Hubungan romantis di Republik Demokratik Kongo

Bergantung pada provinsi, kota atau daerah pedesaan, bahasa, agama, usia, gender, latar etnis, konflik, dan pengungsian, cara orang bertemu, hidup bersama, dan berpisah dapat sangat berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan istilah hubungan romantis (relation amoureuse), pasangan, pertunangan (fiançailles), serta hubungan tanpa nikah (union libre) atau kohabitasi; maknanya dapat berbeda menurut wilayah bahasa dan lingkungan sosial. Keluarga, komunitas agama, otoritas tradisional, dan lingkungan pribadi seseorang dapat memengaruhi pilihan pasangan serta peralihan menuju pertunangan atau perkawinan. Hubungan romantis saja tidak menciptakan status hukum tersendiri di Republik Demokratik Kongo. Konstitusi menjamin hak untuk menikah dengan orang yang dipilih. Namun, perkawinan terbentuk melalui tindakan hukum perdata dan publik yang ditentukan antara seorang pria dan seorang wanita; menurut Kitab Undang-Undang Keluarga, ikatan agama semata tidak memiliki akibat tersendiri sebagai perkawinan yang diakui negara. Karena itu, kencan atau hidup bersama tanpa menikah tidak otomatis menimbulkan kewajiban perkawinan untuk memberi nafkah, setia, atau mengatur harta. Perlindungan dari pemaksaan, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lain berlaku terlepas dari adanya perkawinan. Persetujuan harus diberikan secara sukarela dan terus berlangsung. Kekerasan berbasis gender dan kekerasan pasangan intim tetap merupakan risiko penting. Survei lama melaporkan kekerasan fisik atau seksual oleh mantan atau pasangan saat ini pada 36,8 persen perempuan dan anak perempuan berusia 15–49 tahun yang pernah menjalin hubungan; survei yang mendasarinya berasal dari 2000 sampai 2018. Menurut informasi yang tersedia, kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan meningkat dari 47.502 pada 2018 menjadi 119.394 pada 2022. Angka-angka ini mungkin juga dipengaruhi pelaporan yang membaik dan perubahan penyediaan layanan, serta tidak otomatis menggambarkan frekuensi saat ini di setiap provinsi. Pertunangan atau perkawinan yang melibatkan anak di bawah 18 tahun dilarang. Hukum perlindungan anak menjadikan tindakan menikahkan anak atau memaksanya menikah sebagai tindak pidana. Survei 2015–2016 melaporkan bahwa 29,1 persen perempuan berusia 20–24 tahun pernah menikah atau hidup dalam ikatan serupa perkawinan sebelum ulang tahun ke-18; angka ini khusus untuk periode tersebut dan tidak boleh dianggap sebagai tingkat terkini di suatu provinsi. Jika ada bahaya atau kekerasan, polisi, kejaksaan, layanan kesehatan, dan layanan dukungan khusus dapat menjadi pilihan bergantung pada lokasi. Dukungan dapat mencakup bantuan medis, psikososial, hukum, dan sosial; namun pusat layanan terpadu, konsultasi hukum, pusat kesehatan, organisasi pemuda, layanan bergerak, dan tempat aman tidak tersedia di semua tempat. Kerahasiaan, stigma, pembalasan, bahasa, transportasi, situasi keamanan, dan keterlambatan rujukan memengaruhi akses. Karena itu, tidak dapat diberikan jaminan umum bahwa layanan gratis atau memiliki jangka waktu seragam. Perpisahan setelah kencan atau hidup bersama tanpa menikah biasanya informal dan tidak memiliki prosedur permohonan atau pendaftaran nasional tersendiri. Jika terjadi kekerasan, utamakan rencana keselamatan, tempat tinggal aman, perlindungan anak, uang, data pribadi, dan akun digital. Dalam perkawinan formal serta perkara yang melibatkan anak, status orang tua, hak asuh, atau harta, pengadilan dan hukum keluarga dapat memiliki yurisdiksi. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat memicu tenggat dan prosedur khusus untuk menetapkan hubungan orang tua secara hukum; konsekuensi itu termasuk hukum keluarga dan perdata, bukan status hubungan romantis tersendiri.