Negara di Gabon

Konstitusi adalah hukum tertinggi Gabon dan menetapkan Republik Kelima yang berlaku saat ini. Presiden Republik adalah kepala negara, menjalankan kekuasaan eksekutif, dan menjabat selama tujuh tahun yang hanya dapat diperpanjang satu kali secara berturut-turut. Wakil Presiden Republik membantu Presiden, sedangkan Wakil Presiden Pemerintahan mengoordinasikan tindakan pemerintah; Konstitusi saat ini tidak mengatur jabatan Perdana Menteri. Dewan Menteri dipimpin oleh Presiden, dan kementerian melaksanakan kebijakan publik. Parlemen memiliki dua kamar. Assemblée Nationale dipilih melalui hak pilih universal langsung untuk masa jabatan lima tahun dan memiliki 145 anggota, termasuk dua kursi untuk warga negara di luar negeri. Sénat dipilih melalui hak pilih tidak langsung untuk masa jabatan lima tahun dan mewakili pemerintah daerah. Sistem peradilan mencakup Cour Constitutionnelle, Cour de Cassation, Conseil d'Etat, Cour des Comptes, Haute Cour de Justice, Cour de Justice de la République, serta pengadilan umum, administratif, dan keuangan. Cour Constitutionnelle meninjau persoalan konstitusional, keteraturan pemilihan dan referendum, serta konflik antarlembaga. Seseorang yang dirugikan oleh teks yang tidak konstitusional dapat menggugatnya melalui prosedur yang ditetapkan undang-undang. Gabon memiliki sembilan provinsi, diikuti oleh département, distrik, canton, regroupement de villages, dan desa. Konstitusi mengakui commune dan département sebagai pemerintah daerah yang memiliki kepribadian hukum serta otonomi administratif dan keuangan berdasarkan undang-undang. Gubernur mengelola provinsi, préfet mengelola département, dan sous-préfet bertugas pada tingkat wilayah yang lebih rendah. Wali kota dan presiden dewan lokal mengelola pemerintah daerah, meskipun desentralisasi dan pengalihan sumber daya masih berlangsung bertahap dan tidak merata. Inventaris resmi tahun 2016 mencatat 9 provinsi, 48 département, 52 commune, 26 distrik, 164 canton, 969 regroupement, dan 2.743 desa. Présidence, Secrétariat Général du Gouvernement, kementerian, gubernur, préfet, sous-préfet, dan balai kota membentuk jaringan administrasi utama. Secrétariat Général du Gouvernement menyediakan dukungan hukum, kelembagaan, teknis, dan administratif serta membantu menjaga kesinambungan tindakan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri, Keamanan, dan Desentralisasi menangani administrasi wilayah, kebebasan publik, desentralisasi, pembangunan lokal, perlindungan sipil, keamanan publik, dan urusan imigrasi. Prosedur publik biasanya dimulai di kementerian atau otoritas wilayah yang berwenang, dilanjutkan dengan formulir dan dokumen yang diwajibkan serta jalur banding sektoral jika ada. Biaya dan tenggat bergantung pada layanan. Pendapatan publik berasal dari pajak, bea cukai, sumber terkait CEMAC, pinjaman, hibah, dan penerimaan lain yang diizinkan. Gabon menggunakan FCFA dalam kerangka moneter CEMAC. Parlemen mengesahkan undang-undang keuangan dan memberi wewenang pemungutan pajak. Undang-undang keuangan awal 2026 menetapkan belanja anggaran sebesar FCFA 4,618,950,938,415, termasuk anggaran umum sebesar FCFA 4,441,291,121,761 dan rekening khusus sebesar FCFA 177,659,816,654; penerimaan anggaran umum ditetapkan sebesar FCFA 3,808,005,105,300, sehingga terdapat kebutuhan pembiayaan sebesar FCFA 810,945,833,115. Assemblée Nationale telah mengesahkan undang-undang perubahan keuangan 2026, sehingga angka terkini perlu diperiksa dalam Journal Officiel. Cour des Comptes membantu Parlemen dan Pemerintah, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan mengesahkan rekening pemerintah umum. Konstitusi melindungi kesetaraan di hadapan lembaga publik, akses ke informasi dan dokumen administratif, kebebasan berpendapat, berekspresi, berkomunikasi, pers, berserikat, membentuk serikat pekerja dan partai politik, serta kebebasan komunitas agama dan hak akses serta pembetulan data pribadi. Haute Autorité de la Communication mengatur komunikasi audiovisual, film, cetak, dan digital serta periklanan berdasarkan Ordonnance n°0013/PR/2026. Kebebasan ini berlaku dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang, ketertiban umum, martabat, keamanan, dan privasi. Badan pengawasan lainnya mencakup Conseil d'Etat, Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel, Commission Nationale des Droits de l'Homme, Médiateur de la République, Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite, dan Commission Nationale pour la Protection des Données à Caractère Personnel. Presiden menjamin kemerdekaan nasional, keutuhan wilayah, dan kesinambungan negara serta menjadi panglima tertinggi angkatan pertahanan dan keamanan. Struktur keamanan mencakup Kementerian Pertahanan, angkatan bersenjata, Gendarmerie Nationale, Forces de Police Nationale, Garde Républicaine, Conseil National de Sécurité, dan Kementerian Dalam Negeri. Pada masa damai, keamanan perbatasan umumnya ditugaskan kepada Panglima Gendarmerie Nationale, kecuali misi yang diberikan kepada angkatan bersenjata. Presiden dapat menetapkan keadaan darurat atau keadaan pengepungan setelah konsultasi yang diwajibkan; perpanjangan melampaui lima belas hari memerlukan persetujuan Parlemen. Kegiatan keamanan swasta memerlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri.