Agama di Chad

Lanskap agama Chad mencakup mayoritas Muslim, komunitas Katolik dan Protestan evangelikal, kepercayaan agama masyarakat adat, serta komunitas Baha’i dan Saksi-Saksi Yehuwa yang lebih kecil. Perkiraan yang tersedia berbeda menurut tanggal dan metode: basis sensus lengkap terakhir dari 2009 mencatat sekitar 58% Muslim, 18% Katolik, 16% Protestan, dan 4% penganut animisme atau kepercayaan lain; perkiraan 2014–2015 mencatat 52.1% Muslim, 23.9% Protestan, dan 20% Katolik Roma; perkiraan USCIRF 2024 menyebut sekitar 52% penduduk Muslim, 44% Kristen, dan 4% penganut agama tradisional. Islam juga ada di selatan, bukan hanya utara, sedangkan kehadiran Kristen lebih rendah di utara. Kota-kota memiliki komunitas beragam, dan sebagian orang memadukan praktik Islam atau Kristen dengan kepercayaan masyarakat adat. Sebagian besar Muslim mengikuti tradisi Sufi Tijaniyah, sementara aliran Wahhabi, Salafi, dan Muslim Brotherhood juga ada. Masjid dan gereja menyelenggarakan ibadah, doa, dan pengajaran agama. Misi Kristen dapat melakukan penyebaran agama, dan prosesi serta lonceng gereja umumnya diizinkan, tetapi ekspresi agama di ruang publik mungkin lebih dibatasi di wilayah yang terdampak ketidakamanan. Sebuah dekret kementerian melarang burqa dan niqab, meskipun penerapannya tidak konsisten. Haut Conseil des Affaires Islamiques, atau HCIA, mengawasi sejumlah urusan agama Islam, termasuk isi khotbah, penyebaran agama Islam, dan badan amal Islam, tetapi kemampuan penegakan praktiknya dilaporkan terbatas. Grand Imam de N’Djamena adalah otoritas Muslim terkemuka. Struktur Katolik mencakup hierarki sembilan uskup yang tercatat pada 2023, sementara EEMET mewakili jaringan Protestan evangelikal. Konstitusi Chad menetapkan negara sebagai republik sekuler, memisahkan agama dan negara, serta menjamin kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi agama. Konstitusi melindungi kebebasan hati nurani, beragama, berserikat, dan berkumpul, sekaligus melarang propaganda agama yang merusak persatuan nasional atau sekularisme. Kelompok agama dan organisasi misionaris asing umumnya mendaftar melalui Ministry of Interior; kelompok tradisional masyarakat adat dikecualikan dari persyaratan ini. Tempat ibadah mungkin memerlukan izin sementara hingga enam bulan selagi pengakuan hukum diproses. Pendiri gereja yang tidak terdaftar dapat menghadapi hukuman penjara hingga satu tahun dan denda. Organisasi agama harus mematuhi hukum nasional dan ketertiban umum serta tidak boleh menggunakan keyakinan agama untuk menghindari kewajiban nasional. Pendidikan publik bersifat sekuler dan tidak menyediakan pengajaran agama. Sekolah Muslim, Katolik, dan Protestan swasta diizinkan, dan sekolah misionaris beroperasi. Sekolah Al-Qur’an tradisional sering berfokus pada hafalan Al-Qur’an dan tetap informal. Pusat pendidikan Al-Qur’an dwibahasa yang diperbarui di Provinsi Lac, termasuk sekitar Bol, Bagasola, dan Kiskawa, memadukan bahasa Arab dan mata pelajaran kurikulum nasional seperti membaca, berhitung, dan sains dengan ruang kelas yang lebih aman, kantin, serta perlengkapan sekolah. HCIA mengakui guru dalam program yang diperbarui itu, tetapi belum ada bukti jalur nasional terstandardisasi bagi guru agama. Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha atau Tabaski, Maouloud atau Al-Mawlid, Senin Paskah, Hari Semua Orang Kudus, dan Natal merupakan hari libur negara. Hari raya Islam mengikuti kalender lunar sehingga tanggalnya berubah setiap tahun. Komunitas Muslim dan Kristen juga mengadakan ibadah, pengajaran, dan acara komunitas sendiri. Praktik pernikahan, perceraian, penetapan orang tua, dan warisan secara agama atau adat berjalan berdampingan dengan hukum sipil. HCIA dilaporkan menangani sejumlah persoalan status personal Muslim, termasuk pernikahan, harta pasangan, perceraian, dan penetapan orang tua, sementara pengadilan sipil menjadi jalur untuk menangani perkara yang disengketakan. Pencatatan status sipil penting karena ritus agama saja tidak boleh dianggap otomatis menghasilkan penegakan penuh oleh negara. Perkawinan anak secara formal dilarang dan usia minimum pernikahan adalah 18 tahun menurut Act 029/PR/2015, meskipun penegakan dan praktik adat dapat berbeda. Ritus kelahiran, kedewasaan, dan pemakaman secara agama maupun adat umumnya dipimpin komunitas. Tidak ditemukan registri agama nasional, ritus agama wajib, atau daftar biaya resmi. Donasi, biaya sekolah agama swasta, dan biaya upacara bergantung pada jemaat atau institusi. Pemimpin dan institusi agama berpartisipasi dalam dialog antaragama melalui badan seperti HCIA, Catholic Church, EEMET, dan Regional Forum for Interfaith Dialogue. Pekerjaan mereka berfokus pada hidup berdampingan secara damai, toleransi, rekonsiliasi nasional, dan pesan kontraekstremisme. Kondisi keamanan memengaruhi kehidupan beragama di beberapa wilayah Chad. JAS-Boko Haram dan ISWAP menargetkan komunitas Muslim dan Kristen, terutama di sekitar Danau Chad. Operasi kontra-pemberontakan dan terbatasnya sumber daya publik dapat membatasi akses beribadah. Kekerasan yang digambarkan berdasarkan identitas agama juga dapat mencerminkan konflik mendasar mengenai lahan dan sumber daya antara petani dan penggembala. Karena itu, akses beribadah, pendaftaran, pendidikan agama, dan pengaturan status personal bergantung bukan hanya pada kerangka hukum formal, tetapi juga pada wilayah, aturan komunitas, dan situasi keamanan terkini.