Hukum pidana di Brunei

Hukum pidana sipil terutama berlandaskan Penal Code Cap.22 dan Criminal Procedure Code Cap.7. Sistem Syariah (Syariah-System) mencakup Syariah Penal Code Cap.275 dan Syariah Courts Criminal Procedure Code Cap.224. Syariah Penal Code umumnya berlaku bagi umat Islam dan non-Muslim kecuali ketentuan terkait menentukan lain; Pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi eksklusif atas tindak pidana di dalamnya. Setelah proses berdasarkan Syariah Penal Code, proses lanjutan berdasarkan Penal Code Cap.22 untuk tindak pidana yang sama atau serupa umumnya tidak diperbolehkan. Dalam sistem pengadilan sipil, tingkat pengadilan dimulai dari Pengadilan Bawahan, yang mencakup Pengadilan Magistrat dan Pengadilan Remaja, lalu Pengadilan Menengah, hingga Mahkamah Agung, yang mencakup Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding. Sistem Syariah terdiri atas Pengadilan Bawahan Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah, dan Pengadilan Banding Syariah. Attorney General’s Chambers melalui Divisi Peradilan Pidana dan Penuntut Umum mengajukan dakwaan pidana sipil. Dalam sistem Syariah, tugas tersebut dijalankan oleh Kepala Jaksa Syar’ie. Bergantung pada keadaannya, penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Kerajaan Brunei, Departemen Investigasi Kriminal, Divisi Investigasi Kejahatan Siber, Biro Pengendalian Narkotika, Biro Anti-Korupsi, atau Divisi Penegakan Agama. Setelah penangkapan, menurut informasi resmi kehakiman, orang tersebut harus dibawa ke hadapan Pengadilan Magistrat paling lambat dalam 48 jam atau dibebaskan dengan jaminan. Pengadilan dapat memerintahkan penahanan sementara selama penyelidikan masih berlangsung. Jaminan dapat berupa pembayaran uang atau penjamin; pengadilan menentukan jumlah dan bentuk jaminannya. Pelanggaran syarat jaminan dapat mengakibatkan surat perintah penangkapan, pencabutan jaminan, penahanan kembali, dan penyitaan jaminan. Dakwaan dan hukuman yang ditetapkan dibacakan dalam bahasa pilihan. Terdakwa dapat mengaku bersalah atau tidak bersalah. Jika mengaku bersalah, pengadilan membacakan fakta; persetujuan penuh dapat berujung pada pemidanaan, sedangkan perselisihan material dapat memicu persidangan dengan pemeriksaan bukti. Jika dakwaan dibantah, dilanjutkan pengelolaan perkara, penyampaian dokumen, dan persidangan. Pemberitahuan alibi mungkin diwajibkan; jika tidak disampaikan, penggunaan bukti alibi selanjutnya dapat dibatasi. Dalam persidangan, pengadilan terlebih dahulu mendengar saksi penuntut, lalu pihak pembela. Pengadilan memeriksa bukti, mendengar kesimpulan para pihak, lalu membebaskan atau memidana. Jika pihak pembela mengajukan bukti sendiri, diamnya terdakwa dapat dinilai merugikan berdasarkan persyaratan undang-undang. Bukti dapat berupa kesaksian, dokumen, pendapat ahli, dan bukti fisik atau digital. Dalam perkara digital, data perangkat, akun, dan bank serta kerja sama lintas negara dapat menentukan hasil. Computer Misuse Act Cap.194 mencakup, antara lain, akses tanpa izin, perubahan tanpa izin, penyadapan layanan komputer tanpa izin, penghalangan, dan pengungkapan kode akses tanpa izin. Tindakan daring juga dapat termasuk dalam Penal Code, tindak pidana penipuan, tindak pidana seksual, atau undang-undang khusus lainnya. Sanksi yang mungkin dijatuhkan menurut hukum pidana sipil mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara, penyitaan, denda, dan cambuk. Bergantung pada undang-undang dan perkara, perintah ganti rugi, masa percobaan, pembebasan bersyarat atau tanpa syarat, kerja sosial, larangan mengemudi, atau perampasan aset juga dapat tersedia. Masa