Hukum perdata di Bulgaria

Hukum perdata Bulgaria termasuk dalam tradisi civil law dan tersebar dalam beberapa undang-undang utama, bukan dalam satu hukum perdata tunggal. Undang-undang yang berbeda mengatur kewajiban, kontrak, harta benda, hubungan keluarga, warisan, dan transaksi komersial. Undang-Undang Kewajiban dan Kontrak (Закон за задълженията и договорите), yang sering disingkat menjadi ЗЗД, merupakan undang-undang utama mengenai kewajiban dan kontrak. Undang-undang ini mengatur bagaimana kewajiban timbul, bagaimana kewajiban harus dilaksanakan, dan apa yang dapat terjadi setelah tidak dilaksanakannya kewajiban atau setelah terjadi kerugian. Kontrak terbentuk melalui kesepakatan yang sesuai dan berlaku secara hukum, tetapi tidak semua kontrak memerlukan bentuk yang sama. Beberapa kesepakatan dapat dibuat secara lisan, sedangkan transaksi penting mungkin memerlukan bentuk tertulis, notarisasi, pendaftaran, atau beberapa langkah formal. Pada umumnya, para pihak bebas membentuk kesepakatan dalam batas-batas hukum. Aturan wajib, ketertiban umum, kesusilaan, perlindungan konsumen, dan hak-hak pihak lain dapat membatasi hal-hal yang boleh diwajibkan secara sah oleh suatu kontrak. Jika suatu kewajiban tidak dilaksanakan, pihak lain dapat memiliki upaya hukum seperti menuntut pelaksanaan, mengakhiri kontrak jika diperbolehkan, atau meminta ganti rugi. Upaya hukum yang tersedia bergantung pada perjanjian, pelanggaran, bukti, dan aturan yang berlaku. Tanggung jawab perdata juga dapat timbul tanpa kontrak ketika seseorang secara melawan hukum menyebabkan kerugian kepada orang lain. Suatu tuntutan biasanya memerlukan bukti mengenai perbuatan yang relevan, kerugian, hubungan sebab-akibat, dan kondisi hukum lainnya. Hukum harta benda membedakan kepemilikan dari penguasaan dan dari hak-hak terbatas atas harta benda. Transaksi real estat memerlukan perhatian khusus karena riwayat hak, informasi kadaster, pendaftaran, beban, dan dokumentasi formal dapat memengaruhi hasilnya. Masalah keluarga dan warisan merupakan bagian dari hukum privat, tetapi memiliki aturan tersendiri. Perkawinan, hubungan orang tua dan anak, nafkah, pewarisan, wasiat, dan pembagian harta benda dapat melibatkan perlindungan wajib yang tidak dapat begitu saja dihapus melalui kesepakatan pribadi. Sengketa perdata biasanya dimulai dengan gugatan tertulis di hadapan pengadilan yang berwenang, dilanjutkan dengan penyampaian kepada pihak lain, pembuktian, persidangan jika diperlukan, dan putusan. Memenangkan putusan dan melaksanakannya merupakan dua tahap yang berbeda, karena penagihan paksa dapat memerlukan juru sita.