Sejarah Republik Demokratik Kongo

Bukti arkeologis dari kawasan Semliki dan Ishango mencakup peninggalan Paleolitik Tengah dan Atas, alat untuk menangkap ikan dan berburu, serta tulang Ishango yang umumnya diperkirakan berasal dari sekitar 25.000 hingga 16.000 tahun sebelum masa kini. Temuan ini menunjukkan permukiman jangka panjang, tetapi tidak mendukung anggapan bahwa dahulu hanya ada satu populasi yang seragam. Perluasan kelompok penutur bahasa Bantu pada masa berikutnya, pertanian, pengerjaan logam, perikanan, dan perdagangan membentuk beragam struktur desa, klan, kedatuan, dan kerajaan di kawasan hutan dan sabana. Tradisi politik Luba, Lunda, dan Kuba berkembang di wilayah yang berbeda, sedangkan Kerajaan Kongo, yang berdiri sejak sekitar abad keempat belas, meluas ke sebagian wilayah Angola dan Republik Demokratik Kongo saat ini. Pusatnya, Mbanza Kongo, kini berada di Angola; karena itu, batas provinsi modern tidak dapat diterapkan begitu saja pada sejarah masa lampau. Dari abad keenam belas hingga kesembilan belas, perdagangan, diplomasi, agama Kristen, perbudakan, gading, dan karet menghubungkan masyarakat setempat dengan jaringan Atlantik, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Swahili-Arab. Pada abad kesembilan belas, perdagangan karavan dan perluasan jaringan kekuasaan yang terkait dengan Chokwe, Lunda, dan Luba mengubah hubungan politik dan ekonomi di beberapa wilayah. Konferensi Berlin 1884–1885 mendahului berdirinya Negara Bebas Kongo di bawah Leopold II dari 1885 hingga 1908. Kerja paksa, kuota karet dan gading, penyanderaan, serta kekerasan menopang ekstraksi, sementara Force Publique memaksakan tuntutan kolonial. Belgia mencaplok wilayah itu pada 1908 dan mengelolanya sebagai Kongo Belgia, memperluas pendidikan misi, peraturan rasial, kerja upahan, perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur yang terutama dirancang untuk ekstraksi. Produksi tembaga di Katanga terkait dengan Union Minière du Haut-Katanga, yang didirikan pada 1906. Urbanisasi, pendidikan gereja dan sekolah, kerja upahan, serikat pekerja, dan gerakan politik Kongo berkembang pada masa akhir kolonial, tetapi akses terhadap pendidikan dan administrasi tetap sangat timpang. Kemerdekaan diperoleh pada 30 Juni 1960, dengan Joseph Kasa-Vubu sebagai presiden dan Patrice Lumumba sebagai perdana menteri. Pemberontakan Force Publique pada 5 Juli, campur tangan Belgia, pemisahan diri Katanga dan Kasai Selatan, serta operasi PBB ONUC mengubah kemerdekaan menjadi krisis politik dan militer yang lebih luas. Lumumba dibunuh pada 17 Januari 1961. Krisis ini melibatkan kepentingan politik lokal dan keterkaitan internasional dengan Belgia, Amerika Serikat, dan Uni Soviet; karena itu, satu penjelasan Perang Dingin saja tidak mencakup semua penyebabnya. Joseph-Désiré Mobutu merebut kekuasaan pada 1965 dan mengganti nama negara menjadi Zaire pada 1971. Sistem satu partainya menggabungkan kebijakan Authenticité, nasionalisasi, patronase, dan represi, sementara krisis ekonomi dan utang semakin parah. Perang Kongo Pertama pada 1996–1997 membawa Laurent-Désiré Kabila dan nama Republik Demokratik Kongo kembali digunakan. Perang Kongo Kedua dari 1998 hingga 2003 melibatkan negara-negara tetangga, RCD, MLC, dan kelompok bersenjata lainnya. Proses Lusaka, Dialog Antarkongo, perjanjian Pretoria 2002–2003, dan MONUC mendukung transisi yang berujung pada pemilu multipartai 2006. MONUC menjadi MONUSCO pada 2010, dan Brigade Intervensi PBB dibentuk pada 2013. Pemilu kembali digelar pada 2018, dan Félix Tshisekedi mulai menjabat pada 2019. Sejarah kontemporer tetap berbeda-beda menurut wilayah. Konflik bersenjata masih berlangsung, terutama di Kivu Utara, Kivu Selatan, dan Ituri; di sana, perselisihan lokal mengenai tanah, kewenangan, kewarganegaraan, keamanan, dan identitas berinteraksi dengan intervensi regional dan ekonomi sumber daya. M23 kembali menjadi aktor utama sejak 2021; pada 21 Februari 2025, Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan M23 di Kivu Utara dan Kivu Selatan serta menyerukan diakhirinya dukungan eksternal. Kisah tentang kekerasan kolonial, perdagangan budak, kemerdekaan, Lumumba, Mobutu, perang, pembantaian, dan pengungsian berbeda di kalangan komunitas ingatan nasional, regional, gereja, diaspora, dan internasional. Universitas, arsip, museum, sekolah, gereja, organisasi warisan budaya, dan peneliti setempat melestarikan bukti yang berbeda. Akses, bahasa, keamanan, izin penelitian, waktu, dan biaya berbeda-beda menurut lembaga dan koleksi. Penelitian sejarah lisan memerlukan kritik sumber, perlindungan kesaksian sensitif, dan persetujuan berdasarkan informasi.