Hukum ketenagakerjaan di Gambia

Labour Act 2023 mulai berlaku pada 12 Juni 2023 dan menggantikan Labour Act 2007. Undang-undang ini mencakup pekerja dengan pekerjaan berkelanjutan, paruh waktu, sementara, dan kasual, baik kontrak kerjanya lisan maupun tertulis. Pekerja kasual bekerja dari hari ke hari selama tidak lebih dari 14 minggu berturut-turut. Badan publik utama yang menangani hal ini adalah Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment, Commissioner of Labour, dan Department of Labour. Industrial Tribunal menangani tuntutan ketenagakerjaan dan perselisihan perburuhan. Belum ada bukti mengenai sistem hukum ketenagakerjaan administratif atau munisipal yang terpisah di Gambia. Pemberi kerja wajib menyediakan kontrak tertulis. Kontrak dapat berlaku untuk jangka waktu tidak tertentu, jangka waktu tertentu, atau tugas tertentu. Rincian pekerjaan secara tertulis harus diberikan sebelum atau saat pekerjaan dimulai, dan paling lambat 14 hari kerja setelah hubungan kerja dimulai. Rincian tersebut harus menyebutkan para pihak, tanggal mulai, pekerjaan, upah atau tarif, interval pembayaran, jam kerja normal, masa percobaan, pemberitahuan, hari libur, ketentuan sakit, dan pengaturan pensiun. Pekerja harus diberi waktu setidaknya 48 jam untuk membaca dan meminta nasihat sebelum menandatangani. Pekerja tetap dapat menegakkan haknya meskipun kontrak tertulis tidak ada, kecuali pekerja sengaja menghalangi penyusunannya; pada umumnya pemberi kerja tidak dapat mengandalkan ketiadaan dokumen itu dengan cara yang sama. Masa percobaan dapat berlangsung hingga 12 bulan untuk pekerjaan terampil, enam bulan untuk pekerjaan semi-terampil, dan tiga bulan untuk pekerjaan tidak terampil. Selama masa percobaan, salah satu pihak dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa pemberitahuan. Klausul kontrak yang melarang atau menghukum keanggotaan serikat pekerja tidak berlaku. Jam kerja normal harus dicantumkan dalam kontrak. Undang-undang melindungi waktu istirahat, waktu luang, batas jam kerja yang wajar, serta cuti berbayar dan hari libur umum, tetapi teks yang tersedia tidak menetapkan satu batas umum angka harian atau mingguan, maupun tarif lembur umum. Joint Industrial Council, perjanjian kerja bersama, kontrak, atau peraturan yang diterbitkan kemudian dapat menetapkan ketentuan yang lebih khusus. Pekerja hamil memerlukan persetujuan tertulis untuk bekerja malam antara pukul 22.00 dan 07.00 atau untuk lembur. Ibu dengan anak berusia di bawah delapan bulan juga memerlukan persetujuan untuk lembur. Pekerja yang menyusui mendapat dua kali istirahat 30 menit atau satu kali istirahat 60 menit pada setiap hari kerja. Upah harus dibayarkan dalam alat pembayaran yang sah, pada interval yang ditentukan undang-undang dan kontrak. Upah per jam, harian, mingguan, berdasarkan satuan hasil, dan berdasarkan tugas harus dibayar setidaknya setiap dua minggu. Upah bulanan dan tahunan harus dibayar setidaknya setiap bulan. Sebelum atau saat membayar upah, pemberi kerja wajib memberikan pernyataan terperinci yang menunjukkan upah kotor, setiap potongan beserta tujuannya, upah bersih, serta tanggal pembayaran dan periode upah. Potongan yang diizinkan dapat mencakup biaya wajar untuk makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, atau sewa; uang muka atau kelebihan pembayaran; pajak dan pembayaran jaminan sosial atau asuransi menurut undang-undang; iuran pensiun atau perkumpulan bantuan bersama dengan persetujuan; iuran serikat pekerja dengan persetujuan tertulis; serta kerugian langsung yang disebabkan kelalaian atau kesalahan pekerja. Jumlah seluruh potongan tidak boleh melebihi sepertiga upah untuk