Agama di Eritrea

Komunitas Kristen Eritrea meliputi Gereja Ortodoks Tewahedo Eritrea, Gereja Katolik, Gereja Lutheran Injili Eritrea, serta gereja Pentakosta dan gereja lainnya yang lebih kecil. Islam di Eritrea terutama beraliran Sunni. Komunitas Baha'i, Saksi-Saksi Yehuwa, Advent Hari Ketujuh, dan praktik animisme tradisional juga ada, tetapi akses publik mereka sangat berbeda dibandingkan empat kelompok yang terdaftar. Kekristenan dominan di bagian selatan dan tengah, sedangkan Islam Sunni dominan di bagian utara. Masyarakat Tigrinya umumnya beragama Kristen; masyarakat Tigre, Saho, Afar, Bilen, Hedareb, Nara, dan Rashaida umumnya Muslim Sunni, sedangkan masyarakat Kunama beragam. Pola ini bersifat umum dan tidak menggambarkan setiap individu atau daerah. Konstitusi melindungi kebebasan berpikir, hati nurani, dan kepercayaan serta mengatur praktik keagamaan, tetapi ketentuan tersebut belum diterapkan sepenuhnya. Proklamasi No. 73/1995 memisahkan agama dan negara serta melarang badan keagamaan terlibat dalam kegiatan politik. Departemen atau Kantor Urusan Agama mengatur organisasi keagamaan. Gereja Ortodoks Tewahedo Eritrea, Islam Sunni, Gereja Katolik, dan Gereja Lutheran Injili Eritrea adalah empat kelompok yang terdaftar. Komunitas lain harus mendaftar dan memperoleh persetujuan sebelum melakukan kegiatan publik yang diakui; tidak ada pendaftaran baru yang dilaporkan sejak 2002. Bangunan ibadah, materi keagamaan yang dicetak atau dibagikan, dan pendanaan asing memerlukan persetujuan negara, dan pendapatan dari luar negeri diawasi. Proklamasi menetapkan pendaftaran dalam dua bulan dan perpanjangan tahunan, tetapi waktu pemrosesan dan biaya terkini tidak terdokumentasi secara andal. Anggota empat kelompok yang terdaftar umumnya dapat beribadah di depan umum, meskipun pengawasan dan kendali negara tetap signifikan. Kelompok yang tidak terdaftar dapat beribadah di rumah pribadi, tetapi penggerebekan dan penahanan dilaporkan terjadi, dan sebagian besar bangunan ibadah tak terdaftar telah ditutup. Pusat Baha'i di Asmara dan kuil Baha'i di luar Asmara diizinkan beroperasi dalam praktiknya. Kebaktian Anglikan berlangsung di bawah naungan Lutheran, sedangkan sebuah bangunan Ortodoks Yunani terutama berfungsi sebagai tempat budaya dan kadang menjadi tempat kebaktian Ortodoks Eritrea. Bentuk Islam non-Sunni dilarang. Saksi-Saksi Yehuwa menghadapi pembatasan kewarganegaraan dan dokumen identitas yang diberlakukan sejak 1994, yang dapat menghambat pendidikan, pekerjaan, tunjangan publik, perbankan, dan perjalanan. Eritrea tidak menyediakan status penolak wajib militer atas dasar hati nurani yang diakui atau dinas sipil alternatif bagi keberatan agama terhadap dinas nasional. Dinas nasional berlaku secara hukum bagi orang berusia 18–50 tahun, berdurasi nominal 18 bulan, dan dapat diperpanjang selama keadaan darurat sehingga menimbulkan risiko penahanan bagi sebagian orang. Organisasi keagamaan tidak boleh mengoperasikan sekolah swasta. Negara mengambil alih bekas sekolah Katolik, Ortodoks, dan Muslim, dan beberapa sekolah di lingkungan keagamaan ditutup. Sebuah sekolah swasta dibuka kembali pada 2022, tetapi pendaftarannya terbatas bagi siswa internasional dan non-Eritrea lainnya. Organisasi keagamaan boleh memberikan pengajaran dan khotbah rohani, tetapi jalur sekolah agama independen berskala nasional tidak terdokumentasi. Pembatasan pendanaan asing juga menyulitkan pelatihan rohaniwan dan pemeliharaan fasilitas. Perayaan keagamaan besar meliputi Natal Ortodoks, Timket, Jumat Agung, Paskah, dan Meskel, serta Idulfitri, Iduladha, dan Idul Mewlid Al-Nabi. Timket biasanya diperingati pada 19 Januari, atau 20 Januari pada tahun kabisat, dengan upacara malam sebelumnya, prosesi Tabot, dan pemberkatan air. Tanggal Islam mengikuti kalender lunar, sehingga tanggal Ramadan, Idulfitri, Iduladha, dan Haji berubah setiap tahun. Perjalanan Haji mungkin memerlukan persetujuan negara, dan statistik terkini yang andal tidak tersedia. Tidak ada prosedur, akibat hukum, biaya, atau tenggat yang seragam dan terdokumentasi dengan baik secara nasional untuk baptisan, perkawinan agama, pemakaman, atau perpindahan agama. Para pemimpin agama kadang bekerja sama secara informal dalam proyek masyarakat dan ziarah bersama ke tempat suci terjadi, tetapi tidak ada komite ekumenis atau antaragama formal berskala nasional yang terdokumentasi. Gereja dan masjid dapat berdiri berdekatan, dan laporan menyebut adanya toleransi sosial yang luas di samping pembatasan pengawasan, perkumpulan, dan media keagamaan. Departemen atau Kantor Urusan Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, pimpinan gereja dan Muslim yang diakui, serta otoritas setempat masing-masing dapat memengaruhi urusan keagamaan.