percobaan berlangsung enam bulan hingga tiga tahun; kerja sosial biasanya berjumlah 40 hingga 240 jam dan biasanya harus diselesaikan dalam satu tahun. Untuk satu tindak pidana, batas umum pemidanaan Pengadilan Magistrat biasanya tiga tahun penjara, B$5,000, atau 24 cambukan; untuk beberapa tindak pidana, batas gabungannya biasanya sembilan tahun atau B$15,000, kecuali undang-undang khusus menentukan lain. Untuk banyak tindak pidana, yurisdiksi Pengadilan Magistrat umumnya mencakup hukuman penjara hingga tujuh tahun atau denda agregat B$10,000. Untuk kaum muda, Pengadilan Remaja umumnya memiliki yurisdiksi di keempat distrik sampai orang tersebut berusia 18 tahun. Anak didefinisikan sebagai orang berusia di bawah 14 tahun, sedangkan remaja adalah orang berusia 14 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun. Prosesnya melibatkan orang tua atau wali, JAPEM, dan panel penasihat, serta berfokus pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Langkah yang mungkin diambil mencakup masa percobaan, konseling, perintah berkelakuan baik, penempatan di Rumah Tahanan Remaja atau lembaga yang disetujui, dan pembebasan kepada orang tua atau wali dengan syarat tertentu. Pihak yang dirugikan melaporkan tindak pidana kepada badan penyelidikan yang berwenang dan dapat hadir sebagai saksi. Penuntut Umum memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan pidana sipil. Saksi umumnya wajib hadir dan memberi kesaksian dengan jujur; surat perintah penangkapan dapat diterbitkan jika tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Juru bahasa dapat diminta. Untuk anak-anak, saksi yang mengalami trauma, dan korban kekerasan atau tindak pidana seksual, pengadilan dalam keadaan tertentu dapat mengizinkan kesaksian melalui video, ruang khusus, perlindungan dari pandangan terdakwa, atau bantuan pekerja sosial. Compensation Order dapat memperhitungkan kerugian dalam proses pidana; gugatan perdata terpisah tetap merupakan proses yang berbeda. Dalam perkara lalu lintas, antara lain berlaku Road Traffic Act Cap.68 serta yurisdiksi Bagian Lalu Lintas Jalan atau Pengadilan Bawahan. Tindak pidana umum mencakup mengemudi tanpa SIM atau asuransi, mengebut, mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba, mengemudi berbahaya atau ceroboh, menggunakan telepon seluler tanpa izin, serta tidak berhenti, melapor, atau memberi bantuan setelah kecelakaan. Sebagai contoh, pelanggaran pertama mengemudi dalam keadaan mabuk dapat berujung pada B$10,000 dan dua tahun penjara; untuk pelanggaran berulang, dapat berlaku B$20,000, empat tahun penjara, dan larangan mengemudi selama beberapa tahun. Ketentuan spesifik dan versi hukum yang berlaku menentukan konsekuensi pastinya. Untuk tindak pidana lalu lintas tertentu, pembayaran dapat diizinkan untuk menyelesaikan proses. Putusan pidana Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Menengah umumnya dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding. Putusan pidana Pengadilan Magistrat umumnya diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Informasi resmi kehakiman menyebut tenggat dua minggu sejak putusan, dengan tunduk pada aturan prosedural yang berlaku. Kewajiban umum berdasarkan undang-undang untuk menyediakan penasihat pembela pidana selama setiap masa penahanan tidak terkonfirmasi dalam bahan resmi yang ditinjau; namun, Judiciary Practice Direction 10/1997 menunjukkan adanya bantuan hukum dalam perkara berancaman hukuman mati. Durasi dan biaya penyelidikan, penahanan sementara, persidangan, dan banding bergantung pada tindak pidana, bukti, dan prosedurnya. Rata-rata durasi resmi yang berlaku umum tidak tersedia.