Lingkungan hidup sehari-hari di Korea Utara

Kementerian Pengelolaan Kota (Ministry of City Management, MoCM) dan Komite Rakyat setempat mengoordinasikan banyak layanan yang memengaruhi lingkungan permukiman dan keseharian. Tanggung jawabnya mencakup sistem air, sanitasi, perbaikan lokal, dan pemeliharaan, meskipun jadwal layanan, tarif, jalur pengaduan, dan waktu perbaikan yang dapat diverifikasi publik umumnya tidak tersedia. Akses biasanya mengikuti wilayah atau lembaga tempat rumah tangga, sekolah, taman kanak-kanak, rumah sakit, atau klinik berada, bukan pasar layanan individu yang transparan. Air minum berasal dari sistem perpipaan lama, sumur dangkal dan pompa tangan, sistem gravitasi, serta, dalam beberapa proyek, sistem bertenaga surya. Banyak jaringan perpipaan dari 1970-an dan 1980-an memerlukan pemeliharaan atau rehabilitasi, dan pasokan listrik yang tidak andal dapat mengurangi pemompaan. Data PBB dan UNICEF untuk 2022 melaporkan 67% akses ke air minum yang dikelola dengan aman, 94% setidaknya akses dasar ke air minum, dan 85% setidaknya akses dasar ke sanitasi, tanpa buang air besar sembarangan yang dilaporkan. Survei MICS 2017 melaporkan akses ke air minum yang dikelola dengan aman sebesar 61% secara nasional dan 44% di pedesaan; tahun dan ukuran yang berbeda ini tidak boleh dianggap sebagai satu angka lokal terkini. Akses sanitasi sendiri tidak menunjukkan apakah tinja diolah dengan aman, dan survei 2017 menemukan bahwa banyak sanitasi setempat yang lebih baik masih melibatkan pengolahan sebagian atau pembuangan yang tidak aman. Kualitas udara dipengaruhi pembakaran rumah tangga, batu bara dan bahan bakar padat lain, industri, serta emisi perkotaan. Profil negara WHO 2025 memperkirakan rata-rata paparan PM2.5 tahunan sekitar 41 mikrogram per meter kubik, dibandingkan pedoman WHO sebesar 5; data WHO untuk kawasan perkotaan mencatat 29,28 mikrogram per meter kubik pada 2019. Ketergantungan pada bahan bakar dan teknologi bersih dilaporkan sebesar 18% pada 2022. Pemantauan lokal, peringatan publik, dan prosedur pengaduan warga tidak terbukti tersedia secara publik; ketersediaan dan harga bahan bakar dapat bervariasi menurut musim dan lokasi. Ruang hijau dan ruang publik terkait dengan perencanaan negara, penanaman pohon, penghijauan kembali, pemulihan lereng dan daerah tangkapan air, serta penataan lanskap lokal. Kementerian Perlindungan Lahan dan Lingkungan serta otoritas lokal terkait dengan kegiatan ini, tetapi informasi publik tentang daftar taman, pemeliharaan, aksesibilitas, dan kualitas sehari-hari terbatas. Hilangnya hutan dan erosi tanah relevan di sini hanya jika berdampak pada keteduhan, keamanan air, banjir, atau keselamatan lereng. Banjir, kekeringan, topan, longsor, erosi lereng, sumur tercemar, dan kegagalan infrastruktur merupakan bahaya berulang terkait lingkungan sekitar. Komite Negara untuk Pengelolaan Darurat dan Bencana (State Committee for Emergency and Disaster Management, SCEDM), Administrasi Hidrometeorologi Negara (State Hydro-Meteorological Administration, SHMA), dan otoritas lokal menggunakan peringatan, evakuasi, rencana pengurangan risiko bencana lokal, serta rehabilitasi infrastruktur. Pengurangan risiko bencana berarti langkah terorganisasi untuk mengurangi paparan terhadap bahaya dan kerusakan sebelum, selama, dan setelah suatu peristiwa. Korea Utara telah melaporkan Strategi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2019–2030, rencana regional, dan survei lokasi berbahaya, tetapi penilaian PBB 2016 menemukan kelemahan dalam zonasi risiko, prosedur standar, pemantauan waktu nyata, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Warga mungkin terlibat secara formal melalui Majelis Rakyat, Komite Rakyat, konsultasi resmi, dan mobilisasi masyarakat. Kampanye kesadaran bencana serta beberapa konsultasi yang didukung PBB atau FAO menyediakan saluran tambahan, tetapi organisasi lingkungan mandiri, data lingkungan transparan, mekanisme banding yang terdokumentasi secara konsisten, dan jadwal kompensasi belum diverifikasi secara independen. Tidak ditemukan peta kebisingan nasional yang terdokumentasi secara publik, layanan pengukuran kebisingan untuk warga, atau prosedur standar pengaduan kebisingan. Program perubahan lingkungan berfokus pada adaptasi iklim, rehabilitasi sistem air, pasokan gravitasi atau bertenaga surya, reboisasi, pengendalian erosi, perlindungan daerah aliran sungai, dan kesiapsiagaan bencana. Pengelolaan sumber daya air terpadu berarti mengoordinasikan pasokan air, sanitasi, penggunaan lahan, dan perlindungan daerah aliran sungai alih-alih menangani setiap sistem secara terpisah. Badan pemerintah, lembaga PBB, dan organisasi seperti FAO, UNICEF, serta WHO mendukung sejumlah program, tetapi pelaksanaannya bergantung pada pendanaan proyek, akses, sanksi, dan persetujuan pemerintah. Rata-rata nasional dapat menyembunyikan perbedaan besar antara Pyongyang, kota lain, kabupaten, dan daerah pedesaan; banyak angka yang tersedia merupakan hasil pemodelan, sudah lama, atau diagregasi, bukan diverifikasi secara independen di tingkat lingkungan.