Perumahan di Korea Utara

살림집 (sallimjip) berarti hunian atau rumah. Sistem formalnya didasarkan pada perencanaan, pembangunan, dan alokasi negara, yang dikenal sebagai alokasi (배정). Otoritas negara dan lokal, tempat kerja, serta organisasi lain dapat memengaruhi rumah tangga mana yang menerima hunian. Kantor yang bertanggung jawab secara tepat berbeda menurut tempat dan tidak didokumentasikan secara transparan di seluruh negeri. Penduduk umumnya menerima hak untuk menggunakan dan menempati perumahan, bukan kepemilikan pribadi yang terjamin. Kepemilikan pribadi formal dan penyewaan pribadi tidak memiliki padanan langsung bagi sebagian besar penduduk. Pernyataan resmi Korea Utara menyebut penyediaan perumahan gratis, tetapi penduduk juga dilaporkan membayar biaya penggunaan (사용료) dan biaya pemeliharaan. Jadwal biaya nasional terkini dan harga pasar yang andal tidak tersedia. Akses tidak didasarkan pada sistem permohonan dan pencatatan terbuka. Tempat kerja, fungsi atau jabatan, komposisi rumah tangga, wilayah, kedudukan politik-sosial, dan program pembangunan yang tersedia dapat memengaruhi hasilnya. Ketimpangan regional cukup besar. Akses ke Pyongyang dikendalikan secara khusus, dan izin perjalanan atau izin administratif lain membuat pilihan tempat tinggal bebas sulit dilakukan dalam praktik, meskipun ada klaim formal tentang kebebasan bergerak. Rumah tangga biasanya memerlukan sertifikat masuk rumah atau izin penggunaan hunian (입사증 atau 살림집리용허가증) untuk pindah ke dan menggunakan hunian yang dialokasikan. Dokumen ini berfungsi sebagai sertifikat masuk atau penggunaan hunian. Rumah tangga diharapkan menggunakan hunian sesuai alokasi, melaporkan perubahan tempat tinggal, membayar biaya penggunaan atau pemeliharaan yang berlaku, dan mengikuti persyaratan administratif. Otoritas penerbit yang tepat tidak dapat diverifikasi secara andal di seluruh negeri. Hunian dapat dialokasikan melalui proyek pembangunan negara, alokasi tempat kerja atau organisasi, atau pembangunan kembali setelah bencana. Program pembangunan kembali dapat memprioritaskan rumah tangga dan pekerja terdampak. Laporan resmi menyebut sasaran 50.000 rumah di Pyongyang dan 25.000 di Komdok selama 2021–2025. Laporan DPRK untuk 2024 mengklaim 40.000 rumah di Pyongyang, lebih dari 100.000 rumah pedesaan, 20.000 di Komdok, dan 3.000 di Samjiyon. Angka tersebut merupakan laporan resmi sendiri dan belum diverifikasi secara independen. Pengalihan hunian, perpindahan, dan perubahan penghuni dikendalikan secara administratif. Menjual, membeli, atau menyewakan kembali tanpa izin bukan proses formal. Transaksi perumahan informal berkembang sejak sekitar tahun 2000-an, khususnya di kawasan perkotaan. Pejabat yang memiliki akses terhadap sertifikat dan perantara informal dapat mengaturnya, tetapi bukti hak milik dan kepastian hukumnya tidak dapat diandalkan. Survei pembelot Korea Utara tahun 2016–2020 melaporkan pengalaman menjual sebesar 15,3% dan membeli sebesar 20,5%; angka ini bukan statistik nasional. Pengendalian atas transaksi tersebut dilaporkan makin ketat. Kondisi perumahan berbeda menurut wilayah, jenis bangunan, dan infrastruktur. Survei Demografi dan Kesehatan Sosial 2014 mencatat 41,7% rumah deret, 32,8% rumah terpisah, dan 25,0% apartemen secara nasional; apartemen mencakup 62,9% di Pyongyang. Survei yang sama mencatat air perpipaan di dalam hunian untuk 82,1% rumah dan toilet siram pribadi untuk 62,5%. Pemanasan umumnya menggunakan batu bara sebesar 56,5% dan kayu sebesar 48,8%. Angka tersebut menggambarkan kondisi 2014 dan tidak boleh diperlakukan sebagai pengukuran nasional terkini. Penggunaan hunian dapat berakhir melalui pengalokasian ulang, perpindahan yang disetujui, penelantaran, atau relokasi paksa. Relokasi paksa keluarga ke daerah pedesaan telah dilaporkan sebagai sanksi politik. Aturan nasional terkini tentang pewarisan, penghentian hak pakai, pengusiran, dan pengembalian hunian belum cukup terverifikasi, dan perlindungan dari kehilangan sewenang-wenang tidak dapat dikonfirmasi secara independen.