periode pembayaran tersebut, dan penyitaan upah melalui perintah perdata dilarang. Semua remunerasi yang belum dibayar dan tunjangan yang telah diperoleh jatuh tempo ketika hubungan kerja berakhir atau tugas selesai. Teks yang tersedia tidak menetapkan upah minimum nasional umum, meskipun Joint Industrial Council dapat menetapkan ketentuan minimum untuk suatu cabang usaha. Cuti tahunan, cuti sakit berbayar, dan ketentuan terkait terutama bergantung pada Joint Industrial Council, perjanjian kerja bersama, atau kontrak yang berlaku. Cuti tahunan diperoleh setiap bulan secara proporsional, dan cuti yang belum digunakan harus dibayar ketika hubungan kerja berakhir. Hari libur umum yang jatuh selama cuti tahunan memperpanjang cuti sebanyak satu hari kerja berbayar untuk setiap hari libur tersebut. Cuti sakit berbayar memerlukan surat keterangan medis dan dibatasi oleh hak cuti yang tersedia dalam periode 12 bulan terkait. Cuti melahirkan berbayar berlangsung selama enam bulan dengan surat keterangan medis, dan pemberi kerja tidak boleh memberhentikan pekerja selama cuti melahirkan. Setelah bulan keempat kehamilan, pekerja hamil tidak boleh ditugaskan jauh dari tempat kerja atau melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan. Cuti ayah berbayar berlangsung selama 10 hari kerja dan harus diklaim dalam enam bulan sejak kelahiran anak. Usia pensiun standar adalah 60 tahun, kecuali kontrak menetapkan usia lebih tinggi yang sah. Undang-undang melarang mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun dalam usaha pertanian, industri, atau nonindustri, baik publik maupun swasta, kecuali dalam pelatihan kejuruan atau teknis yang disetujui dan diawasi. Pelanggaran dapat dikenai denda sedikitnya D100,000 atau hukuman penjara hingga lima tahun. Pemberi kerja harus menyediakan tempat kerja yang bersih, berventilasi dan cukup terang, dengan suhu yang wajar, drainase, sanitasi, perlindungan kebakaran dan jalur evakuasi, mesin dan bangunan yang aman, air minum, fasilitas mencuci, pakaian yang sesuai, tempat duduk, dan pertolongan pertama. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja harus dilaporkan. Pelanggaran ketentuan keselamatan kerja dapat dikenai denda sedikitnya D200,000 atau hukuman penjara sedikitnya dua tahun. Pekerja penyandang disabilitas harus menerima dukungan kerja, dan kontrak mereka sebaiknya mengatur pekerjaan, jam kerja, upah, transportasi, dan hak istimewa khusus. Disabilitas tidak otomatis mengakhiri hubungan kerja; jika diwajibkan undang-undang, biaya pelatihan atau pelatihan ulang ditanggung pemberi kerja. Diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, kepercayaan, gender, bahasa, agama, pendapat, kebangsaan, asal etnis atau sosial, disabilitas, kehamilan, atau status mental dilarang. Upah yang setara berlaku untuk pekerjaan yang nilainya setara. Undang-undang juga mengatur HIV/AIDS, penyakit tidak menular, dan pelecehan seksual. Pemberi kerja dengan sedikitnya 20 pekerja wajib memiliki kebijakan pelecehan seksual. Hubungan kerja dapat berakhir karena alasan sah yang terkait dengan kemampuan, perilaku, atau kebutuhan operasional. Kontrak untuk jangka waktu tertentu berakhir pada tanggal yang disepakati, sedangkan kontrak untuk tugas tertentu berakhir saat tugas selesai. Untuk kontrak jangka waktu tidak tertentu, pemberitahuan tertulis menurut undang-undang bervariasi berdasarkan periode pembayaran dan masa kerja: pekerja bergaji bulanan umumnya mendapat satu bulan; pekerja bergaji dua mingguan mendapat dua minggu jika masa kerjanya di bawah enam tahun dan satu bulan setelah enam tahun; pekerja bergaji mingguan mendapat satu hingga empat minggu bergantung pada