Hubungan romantis di Korea Utara

Di Korea Utara, hubungan romantis lazim disebut 연애, yang berarti berkencan atau menjalin hubungan romantis; pasangan romantis dapat disebut 애인 atau 연인. Riset menunjukkan bahwa kaum muda lebih terbuka untuk memilih pasangan berdasarkan kasih sayang dibandingkan generasi orang tua mereka, meskipun perbedaan daerah, kelas, dan ekonomi tetap penting. Media luar memengaruhi gagasan tentang gender dan keintiman, tetapi sejauh mana perubahan perilaku itu bertahan sulit diverifikasi. Kontrol ideologis berdasarkan Undang-Undang Penolakan Ideologi Reaksioner dan Kebudayaan 2021 serta Undang-Undang Jaminan Pendidikan Pemuda 2021 terus memengaruhi hubungan pribadi. Praktik kencan terfragmentasi dan bukan bagian dari sistem nasional yang terbukti jelas. Tempat pertemuan privat langka, khususnya di luar kota besar, dan laporan menyebut penggunaan rumah pinjaman atau akomodasi sementara. Bukti yang andal tentang aplikasi kencan, layanan perjodohan formal, dan konseling pasangan khusus tidak tersedia. Sebagai gantinya, orang mungkin mengandalkan kerabat, tetangga, rekan kerja, atau teman untuk perkenalan, nasihat, dan dukungan saat terjadi konflik. Pengaturan informal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang sama dengan prosedur negara. Perkawinan, disebut 결혼, diakui secara formal menurut aturan hukum keluarga Korea Utara ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan memberikan persetujuan secara bebas dan mendaftarkan perkawinan di kantor pencatatan. Ketentuan resmi menetapkan usia minimum 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, meskipun Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan merekomendasikan usia 18 tahun bagi keduanya. Perkawinan paksa, perkawinan yang diperoleh melalui uang atau bujukan lain, perkawinan tanpa persetujuan bebas, perkawinan di bawah usia minimum, perkawinan terdaftar kedua, dan perkawinan dalam derajat kekerabatan yang dilarang dinyatakan tidak sah atau dilarang. Upacara keagamaan dapat diadakan, tetapi tidak menggantikan pendaftaran. Informasi publik yang dapat diandalkan tentang biaya pendaftaran dan waktu pemrosesan tidak tersedia. Kohabitasi tanpa pendaftaran tidak dinyatakan memperoleh perlindungan negara, dan pernyataan resmi melarang kehidupan suami istri tanpa pendaftaran. Aturan resmi menyebut kesetaraan hak keluarga bagi pasangan, hak setiap pasangan mempertahankan nama keluarga dan nama pribadi, kebebasan memilih pekerjaan, kewajiban menjaga keharmonisan keluarga, serta kewajiban menafkahi pasangan yang tidak mampu bekerja. Kerangka hukum yang dikutip tidak mengatur perkawinan sesama jenis. Bukti nasional yang andal tentang pengakuan, keamanan, atau penerimaan sosial atas hubungan sesama jenis tidak memadai, sehingga klaim yang lebih luas tentang kriminalisasi tidak boleh dibuat berdasarkan materi yang tersedia. Perlindungan keselamatan juga sulit dinilai. Informasi resmi menganggap pemerkosaan yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau eksploitasi ketidakberdayaan, serta hubungan seksual dengan anak perempuan di bawah 15 tahun sebagai tindak pidana. Laporan PBB mengidentifikasi perbedaan definisi pemerkosaan, tidak adanya kriminalisasi jelas atas pemerkosaan dalam perkawinan, layanan perlindungan dan dukungan yang terbatas, serta lemahnya data mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Otoritas Korea Utara menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan dan Pemajuan Hak Perempuan melarang kekerasan dalam rumah tangga, tetapi bukti independen tentang penerapannya tidak memadai. Rekomendasi dalam Tinjauan Berkala Universal 2025 untuk kriminalisasi yang menyeluruh serta mekanisme pelaporan dan perlindungan yang efektif adalah rekomendasi, bukan bukti penerapan penuh. Pola perkawinan berbeda secara sosial, bukan karena perbedaan hukum daerah yang terdokumentasi. Survei 2014 melaporkan usia rata-rata perkawinan pertama 25,0 tahun bagi perempuan dan 28,0 tahun bagi laki-laki, dengan perbedaan kecil antara perkotaan dan perdesaan: masing-masing 25,1 dan 28,1 tahun di perkotaan dibandingkan 24,7 dan 27,8 tahun di perdesaan. Angka yang dilaporkan untuk Pyongyang adalah 25,4 dan 28,3 tahun, sedangkan untuk Phyongan Utara 24,7 dan 27,5 tahun. Data survei historis untuk usia 15 sampai 49 tahun mencatat 65,5% laki-laki dan 68,3% perempuan telah menikah, 0,2% laki-laki dan 0,7% perempuan bercerai, serta tidak ada perpisahan yang tercatat pada kedua kelompok. Angka tersebut tidak menunjukkan prevalensi nasional saat ini. UN Women melaporkan bahwa 0,1% perempuan usia 20 sampai 24 tahun telah menikah atau berpasangan sebelum usia 18 tahun, sementara kesenjangan data utama tetap ada terkait kekerasan pasangan dan pelecehan seksual. Perceraian ditangani oleh pengadilan, bukan sekadar dengan tinggal terpisah atau memulai hubungan baru. Ketentuan resmi mengizinkan perceraian jika perselingkuhan serius terhadap kasih sayang atau kepercayaan dalam perkawinan, atau alasan lain, membuat kelanjutan perkawinan mustahil. Informasi publik yang dapat diandalkan tentang biaya pengadilan dan waktu pemrosesan tidak tersedia. Laporan resmi lama menyebut sekitar 2.000 perceraian per tahun selama periode pelaporan historis dan tidak boleh dianggap sebagai angka saat ini. Orang tua dapat menyepakati pengaturan pengasuhan anak; jika tidak, pengadilan yang memutuskan. Anak di bawah usia tiga tahun umumnya tetap bersama ibu, kecuali ada alasan kuat untuk pengaturan lain. Informasi resmi menyebut pembayaran nafkah sebesar 10% sampai 30% dari pendapatan bulanan bergantung pada jumlah anak. Harta yang dibawa atau diwarisi salah satu pasangan tetap menjadi harta pribadi pasangan tersebut, sementara harta keluarga dibagi berdasarkan kesepakatan atau keputusan pengadilan. Kantor pencatatan menangani pendaftaran perkawinan, sedangkan pengadilan menangani gugatan ketidakabsahan, perceraian, dan sengketa tentang anak. Komite Rakyat, kejaksaan, dan lembaga setempat lainnya dapat menjadi bagian dari struktur penegakan atau pengawasan negara. Jalur pengaduan independen, bantuan hukum, tempat penampungan, layanan psikososial, dan statistik perkara yang andal tidak terbukti secara memadai. Laporan perkawinan paksa atau perkawinan yang diperjualbelikan yang melibatkan perempuan Korea Utara di Tiongkok menyangkut risiko perdagangan manusia dan perlindungan lintas batas, bukan jalur kencan biasa di Korea Utara. Bukti yang tersedia menggabungkan laporan resmi pemerintah, riset berdasarkan pembelot, dan laporan spesialis; karena itu, aturan formal tidak boleh otomatis dianggap mencerminkan praktik sehari-hari.