Hukum pidana di Burkina Faso

Sistem hukum pidana Burkina Faso mencakup crimes, délits, dan contraventions, serta pertanggungjawaban, percobaan tindak pidana, penyertaan, alasan pembenar yang sah, alasan pemaaf, dan masa kedaluwarsa. Code pénal menetapkan tindak pidana dan sanksinya. Code de procédure pénale mengatur pengaduan, bukti, penahanan, penuntutan, sidang, banding, dan keikutsertaan korban. Undang-undang tentang organisasi peradilan yang diundangkan pada 2025 mengatur struktur pengadilan. Perjanjian yang diratifikasi memiliki kedudukan lebih tinggi sesuai Code pénal, dan badan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika aturan yang berlaku mengaturnya. Seseorang dapat melaporkan tindak pidana kepada Police nationale, Gendarmerie nationale, atau procureur du Faso. Petugas polisi dan gendarme yang menjalankan fungsi penyidikan yudisial mengumpulkan bukti dan membuat berita acara resmi sebelum jaksa memutuskan kelanjutan perkara. Bergantung pada faktanya, perkara dapat melibatkan penyelidikan tindak pidana tertangkap tangan, penyelidikan pendahuluan, atau penyidikan oleh juge d’instruction. Penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan ahli, dan bukti digital memerlukan dasar hukum serta perlindungan yang berlaku untuk tindakan tersebut. Orang yang ditahan dalam garde à vue memiliki hak yang bergantung pada prosedur yang berlaku dan harus ditangani dalam batas pengawasan menurut undang-undang. Ministère public melakukan penuntutan pidana. Perkara pidana dapat disidangkan oleh Tribunal de grande instance, chambre criminelle, atau pengadilan lain yang berwenang, sedangkan pengadilan khusus menangani bidang seperti kejahatan ekonomi dan keuangan, kejahatan terorganisasi, dan terorisme. Pengadilan khusus ekonomi dan kejahatan terorganisasi yang disebut dalam penelitian berlokasi di Ouagadougou dan Bobo-Dioulasso, sedangkan pengadilan khusus terorisme berada di Tribunal de grande instance Ouaga II. Yurisdiksi militer hanya berlaku jika perkara tersebut tercakup dalam Code de justice militaire. Undang-undang prosedur 2025 memperkenalkan atau memperkuat mediation pénale, composition pénale, convention judiciaire d’intérêt public, dan prosedur sederhana lainnya; undang-undang itu juga memungkinkan perkara kejahatan tertangkap tangan tertentu dilanjutkan tanpa penyidikan sebelumnya. Banding dan kasasi bergantung pada putusan serta aturan prosedur yang berlaku. Sanksi yang mungkin dijatuhkan mencakup penjara, denda, kerja sosial yang disebut travail d’intérêt général, penyitaan, dan akibat hukum lain menurut undang-undang. Berdasarkan undang-undang 2024, travail d’intérêt général merupakan sanksi pokok mandiri yang dilakukan tanpa upah melalui badan publik yang disetujui, asosiasi nirlaba yang diakui, atau badan swasta yang memberikan layanan publik. Penggunaan praktisnya dilaporkan terbatas, dan proyek peninjauan ulang dilaporkan pada Juni 2026. Amnesti atau pengampunan memiliki akibat hukum yang berbeda dari putusan bebas. Hukuman mati tidak terdapat dalam Code pénal 2018 yang berlaku; usulan untuk memberlakukannya dan meningkatkan hukuman lalu lintas masih berupa proyek parlemen yang tidak mengikat per 4 September 2026. Korban dapat melaporkan tindak pidana dan dapat mengupayakan keikutsertaan dalam perkara pidana melalui constitution de partie civile berdasarkan prosedur yang berlaku. Direction de l’accès à la justice et de l’aide aux victimes dapat mendukung akses dan bantuan, sedangkan perlindungan, ganti rugi, tempat penampungan, dan bantuan hukum bergantung pada perkara serta kapasitas yang tersedia. Ganti rugi perdata pada dasarnya termasuk hukum perdata, tetapi keterkaitannya dengan perkara pidana dapat ditangani melalui mekanisme prosedur pidana. Fonds d’assistance judiciaire tersedia, meskipun akses dan ketersediaan di daerah sebaiknya dikonfirmasi kepada kantor yang berwenang. Pengacara, transportasi, penerjemahan, pemeriksaan medis, pekerjaan ahli, dan salinan dokumen dapat menimbulkan biaya; tidak ada tarif atau durasi tetap yang umumnya dapat diandalkan untuk semua perkara pidana di Burkina Faso. Anak-anak tunduk pada rezim tersendiri. Pertanggungjawaban pidana dimulai pada usia 13 tahun dan usia dewasa pidana tercapai pada usia 18 tahun, dinilai pada tanggal tindak pidana. Anak di bawah 13 tahun hanya dapat dikenai tindakan pendidikan atau perlindungan, sedangkan anak usia 13 hingga 18 tahun memperoleh aturan perlindungan dan pendidikan khusus. Juge des enfants menangani contraventions, délits, dan tindakan perlindungan yang relevan; prosedur khusus anak berlaku untuk crimes, dengan chambres des mineurs yang diatur dalam undang-undang organisasi peradilan 2025. Pengacara wajib dalam perkara crimes yang melibatkan anak, dan penahanan atau penempatan mengikuti aturan khusus anak. Hukuman mati tidak berlaku bagi anak. Pelanggaran lalu lintas dapat timbul berdasarkan aturan lalu lintas khusus atau Code pénal jika perilaku berbahaya menyebabkan cedera atau kematian. Décret No. 2003-418 mencantumkan contraventions termasuk penggunaan ponsel genggam, mendahului secara berbahaya, menerobos lampu merah atau rambu STOP, serta pelanggaran batas kecepatan tertentu. Contoh dalam daftar yang diteliti mencakup 50 km/jam di daerah perkotaan dan 90 km/jam di luar daerah perkotaan untuk kendaraan berbobot setidaknya 10 ton; denda kelas 2 dan kelas 3 tercantum sebesar 6,000 FCFA dan 12,000 FCFA. Perubahan terbaru, tarif, dan cakupan sistem pembayaran e-Contravention sebaiknya diperiksa sebelum diandalkan. Sistem ini mula-mula diluncurkan di Ouagadougou dan Bobo-Dioulasso. Setelah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian, menjaga kondisi tempat kejadian, bukti medis, informasi saksi, dan laporan polisi dapat memengaruhi perkara pidana serta klaim asuransi atau perdata terkait. Tindak pidana digital diatur dalam Code pénal, undang-undang layanan dan transaksi elektronik, undang-undang perlindungan data pribadi, serta undang-undang keamanan sistem informasi. BCLCC, struktur khusus polisi-gendarmerie, menangani tindak pidana yang melibatkan komputer dan teknologi informasi. Kanal Alerte-BCLCC dapat menerima laporan tentang penipuan daring, informasi palsu, dan apologi terorisme. Simpan URL, pesan, detail akun, catatan pembayaran, perangkat, dan jejak digital lain tanpa mengubahnya, lalu laporkan perkara melalui kanal yang berwenang. Lembaga adat Faso Bû-Kaoore dapat menawarkan konsiliasi lokal secara sukarela, tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman penjara atau denda dan tidak otomatis menggantikan penuntutan formal atau sanksi pidana. Akses ke keadilan dalam praktik dapat terpecah-pecah karena jarak, ketidakamanan, kekurangan staf, biaya, keterlambatan, terbatasnya pendanaan bantuan hukum, serta kekurangan pengadilan, fasilitas anak, dan layanan sosial.