Pendidikan tinggi di Korea Utara

Korea Utara memiliki sistem pendidikan tinggi formal yang dikendalikan negara secara nasional dan tidak memiliki universitas swasta. Komisi Pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Tinggi, menangani persetujuan pusat, penerimaan, dan penempatan, sedangkan Komite Rakyat di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten terlibat dalam administrasi lokal. Statistik keseluruhan terkini tidak lengkap; KOSIS melaporkan sekitar 534.000 mahasiswa pendidikan tinggi pada 2024. Jalur umum dimulai setelah pendidikan menengah atas, yang menuntaskan periode pendidikan wajib 12 tahun. Pelamar mengikuti ujian masuk dan menjalani seleksi akademik berdasarkan tingkat akademik, kuota yang tersedia, dan kebutuhan terencana akan lulusan pendidikan tinggi. Tempat studi dikaitkan dengan provinsi, kota, kabupaten, dan perencanaan tenaga kerja nasional. Penerimaan dan penempatan di perguruan tinggi pusat diputuskan secara nasional, dan akses ke lembaga di Pyongyang serta lembaga pusat lainnya lebih diistimewakan daripada akses di banyak daerah. Tanggal dan prosedur pendaftaran terkini tidak transparan kepada publik. Program universitas dan perguruan tinggi umumnya berlangsung empat hingga enam tahun. Perguruan Tinggi Guru umumnya berlangsung tiga tahun. Studi akademik lanjutan dapat menghasilkan kualifikasi Baksawon, biasanya setelah dua hingga empat tahun, atau studi di Lembaga Penelitian Ilmiah yang biasanya berlangsung tiga hingga lima tahun. Perguruan Tinggi Pabrik, Perguruan Tinggi Pertanian, dan Perguruan Tinggi Perikanan memungkinkan orang belajar sambil tetap terhubung dengan pekerjaannya. Perguruan Tinggi Kejuruan Khusus merupakan jalur pendidikan kejuruan terkait, bukan bagian dari pendidikan tinggi dalam pengertian yang lebih sempit. Kurikulum menggabungkan ideologi politik, mata pelajaran umum, dasar-dasar luas, dasar spesialisasi, dan studi spesialisasi tingkat lanjut. Pengajaran dapat mencakup kuliah, eksperimen, praktik, dan proyek penelitian. Pembelajaran bahasa asing mendukung penggunaan literatur spesialis. Sistem penilaian lima tingkat digunakan, dan bagian dari lembaga yang lebih besar telah memakai sistem kredit penuh sejak 2024. Di Universitas Teknologi Kim Chaek, salah satu contohnya adalah program lima tahun dengan sekitar 290 kredit. Universitas Kim Il Sung menyediakan program luas dalam ilmu sosial, ilmu alam, hukum, ekonomi, dan teknologi, serta pendidikan pascasarjana, jarak jauh, dan internasional. Universitas Teknologi Kim Chaek berfokus pada sains dan teknologi serta menawarkan studi sarjana, pascasarjana, penyegaran, dan daring. Perguruan tinggi kedokteran, keguruan, tempat kerja, pertanian, dan perikanan daerah menyediakan jalur yang lebih khusus. Studi jarak jauh diselenggarakan melalui jaringan komputer nasional atau kelembagaan. Universitas Teknologi Kim Chaek memulai bentuk pendidikan ini pada 2010, dan perkiraan tahun 2020 menyebut jumlah pesertanya lebih dari 100.000 mahasiswa, atau lebih dari seperlima populasi pendidikan tinggi pada waktu itu. Perbedaan wilayah dalam akses jaringan, mutu pengajaran, dan kapasitas lembaga memengaruhi manfaat praktis studi jarak jauh. Hukum DPRK dan laporan pemerintah menggambarkan pendidikan hingga universitas sebagai bebas biaya kuliah, tetapi informasi resmi terkini yang dapat diandalkan tentang biaya universitas tidak tersedia. Laporan tentang kontribusi informal dan pembayaran barang atau jasa di sektor pendidikan tidak dapat otomatis diterapkan ke setiap universitas. Biaya hidup, akomodasi, bahan belajar, dan akses jaringan berbeda menurut lembaga dan daerah. Perempuan secara formal memiliki akses ke pendidikan tinggi, meskipun beberapa bidang mungkin memiliki pengecualian dan laporan OHCHR menggambarkan partisipasi perempuan yang jauh lebih rendah. Penyandang disabilitas memiliki hak hukum atas pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh, tetapi hambatan akses praktis tetap ada. Studi dan pekerjaan setelah lulus sangat dipengaruhi perencanaan nasional. Lulusan mungkin tidak bebas memilih karier karena penempatan kerja dan kader dapat ditentukan melalui alokasi terencana. Sebagian mahasiswa langsung melanjutkan studi lanjutan, sementara yang lain lebih dahulu memperoleh pengalaman kerja. Korea Utara merupakan pihak pada Konvensi Regional Asia-Pasifik 1989 tentang Pengakuan Kualifikasi dalam Pendidikan Tinggi, tetapi kualifikasi Korea Utara tidak otomatis disetarakan di luar negeri; negara atau lembaga penerima harus menilainya secara individual.