Hukum Ketenagakerjaan di Brunei

Perintah ketenagakerjaan 2009 (Employment Order 2009) merupakan dasar hukum utama bagi hubungan kerja swasta di Brunei dan dikonsolidasikan sebagai Employment Act Cap. 278. Kontrak dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Jika masa kontrak tetap melebihi satu bulan, atau pekerjaan borongan tertentu diperkirakan berlangsung lebih dari satu bulan, kontrak harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua pihak. Kontrak sebaiknya mencantumkan secara jelas tugas dan hak, pemberi kerja, tempat kerja, identitas pekerja, upah, jam kerja, cuti, dan pemutusan hubungan kerja. Orang di bawah usia 16 tahun tidak dapat membuat kontrak kerja semacam itu; usia 16 dan 17 tahun hanya boleh bekerja dalam pekerjaan yang disetujui Komisaris Tenaga Kerja (Commissioner of Labour) dan tidak membahayakan perkembangan fisik atau moral mereka. Periode pengupahan tidak boleh melebihi satu bulan. Upah rutin harus dibayar paling lambat tujuh hari setelah akhir periode pengupahan, dan upah lembur paling lambat 14 hari setelahnya. Ketika pemberi kerja memutus hubungan kerja, upah yang terutang harus dibayar pada tanggal pemutusan atau, jika ada hari istirahat atau hari libur umum, dalam tiga hari. Potongan upah hanya diizinkan jika berdasarkan undang-undang, pengadilan, atau peraturan menteri. Upah minimum menurut undang-undang tidak berlaku untuk semua usaha: sejak 1 April 2025, upahnya sekurang-kurangnya 500 BND per bulan untuk posisi penuh waktu tercakup dan 2.62 BND per jam untuk posisi paruh waktu tercakup. Aturan ini mencakup tujuh kelompok industri, termasuk perbankan dan keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan tinggi swasta, pariwisata dan akomodasi, serta layanan keamanan; daftar perusahaan tertentu dan pengecualian hukum menentukan apakah aturan itu berlaku. Upah yang lebih tinggi dan disepakati dalam kontrak tetap harus dibayar. Bagi pekerja yang tidak bekerja dalam sistem sif, jam kerja dibatasi hingga delapan jam per hari atau 44 jam per minggu. Untuk kerja sif, rata-rata tidak boleh melebihi 44 jam per minggu selama tiga minggu; batas harian 12 jam juga berlaku. Lembur umumnya dibatasi hingga 72 jam per bulan dan harus dibayar sekurang-kurangnya 1.5 kali tarif per jam. Termasuk lembur, waktu kerja harian sebaiknya tidak melebihi 12 jam. Pekerja memperoleh satu hari istirahat mingguan, biasanya Minggu atau hari yang ditetapkan pemberi kerja; jadwal harus ditentukan sebelum awal bulan. Kerja pada hari istirahat hanya diizinkan dalam keadaan terbatas yang ditentukan hukum atau untuk kerja sif berkelanjutan dan menghasilkan pembayaran tambahan sesuai aturan hukum. Brunei memiliki sebelas hari libur umum setiap tahun; hari libur Islam berubah mengikuti kalender. Cuti tahunan berbayar dimulai setelah tiga bulan bekerja, sebanyak tujuh hari pada tahun 12 bulan pertama, lalu bertambah satu hari untuk setiap tahun 12 bulan berikutnya hingga maksimum 14 hari. Untuk masa kerja yang lebih singkat, cuti dihitung secara proporsional untuk setiap bulan penuh yang diselesaikan. Cuti umumnya harus digunakan dalam 12 bulan setelah tahun kerja terkait; jika tidak, cuti dapat hangus. Setelah enam bulan bekerja dan pemeriksaan medis yang dibayar pemberi kerja, pekerja berhak atas 14 hari cuti sakit rawat jalan atau hingga 60 hari rawat inap, termasuk bagian rawat jalan, jika dokter yang disetujui menyatakan pekerja tidak mampu bekerja. Bagi warga negara dan orang berstatus penduduk tetap, hukum memberikan total 15 minggu cuti melahirkan, termasuk dua minggu sebelum dan 13 minggu setelah persalinan. Jika persyaratannya terpenuhi, termasuk enam bulan atau 180 hari bekerja, kontribusi pemberi kerja ke skema jaminan sosial pekerja (SPK), dan pernikahan yang sah, 13 minggu dibayar; dua minggu terakhir tidak dibayar. Bagi pekerja asing, total cuti sembilan minggu, termasuk empat minggu sebelum dan lima minggu setelah persalinan, dengan delapan minggu dibayar dan satu minggu tidak dibayar. Dalam kasus kehamilan tidak lengkap mulai minggu ke-24, delapan minggu berbayar mungkin berlaku. Undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja (Workplace Safety and Health Act Cap. 277) melindungi pekerja di tempat kerja swasta dan pemerintah. Pemberi kerja atau pihak utama yang bertanggung jawab harus menilai risiko, menyediakan prosedur kerja aman dan informasi, serta menyimpan catatan sekurang-kurangnya tiga tahun. Penilaian risiko harus ditinjau sekurang-kurangnya setiap tiga tahun dan setelah kecelakaan atau perubahan signifikan. Cedera terkait kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian dapat menimbulkan kompensasi berdasarkan Workmen's Compensation Act Cap. 74. Pemberi kerja harus melaporkan kematian atau ketidakmampuan yang berlangsung lebih dari tiga hari berturut-turut kepada komisaris dalam sepuluh hari. Pekerja asing juga tunduk pada persyaratan akomodasi yang higienis, air minum, fasilitas sanitasi, dan asuransi kesehatan sekurang-kurangnya 100,000 BND untuk perawatan medis dan operasi selama masa kerja; perawatan rawat jalan dapat dikecualikan berdasarkan aturan hukum. Pemberi kerja tidak boleh menahan paspor pekerja tanpa kewenangan hukum. Pekerja asing memerlukan lisensi dari komisaris dan biasanya izin pekerja asing (Foreign Worker License), Work Pass yang berlaku, agen ketenagakerjaan yang disetujui, clearance JobCentre-Brunei, bukti rasio tenaga kerja lokal/asing atau NTA yang berlaku, dokumen kualifikasi, paspor, pemeriksaan medis, dan kontrak. Bergantung pada kasus, hal ini juga dapat melibatkan persetujuan tenaga kerja (LPA), rekomendasi Work Pass seperti BUR500 atau BUR555, dan jaminan berupa uang tunai, garansi bank, atau garansi asuransi. Pemberi kerja tidak boleh mengubah pekerjaan, jabatan, atau tempat kerja di luar kerangka lisensi dan izin yang disetujui. Pemindahan, perpanjangan, dan pembatalan izin mengikuti prosedur formal; permohonan perusahaan baru dapat diperiksa dalam satu minggu, sementara pemeriksaan selanjutnya bergantung pada kasus. Pekerja dapat diwakili melalui serikat pekerja berdasarkan Trade Unions Act Cap. 128; sekurang-kurangnya tujuh anggota pendiri diperlukan untuk pendaftaran. Perjanjian kolektif dan perwakilan kolektif dimungkinkan. Trade Disputes Act Cap. 129 mengatur penyelidikan atau konsiliasi oleh komisaris dalam sengketa kolektif dan, jika sesuai, rujukan kepada menteri, tribunal, atau arbitrase. Pembatasan hukum berlaku untuk mogok dan penguncian tempat kerja; tidak ada padanan langsung dewan pekerja Jerman yang terdokumentasi untuk Brunei. Untuk masalah individual, Labour Enforcement Division di Departemen Tenaga Kerja menerima pengaduan dari pekerja dan pemberi kerja. Menurut panduan resmi, proses praktis dimulai dengan laporan polisi dan kehadiran pribadi di divisi penegakan ketenagakerjaan atau cabang terdekat; perwakilan oleh pihak ketiga tidak disediakan di sana. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi laporan polisi, identitas, paspor, kontrak, kartu kerja atau waktu, dan bukti lainnya. Otoritas menangani antara lain pelanggaran upah, cuti, lembur, lisensi, dan aturan pekerja asing, serta dapat memulai penegakan atau proses pidana. Pemutusan karena pelanggaran memerlukan penyelidikan yang layak. Terhadap pemutusan tanpa alasan atau pembenaran yang sah, pekerja dapat mengajukan permohonan tertulis kepada menteri dalam satu bulan; pemulihan kerja dengan upah tertunggak atau kompensasi dapat diperintahkan. Masa pemberitahuan pertama-tama diatur oleh kontrak. Jika tidak ada ketentuan kontrak, masa minimumnya satu hari untuk masa kerja kurang dari 26 minggu, satu minggu mulai 26 minggu hingga kurang dari dua tahun, dua minggu mulai dua hingga kurang dari lima tahun, dan empat minggu mulai lima tahun. Pemutusan harus dibuat tertulis; pembayaran sebagai pengganti bekerja selama masa pemberitahuan mungkin diizinkan. Berdasarkan Retirement Age Order 2010, usia pensiun biasa umumnya sekurang-kurangnya 60 tahun, meskipun pengecualian dapat mencakup proyek berjangka tetap, pemegang Employment Pass, pekerjaan hingga 30 jam per minggu, serta pelajar dan peserta magang. Pesangon atau manfaat pemutusan lain mungkin bergantung pada aturan hukum atau kontrak yang terpisah.