Komunikasi di Pantai Gading

Bahasa Prancis adalah bahasa resmi Pantai Gading. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa nasional juga digunakan, terutama Dioula dan Malinké. Permohonan resmi, kontrak, dan komunikasi dengan otoritas umumnya dilakukan dalam bahasa Prancis. Saluran informasi layanan publik gratis (Allo 101) menyediakan informasi dalam bahasa Prancis, Inggris, dan 15 bahasa nasional, termasuk Baoulé, Bété, Sénoufo, dan Yacouba. Tidak ada layanan penerjemah atau bahasa isyarat wajib yang terdokumentasi secara nasional untuk semua situasi komunikasi; bergantung pada lokasi, penutur bahasa setempat atau Allo 101 dapat membantu mengatasi kesulitan komunikasi. Komunikasi seluler mendominasi akses ke telepon dan internet. Kode negara adalah +225 dan nomor telepon Pantai Gading terdiri atas sepuluh digit. Operator seluler utama adalah Orange CI, MTN CI, dan Moov Africa. Pada 2025, terdapat 38.476.765 langganan internet seluler; tingkat penetrasi hasil perhitungan adalah 117,5 persen karena seseorang dapat memiliki beberapa langganan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah langganan diperkirakan sekitar 40 persen untuk Orange, 35 persen untuk MTN, dan 25 persen untuk Moov. Layanan telepon tetap, satelit, dan internet lainnya juga tersedia, tetapi hanya penyedia yang mendapat izin ARTCI yang boleh digunakan. Pelanggan harus diidentifikasi untuk memperoleh kartu SIM. Kehilangan, pencurian, atau penggantian kartu SIM harus dilaporkan kepada penyedia. Penyedia wajib menerbitkan tarif dan ketentuan kontrak terlebih dahulu. Biaya bergantung pada penyedia dan paket yang dipilih; tidak ada tarif bulanan seragam secara nasional. Di wilayah dengan cakupan, informasi konsumen ARTCI menetapkan kecepatan minimum 512 Kbit/s. Layanan komunikasi umumnya tersedia sepanjang waktu, dan gangguan yang disebabkan operator harus diperbaiki paling lama dalam 24 jam. Pengguna berhak atas kerahasiaan dan perlindungan komunikasi serta perlindungan data pribadi. Pengguna dapat meminta akses, koreksi, pelengkapan, klarifikasi, pembaruan, dan penghapusan data pribadi secara gratis. Penggunaan data untuk tujuan komersial juga dapat ditolak secara gratis. Layanan yang tidak dipesan tidak boleh ditagihkan. Pada umumnya pengguna dapat memilih sendiri nomor atau layanan; akses ke panggilan darurat gratis. Layanan premium dan nilai tambah dapat diblokir tanpa biaya. Untuk masalah telepon, internet, Mobile Money, layanan pos, atau data pribadi, hubungi terlebih dahulu penyedia atau pihak yang memproses data. Simpan kontrak, tarif, nomor referensi, tangkapan layar, dan tanda terima pembayaran. Jika keluhan awal tidak memadai, hubungi Otoritas Regulasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pantai Gading (ARTCI). Keluhan kepada ARTCI mensyaratkan keluhan terlebih dahulu kepada penyedia. Untuk masalah yang berdampak pada banyak orang, laporan dapat disampaikan; ARTCI dapat meninjau kasus dan menjadi mediator. Detail kontak yang tercantum adalah +225 27 22 22 43 10 dan consommateurs@artci.ci. Untuk keadaan darurat, nomor yang tersedia adalah 101 untuk pemerintah, 110, 111, dan 170 untuk polisi, 145 untuk gendarmerie, 180 untuk pemadam kebakaran, 185 untuk ambulans, dan 143 untuk layanan kesehatan. Ketersediaan bergantung pada jaringan dan layanan terkait serta perlu diperiksa di wilayah tertentu. Layanan pos di Pantai Gading mencakup layanan pos nasional Pantai Gading (La Poste de Côte d’Ivoire), yang menyediakan surat, paket, kotak pos, dan pelacakan. Kotak pos (Boîte Postale, BP) adalah kotak surat; MAPOSTE menyediakan beberapa layanan pos secara daring atau di kantor cabang. Menurut harga acuan yang tersedia, surat nasional mulai dari 250 XOF, paket dari 1.000 XOF, BP dari 10.000 XOF, dan Documents.ci dari 3.500 XOF. Harga dan waktu pengiriman bergantung pada layanan dan rute; tidak ada waktu pengiriman seragam yang dijamin di seluruh negeri. Kiriman internasional dapat memerlukan prosedur bea cukai dan dokumen tambahan. Layanan pemerintah digital tersedia antara lain melalui gouv.ci, annuaire.gouv.ci, dan E-Services, meskipun bergantung pada prosedurnya, dokumen elektronik dapat memiliki nilai hukum yang sama dengan dokumen kertas. Hambatan infrastruktur dan keterampilan nasional mempersulit akses, terutama di daerah terpencil dan bagi sebagian perempuan, kaum muda, serta penyandang disabilitas. Standar bahasa isyarat atau Braille yang seragam secara nasional untuk layanan komunikasi umum belum terdokumentasi.