Pendidikan sekolah di Gambia

Pendidikan Anak Usia Dini (Early Childhood Development, ECD) dan taman kanak-kanak biasanya mencakup usia 3 sampai 6 tahun. Penyedia pemerintah, masyarakat, dan swasta menyelenggarakan pendidikan pada tingkat ini, dan sekolah madrasah juga menjadi jalur yang sudah mapan. Pada 2025, ECD mencakup 1.678 lembaga dan 148.299 peserta didik; penyedia swasta mencakup sebagian besar lembaga dan pendaftaran ECD. Fasilitator terlatih menangani 76,4% penyelenggaraan ECD, sehingga mutu dan akses dapat sangat berbeda antarsekolah. Anak biasanya masuk Kelas 1 pada usia 7 tahun, meskipun ada yang masuk lebih awal atau lebih lambat. LBE mencakup Kelas 1 sampai 6, UBE mencakup Kelas 7 sampai 9, dan kedua tingkat tersebut bersama-sama membentuk siklus pendidikan dasar. Sekolah Siklus Dasar dapat menggabungkan LBE dan UBE. Tes Penilaian Nasional Kelas 8 (National Assessment Test, NAT) merupakan bagian dari penilaian dalam siklus pendidikan dasar. Ujian Sertifikat Pendidikan Dasar Gambia Kelas 9 (Gambia Basic Education Certificate Examination, GABECE) mendukung sertifikasi dan seleksi untuk masuk Kelas 10. SSE berlangsung selama tiga tahun, dari Kelas 10 sampai Kelas 12, dan Ujian Sertifikat Sekolah Menengah Atas Afrika Barat (West African Senior School Certificate Examination, WASSCE) menjadi jalur utama penyelesaian dan sertifikasi. Sekolah pemerintah dimiliki, dikelola, dan dibiayai negara. Sekolah yang menerima bantuan hibah dikelola oleh dewan dan mendapat dukungan pemerintah sambil mengikuti standar nasional. Sekolah swasta konvensional dibiayai secara swasta, tetapi mengikuti kurikulum dan persyaratan regulasi MoBSE. Sekolah madrasah merupakan penyedia pendidikan yang terkait dengan agama dan menjadi jalur utama secara nasional; kurikulumnya dan kesetaraannya dengan jalur lain harus diperiksa kepada sekolah terkait dan pihak berwenang pada tingkat yang sesuai. Pilihan Pendidikan dan Pelatihan Pelengkap dan Berkelanjutan (Complementary and Continuing Education and Training, CCT) pernah digunakan sebagai alternatif yang ditetapkan dalam kebijakan bagi anak putus sekolah yang berada dalam pengasuhan keagamaan, tetapi cakupan uji coba pada masa lalu tidak membuktikan bahwa pilihan ini tersedia secara umum saat ini. Konstitusi 1997 menyatakan bahwa pendidikan dasar harus gratis, wajib, dan tersedia bagi semua orang. Biaya dan pungutan di sekolah dasar dan menengah negeri telah dihapus berdasarkan Kebijakan Pendidikan 2016–2030, tetapi keluarga mungkin tetap perlu membayar seragam dan alat tulis. Biaya ECD dan sekolah swasta bervariasi, dan tidak ada tarif nasional sekolah swasta terverifikasi yang berlaku untuk semua sekolah. Persyaratan penerimaan dan penempatan dapat berbeda menurut sekolah dan wilayah; akta kelahiran disebut sebagai dokumen yang relevan, tetapi belum ada daftar periksa penerimaan nasional terkini yang terverifikasi. Pada 2025, sistem ini memiliki 4.039 lembaga dan 830.895 peserta didik. Peserta didik di sekolah negeri mencakup 63,2% dari keseluruhan, sedangkan peserta didik di sekolah swasta mencakup 36,8%. Pendaftaran terbesar terdapat di LBE, sementara partisipasi menurun setelah siklus pendidikan dasar: angka partisipasi kasar tercatat 102,4% di LBE, 78,9% di UBE, dan 58,0% di SSE. Tingkat penyelesaian tercatat 92,1% di LBE, 68,2% di UBE, dan 50,6% di SSE. Angka-angka tersebut menunjukkan masalah keberlanjutan pendidikan yang cukup besar, terutama pada tingkat menengah atas. Pada 2025, indikator partisipasi anak perempuan lebih tinggi di setiap tingkat, sedangkan kesenjangan partisipasi dan penyelesaian pendidikan anak laki-laki makin besar pada tingkat yang lebih tinggi. MoBSE mengatur sistem ini. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Inklusi, dan Disabilitas menangani urusan ECD dan inklusi. Direktorat Kurikulum, Riset, Evaluasi, dan Pengembangan menyusun kurikulum, silabus, dan materi. Direktorat Standar, Penjaminan Mutu, dan Pengembangan mengawasi kepatuhan, kondisi sekolah, dan mutu guru. Perencanaan, statistik, dan pemetaan sekolah didukung oleh Direktorat Perencanaan, Analisis Kebijakan, Riset, Penganggaran, dan Pengembangan serta Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Laporan Status Sektor Pendidikan 2025 menggunakan delapan wilayah pendidikan di negara ini, meskipun beberapa halaman layanan masih mencantumkan enam label wilayah lama. Sekolah biasanya menerapkan sistem dua giliran; pada 2025, sistem ini digunakan oleh 52,0% dari seluruh sekolah dan 51,5% sekolah LBE. Pengajaran multikelas diterapkan di 13,3% sekolah LBE. Air bersih tersedia di 95,1% sekolah dan ruang kelas permanen di 93,4%, tetapi cakupan listrik sebesar 63,4%, perpustakaan 58,2%, infrastruktur yang disesuaikan bagi peserta didik penyandang disabilitas 48,8%, internet untuk pembelajaran 15,6%, dan fasilitas cuci tangan 13,2%. Karena itu, kondisi berbeda menurut wilayah dan sekolah, terutama di daerah pedesaan. Wilayah 2W memiliki pendaftaran tertinggi di semua tingkat, sedangkan Wilayah 5N dan 5S memiliki jumlah peserta didik pascapendidikan dasar terendah. Kerangka kebijakan formal mendukung inklusi tanpa memandang gender, usia, agama, atau disabilitas. Disabilitas ringan dan sedang pada umumnya dimaksudkan untuk didukung di sekolah reguler, sedangkan disabilitas berat dapat diarahkan ke sekolah khusus atau pusat sumber daya. Namun, dukungan yang tersedia masih terpencar karena tenaga terlatih, identifikasi dini, dan bangunan yang disesuaikan belum tersedia di semua tempat. Sistem ini juga menyediakan makanan di sekolah melalui program pemerintah dan mitra; cakupan yang dilaporkan pada 2025 mencapai 328.260 peserta didik di 823 sekolah, tetapi angka tersebut tidak menjamin bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh manfaat. MoBSE menerbitkan kalender akademik, tetapi bukti yang tersedia tidak menunjukkan bahwa tanggal pasti untuk masa belajar, penerimaan, dan ujian seragam. Karena itu, periksa pengumuman terbaru dari wilayah atau sekolah terkait untuk mengetahui tanggalnya. Persiapan pembelajaran dasar dalam bahasa nasional bagi ECD negeri dan Kelas 2 sampai 3 LBE direncanakan untuk pelaksanaan pada tahun ajaran 2025/26; pelaksanaannya perlu dikonfirmasi kepada sekolah dan wilayah terkait. Pilihan sekolah sebaiknya diperiksa berdasarkan Daftar Sekolah resmi atau informasi EMIS, pengumuman biaya dan penerimaan terbaru dari sekolah, kesetaraan tingkatnya, serta jalur yang tersedia setelah peserta didik menyelesaikan pendidikan.