masa kerja; dan pekerja bergaji harian atau per jam mendapat satu hari hingga dua bulan bergantung pada masa kerja. Pekerja dengan masa kerja lebih dari enam tahun mendapat setidaknya satu bulan. Kontrak untuk jangka waktu tertentu memerlukan pemberitahuan 14 hari jika ketentuan itu berlaku. Masa pemberitahuan kontraktual yang lebih lama sah, tetapi masa yang lebih pendek daripada minimum menurut undang-undang tidak sah. Pembayaran sebagai pengganti pemberitahuan harus mencakup remunerasi dan tunjangan hingga tanggal berakhirnya masa pemberitahuan. Pembayaran akhir harus dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya, dan pekerja dapat meminta surat keterangan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan karena redundansi dapat terjadi karena alasan ekonomi, organisasi, iklim, atau teknis, otomatisasi, maupun relokasi yang berjarak lebih dari 40 kilometer. Pemberi kerja wajib berkonsultasi dengan serikat pekerja atau Works Committee, memberikan alasan tertulis, mempertimbangkan alternatif, penempatan ulang dan pelatihan ulang, serta menerapkan metode seleksi yang disepakati, prinsip masuk terakhir keluar pertama, atau dasar lain yang wajar. Pemberitahuan redundansi adalah enam bulan dan tunjangan redundansi sebesar remunerasi rutin selama enam bulan. Upaya untuk mempekerjakan kembali atau menawarkan pekerjaan alternatif harus dilakukan hingga enam bulan. Pesangon untuk kontrak berdurasi tetap sedikitnya 25% dari upah pokok atau manfaat pensiun jaminan sosial yang berlaku. Kasus lain yang tercantum, termasuk pemutusan hubungan kerja, kematian, kepailitan, dan pengalihan, umumnya memberikan pesangon sebesar dua bulan upah pokok untuk setiap tahun masa kerja; pekerja kasual dan pekerja dalam masa percobaan tidak termasuk dalam aturan pesangon ini. Dalam kepailitan, upah, lembur, dan komisi yang belum dibayar selama enam bulan, pembayaran cuti selama dua tahun, dan ketidakhadiran berbayar selama enam bulan mendapat prioritas. Pemberi kerja dapat menggunakan teguran, skorsing, atau penurunan jabatan yang wajar. Denda uang pada umumnya dilarang, meskipun potongan untuk kerusakan properti yang disengaja mungkin diizinkan. Sebelum memberhentikan pekerja karena pelanggaran, pemberi kerja wajib menjelaskan alasannya, mendengarkan pembelaan pekerja, dan mengizinkan pendamping. Skorsing selama penyelidikan dapat berlangsung hingga dua minggu tanpa bayaran dan, setelah itu, hingga tiga hari sambil menunggu keputusan. Pemecatan langsung dapat terjadi karena pelanggaran serius, kelalaian yang berulang atau berat, kurangnya keterampilan yang diklaim, atau pernyataan yang menyesatkan. Perilaku pemberi kerja yang membuat kelanjutan pekerjaan menjadi tidak wajar dapat dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja konstruktif. Pemecatan yang terkait dengan kegiatan serikat, pengaduan atau proses hukum, kehamilan atau cuti melahirkan, diskriminasi, atau penolakan yang sah terhadap jam kerja berlebihan dapat dianggap tidak adil. Pekerja atau anggota serikat dapat mengadu kepada Commissioner of Labour dalam waktu enam bulan; serikat harus meneruskan pengaduan dalam waktu tujuh hari. Commissioner berupaya menyelesaikannya dalam satu bulan, setelah itu perkara dapat diteruskan ke Industrial Tribunal. Upaya pemulihan dapat mencakup pengangkatan kembali, dipekerjakan kembali, atau kompensasi yang adil. Pekerja dan pemberi kerja dapat membentuk atau bergabung dengan organisasi. Dominasi pemberi kerja atas organisasi pekerja dilarang dan dapat dikenai denda sedikitnya D50,000. Joint Industrial Council beroperasi di sektor seperti perdagangan, pekerjaan kerajinan, transportasi, pelabuhan, pertanian, dan