukung penelitian akademik. Kementerian Pendidikan Brunei memasukkan sejarah nasional dalam pengajaran sekolah, termasuk History of Brunei Darussalam 1800-1984. Pameran umum dan acara pendidikan biasanya tersedia, tetapi akses arsip dan pengaturan penelitian bergantung pada lembaga dan perlu diperiksa lebih awal. Artikel sejarah, benda antik, dan bahan arsip umum tidak boleh dianggap bebas untuk dibawa keluar negeri; pihak berwenang dapat meminta izin. Catatan sejarah Brunei yang dapat diandalkan karena itu mencatat jenis sumber, tanggal, dan konteks kelembagaan, membedakan narasi resmi dari penafsiran ilmiah, serta memeriksa bukti yang bersaing ketika kronologi, wilayah, atau nama awal masih tidak pasti.