Hukum ketenagakerjaan di Finlandia

Hubungan kerja biasanya ada ketika seseorang secara pribadi melakukan pekerjaan untuk pemberi kerja, di bawah arahan pemberi kerja, dengan imbalan upah. Pengaturan kerja yang sebenarnya lebih penting daripada nama yang tertulis dalam perjanjian. Kontrak kerja dapat berbentuk tertulis, lisan, atau elektronik, tetapi kontrak tertulis jauh lebih mudah dibuktikan. Ketentuan penting mencakup tugas, tempat kerja, upah, waktu kerja, tanggal mulai, serta apakah pekerjaan berlangsung tanpa batas waktu atau untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian kerja bersama di Finlandia disebut perjanjian kerja bersama (työehtosopimus), yang sering disingkat TES. Perjanjian ini dapat menetapkan aturan mengenai upah minimum, tunjangan, waktu kerja, cuti, dan pembayaran saat sakit untuk sektor tertentu. Pemberi kerja wajib memperlakukan pekerja secara adil dan mencegah diskriminasi yang melanggar hukum. Pekerja wajib melaksanakan pekerjaannya dengan hati-hati, mengikuti instruksi yang sah, dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan sah pemberi kerja. Aturan waktu kerja dan cuti tahunan menetapkan perlindungan dasar. Ketentuan praktis yang tepat dapat bergantung pada undang-undang, TES yang berlaku, kontrak kerja, dan sifat pekerjaannya. Pemberi kerja bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan wajib menangani risiko di tempat kerja. Pekerja harus mengikuti instruksi keselamatan dan segera melaporkan bahaya, pelecehan, atau kondisi yang tidak aman. Hubungan kerja biasanya tidak dapat diakhiri tanpa dasar yang dapat diterima secara hukum dan prosedur yang benar. Aturan yang berbeda berlaku untuk pengunduran diri, pemutusan oleh pemberi kerja, pembatalan, pekerjaan berjangka tetap, dan pengurangan tenaga kerja secara kolektif. Serikat pekerja dan organisasi pemberi kerja berperan penting dalam kehidupan kerja di Finlandia. Perwakilan pekerja (luottamusmies), yang kadang juga disebut perwakilan kepercayaan (luottamusvaltuutettu), dapat membantu pekerja di tempat kerja. Perselisihan sering kali dimulai dengan pembicaraan antara pekerja dan pemberi kerja. Jika tidak berhasil, serikat pekerja, perwakilan keselamatan kerja, layanan konsultasi publik, pengacara, atau pengadilan dapat dilibatkan.