Sejarah Eritrea

Masa lalu Eritrea tidak dapat disusun sebagai kisah nasional yang sederhana dan berkesinambungan. Bukti dan kendali politik berbeda-beda antara pesisir Laut Merah di sekitar Massawa dan Assab, dataran tinggi tengah di sekitar Asmara, dataran tinggi selatan di sekitar Qohaito, dan dataran rendah barat. Bukti arkeologis menunjukkan adanya permukiman di beberapa bagian Eritrea sekarang sekitar milenium ke-7 atau ke-8 SM, meskipun bukti yang tersedia tidak merata. Qohaito merupakan kawasan perkotaan, pertanian, dan perdagangan yang berkembang sejak sekitar 700 SM. Adulis adalah pelabuhan Laut Merah yang terhubung dengan pusat-pusat di pedalaman, termasuk Qohaito. Keduanya kemudian menjadi bagian dari peradaban Aksum yang lebih luas. Wilayah inti peradaban itu mencakup Eritrea selatan dan Etiopia utara, dan pengaruhnya mencapai puncak pada abad ke-4 hingga ke-6 M. Kekristenan masuk ke wilayah Aksum pada abad ke-4. Qohaito perlahan ditinggalkan sekitar 900 M, tetapi organisasi sosial setempat dan hubungan pasti antara berbagai permukiman hanya terdokumentasi sebagian. Bukti dari Abad Pertengahan dan awal zaman modern tidak lengkap. Komunitas politik di dataran tinggi dan pesisir menguasai wilayah yang berbeda pada masa yang berbeda, sementara jaringan perdagangan dan kekuatan di Laut Merah berulang kali berubah. Massawa mula-mula berada di bawah kendali Utsmaniyah, kemudian di bawah administrasi Mesir. Tidak ada pemerintahan yang terdokumentasi secara berkesinambungan dan menguasai seluruh wilayah Eritrea sekarang sepanjang periode-periode tersebut. Kerangka wilayah modern terbentuk melalui ekspansi Italia. Akuisisi Rubattino dimulai pada 1869, Italia mengambil Assab pada 1882, dan pasukan Italia menduduki Massawa serta Assab pada 1885. Etiopia mengakui kendali Italia pada 1889, lalu Eritrea Italia secara resmi dibentuk pada 1 Januari 1890. Selama pemerintahan Italia pada 1890–1941, Asmara berkembang dari pos militer menjadi kota kolonial yang dirancang secara terencana. Ekspansi pada 1893–1941 dan program pembangunan besar yang dimulai pada 1935 menghasilkan arsitektur modernis, prasarana transportasi dan industri, sekaligus sistem kerja paksa serta pemisahan berdasarkan fungsi dan ras. Tenaga kerja dan bahan setempat berperan penting dalam pembangunan tersebut. Pertempuran Keren pada 1941 mengakhiri kendali Italia dan mengawali Administrasi Militer Inggris. Administrasi Inggris pada 1941–1952 membuka ruang lebih luas bagi kegiatan politik, termasuk partai, surat kabar, dan perdebatan publik. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 390 A(V), tanggal 2 Desember 1950, menetapkan federasi Eritrea dengan Etiopia. Pengaturan itu menjanjikan pemerintahan sendiri bagi Eritrea dan perlindungan bagi lembaga, agama, serta bahasanya. Federasi berlangsung pada 1952–1962, tetapi otonomi Eritrea berangsur dibatasi. Majelis Eritrea dibubarkan, dan pada 1962 Etiopia menganeksasi Eritrea sebagai provinsi. Perselisihan hukum dan politik mengenai pengaturan tersebut tetap menjadi persoalan utama hingga kemerdekaan. Perlawanan bersenjata dimulai pada 1961. Front Pembebasan Rakyat Eritrea, yang biasanya disebut EPLF, muncul dari perpecahan di dalam gerakan perlawanan pada pertengahan 1970-an dan menjadi gerakan pembebasan utama. Setelah sekitar tiga puluh tahun berperang melawan monarki Etiopia dan pemerintahan Derg, EPLF memasuki Asmara pada Mei 1991 dan membentuk Pemerintahan Sementara Eritrea. Perang menghancurkan prasarana dan sangat membentuk gagasan tentang kenegaraan, pengorbanan, dan identitas nasional pada masa berikutnya. Misi Pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Eritrea, yang dikenal sebagai UNOVER, diberi wewenang melalui Resolusi Majelis Umum 47/114. Referendum berlangsung pada 23–25 April 1993. Lebih dari 98,5 persen pemilih terdaftar berpartisipasi dan suara untuk kemerdekaan sangat besar. Eritrea menyatakan kemerdekaan pada 27 April 1993 dan bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 28 Mei 1993. Tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Kemerdekaan. Eritrea dan Etiopia berperang dari Mei 1998 hingga Juni 2000. Mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Persatuan Afrika menghasilkan Perjanjian Penghentian Permusuhan pada 18 Juni 2000 dan Perjanjian Perdamaian Aljir pada 12 Desember 2000. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Etiopia dan Eritrea, atau UNMEE, beroperasi dari 31 Juli 2000 hingga 31 Juli 2008. Pelaksanaan keputusan batas wilayah yang belum tuntas menghasilkan periode 18 tahun yang sering digambarkan sebagai keadaan tanpa perang dan tanpa damai. Deklarasi Bersama tentang Perdamaian dan Persahabatan pada 9 Juli 2018 menyatakan bahwa keadaan perang telah berakhir dan mengusulkan pemulihan hubungan transportasi, perdagangan, dan diplomatik. Namun, pelaksanaan jangka panjang komitmen tersebut perlu dinilai secara terpisah. Penafsiran sejarah masih diperdebatkan. Salah satu pandangan menekankan hak Eritrea untuk menentukan nasib sendiri dan pengalaman khas di bawah pemerintahan kolonial; pandangan lain menempatkan Eritrea dalam sejarah Aksum dan Etiopia yang sama. Federasi dapat dipahami sebagai otonomi yang dijamin secara internasional atau sebagai penyelesaian yang rancangan luarnya menimbulkan konflik berkepanjangan. Bangunan kolonial Asmara mencerminkan tatanan kolonial yang koersif sekaligus warisan nasional yang kemudian diambil alih maknanya. Sejarah pembebasan juga memadukan kisah antikolonial dan penentuan nasib sendiri dengan ingatan perang yang sulit. Temuan arkeologis, catatan kolonial, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ingatan dari masa pembebasan tidak memberikan sudut pandang yang sama. Karena itu, tanggal, asal sumber, dan penafsiran yang bersaing perlu dibedakan. Penelitian warisan budaya menawarkan beberapa titik masuk yang terdokumentasi. Asmara menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2017 berdasarkan kriteria (ii) dan (iv). Kawasan yang dilindungi mencakup 481 hektare, dengan zona penyangga seluas 1.203 hektare. Kawasan Bersejarahnya dilindungi sejak 2001, termasuk melalui moratorium pembangunan. Proklamasi Warisan Budaya dan Alam 2015 menyediakan kerangka nasional; Proyek Warisan Asmara dan Departemen Pengembangan Pekerjaan Umum terlibat dalam konservasi dan perizinan. Qohaito dimasukkan ke dalam Daftar Tentatif UNESCO pada 2011 melalui Kementerian Pendidikan. Adulis tetap sangat penting bagi penelitian, tetapi berdasarkan bukti yang tersedia, Adulis belum tercatat sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO secara penuh. Catatan UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perpustakaan Kongres dapat diakses publik, sedangkan akses ke arsip setempat dan situs arkeologis bisa berbeda-beda. Biaya dan jadwal penelitian yang dapat diandalkan tidak ditetapkan dalam bukti yang tersedia.