Hukum pidana di Fiji

Kerangka hukum pidana Fiji didasarkan pada Constitution of Fiji 2013, Crimes Act 2009, Criminal Procedure Act 2009, Bail Act 2002, dan Sentencing and Penalties Act 2009, bersama undang-undang sektoral tertentu. Crimes Act mencakup tindak pidana seperti pembunuhan, tindak pidana terhadap orang, tindak pidana seksual, pencurian, perampokan, pembobolan, penipuan, perdagangan manusia, serta tindak pidana terhadap otoritas publik atau penyelenggaraan peradilan. Undang-undang terpisah mengatur bidang seperti narkoba, korupsi, lalu lintas, dan kejahatan siber. Pertanggungjawaban pidana juga dapat bergantung pada keterlibatan, percobaan, pembantuan, dan tanggung jawab badan hukum. Fiji Police Force menyelidiki pengaduan dan laporan melalui unit Kepolisian, termasuk Criminal Investigations Department. Penyelidikan dapat berujung pada surat panggilan atau penangkapan, kemudian dakwaan, pengungkapan bukti, dan pengakuan bersalah atau persidangan. Kewenangan Kepolisian untuk menangkap, surat perintah, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan bukti terutama diatur oleh Criminal Procedure Act. Orang yang ditangkap harus diberi tahu alasan penangkapannya serta dapat meminta akses kepada pengacara dan satu kontak lain. Konstitusi melindungi dari pengakuan atau pernyataan yang dipaksakan, dan pengadilan dapat mengecualikan bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Pengadilan harus segera menelaah penahanan, umumnya dalam 48 jam, dan penerjemah harus disediakan jika diperlukan. Jaminan dapat diproses oleh Kepolisian atau pengadilan. Seseorang dapat berkonsultasi dengan pengacara swasta, dan Legal Aid Commission dapat membantu setelah menilai kelayakan berdasarkan Legal Aid Act. Bail Act umumnya mewajibkan pembebasan jika penahanan berlanjut lebih dari dua hari tanpa persidangan, dengan tunduk pada pengecualian undang-undang dan kepentingan keadilan. Pelanggaran syarat jaminan merupakan tindak pidana tersendiri. High Court dapat meninjau atau mendengar banding terkait jaminan. Semua perkara pidana dimulai di Magistrates Court. Tindak pidana ringkas tetap ditangani di sana, sedangkan tindak pidana yang dapat didakwa berlanjut ke High Court, meskipun sebagian dapat ditangani secara ringkas jika diizinkan undang-undang atau jika pilihan tersebut diambil. Office of the Director of Public Prosecutions, yang umum disebut ODPP, memulai, mengambil alih, atau menghentikan penuntutan berdasarkan Konstitusi. Jaksa Kepolisian biasanya menangani perkara ringkas di bawah pengawasan ODPP. Persidangan di High Court diperiksa oleh hakim bersama dua hingga lima penilai, tetapi hakim membuat keputusan akhir tentang kesalahan. Putusan Magistrates Court umumnya dapat diajukan banding ke High Court dalam 28 hari, dan banding pidana selanjutnya diajukan ke Court of Appeal, tingkat banding terakhir di Fiji. Sanksi yang mungkin dijatuhkan bergantung pada tindak pidana dan dapat mencakup penjara, denda, pidana penjara bersyarat, kerja sosial, pemasyarakatan berbasis masyarakat, perampasan, restitusi atau kompensasi, serta masa minimum sebelum pembebasan bersyarat. Besaran denda dapat mempertimbangkan kemampuan finansial pelaku. Jika sumber daya terbatas, restitusi atau kompensasi dapat diprioritaskan. Fiji Corrections Service mengelola penahanan pra-persidangan dan hukuman serta menyediakan keamanan, perawatan, rehabilitasi, pendidikan, program vokasi, dan reintegrasi. Pelapor atau saksi biasanya berhubungan dengan Fiji Police Force dan ODPP. Pengadilan dapat memerintahkan restitusi atau kompensasi, atau menggunakan denda untuk mengganti kerugian atau cedera. Arahan hakim, bukti rekaman video, kesaksian jarak jauh, dan tindakan perlindungan lainnya dapat membantu pelapor atau saksi yang rentan. Surat panggilan saksi dan tunjangan dapat berlaku. Dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, keputusan dan syarat jaminan dapat diberitahukan kepada orang yang terdampak secara khusus. Child Justice Act 2024 disahkan pada 6 Desember 2024, tetapi pemberlakuannya memerlukan pemberitahuan dalam Gazette oleh Menteri yang bertanggung jawab. Materi resmi yang ditinjau untuk tulisan ini tidak memastikan bahwa pemberitahuan pemberlakuan telah diterbitkan, sehingga status operasional terkini perlu diperiksa secara lokal. Rancangan undang-undang tersebut memperlakukan anak sebagai orang di bawah 18 tahun, menetapkan pertanggungjawaban pidana di atas usia 14 tahun, mengecualikan anak di bawah 14 tahun dari pertanggungjawaban pidana, menyediakan Child Justice Court dan diversi, serta mensyaratkan keterlibatan orang tua atau orang dewasa yang sesuai. Undang-undang itu juga menyediakan pemberitahuan bantuan hukum gratis, membatasi perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir dan untuk masa sesingkat yang sesuai, menyediakan rumah penahanan sementara, melindungi catatan rahasia, dan membatasi publikasi identitas. Pembunuhan dan percobaan pembunuhan ditangani di High Court berdasarkan undang-undang tersebut. Proses dan perintah yang dipertahankan dari Juveniles Act sebelumnya dapat tetap relevan selama masa transisi. Pelanggaran lalu lintas ditangani melalui Land Transport Authority berdasarkan Land Transport Act 1998. Perizinan, pendaftaran, surat pemberitahuan pelanggaran, dan poin demerit merupakan bagian dari sistem itu. Surat denda tetap umumnya memberi waktu 90 hari untuk membayar, mengajukan sengketa, atau membuat deklarasi menurut undang-undang. Kegagalan membayar dapat berakibat denda keterlambatan 50 persen, larangan keberangkatan, serta hambatan pembaruan SIM atau pendaftaran. Setelah 12 bulan, surat yang belum diselesaikan dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah. Mengemudi dengan kadar alkohol di atas batas yang ditentukan atau menolak tes napas merupakan tindak pidana, sedangkan cedera berat atau kematian juga dapat mengaktifkan Crimes Act. Sanksi tepatnya bergantung pada tindak pidana dan jadwal yang berlaku. Cybercrime Act 2021 mencakup tindak pidana terkait komputer dan konten, bukti elektronik, pengamanan, akses, kerja sama, dan bantuan internasional. Fiji Police memiliki Cyber Crime Unit sebagai saluran pelaporan operasional. Penipuan daring juga dapat termasuk ketentuan penipuan dalam Crimes Act. Lama perkara pidana berbeda-beda menurut fakta, pengadilan, dan kapasitas kepaniteraan. Permohonan bantuan hukum umumnya memerlukan surat dakwaan, ringkasan fakta, pernyataan peringatan, pernyataan saksi, serta pengungkapan medis atau lainnya yang relevan. Kerangka nasional Fiji berlaku di seluruh negeri, meskipun ketersediaan pengadilan, waktu perkara, kelayakan bantuan hukum, dan biaya individual perlu diverifikasi untuk perkara tertentu.