perikanan. Dewan tersebut dapat menetapkan ketentuan minimum untuk kategori pekerjaan, peserta magang, dan pekerja bersertifikat perdagangan, dengan peninjauan setiap tiga tahun dan publikasi dalam Gazette. Works Committee dapat dibentuk di suatu tempat kerja yang memiliki sedikitnya 50 pekerja selama lebih dari tiga bulan setelah ada permintaan serikat, dengan pemilihan melalui pemungutan suara rahasia setidaknya setiap tiga tahun. Serikat umumnya memperoleh hak perundingan tunggal jika didukung sedikitnya 30% dari kategori pekerja; di tempat kerja dengan hingga 100 pekerja, suatu permintaan memerlukan sedikitnya 45%, disusul ambang pemungutan suara menurut undang-undang. Pemotongan upah untuk iuran serikat memerlukan persetujuan tertulis, dan pemberi kerja boleh menahan paling banyak 5% untuk biaya pemungutan. Commissioner dapat memberikan saran, mediasi, atau konsiliasi jika kedua pihak mengundangnya bersama-sama. Industrial Tribunal berwenang di semua wilayah dan dapat memeriksa tuntutan yang timbul dari kontrak kerja atau keagenan serta perselisihan perburuhan lainnya, dengan tunduk pada kewenangan High Court. Para pihak dapat hadir sendiri, melalui praktisi hukum, serikat pekerja atau asosiasi pemberi kerja, atau perwakilan lain yang diizinkan. Sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara pelecehan seksual yang disidangkan secara tertutup. Undang-undang dan penelitian yang tersedia tidak menetapkan biaya tribunal atau lama proses yang lazim. Piket damai di atau dekat tempat kerja diperbolehkan, sedangkan aksi industrial dianggap tidak semestinya jika prosedur menurut undang-undang tidak diikuti atau tujuannya bersifat politik. Pemberitahuan tertulis kepada Commissioner umumnya memerlukan 14 hari, atau 28 hari untuk layanan penting yang berkaitan dengan kehidupan, keselamatan, atau kesehatan. High Court dapat melarang aksi industrial. Selama keadaan darurat presiden, laporan penyelidikan mungkin diwajibkan dalam satu minggu, atau pekerja dapat diperintahkan kembali bekerja dan perselisihan dirujuk ke Board of Arbitration. Department of Labour dan layanan ketenagakerjaan publik mencocokkan pencari kerja dengan pemberi kerja dari 110 Kairaba Avenue, Fajara. Agen tenaga kerja swasta harus berbentuk badan hukum dan memiliki lisensi menteri, yang biasanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang. Perekrutan ke luar negeri memerlukan lisensi dan perjanjian bilateral. Agen harus menyerahkan laporan setiap triwulan; biaya yang berlaku ditetapkan Menteri, tetapi jumlahnya tidak tercantum dalam penelitian yang tersedia. Pekerja ekspatriat juga memerlukan izin imigrasi dan persetujuan kuota yang sesuai. Expatriate Quota Allocation Board meninjau permohonan, dan pemohon yang berhasil membayar pajak gaji kepada Gambia Revenue Authority serta menerima sertifikat kuota. Pemegang kuota wajib mempekerjakan pekerja pendamping atau peserta pelatihan asal Gambia serta mengalihkan pengetahuan dan keterampilan. Commissioner of Labour menjalankan undang-undang, memberikan nasihat, menangani pernyataan atau pengajuan, menyelidiki pengaduan, dan mengawasi inspeksi tempat kerja. Petugas ketenagakerjaan dapat memasuki tempat kerja tanpa pemberitahuan pada siang atau malam hari, memeriksa catatan dan register, mengambil sampel, meminta informasi, dan mengeluarkan arahan kepatuhan. Tempat kerja harus didaftarkan dalam enam bulan setelah undang-undang mulai berlaku, dan perubahan harus dilaporkan dalam satu bulan. Sistem formal telah dibentuk, tetapi jangkauan praktisnya terfragmentasi. Pekerjaan informal masih banyak, sehingga kontrak tertulis, cuti berbayar, cuti sakit, dan akses pensiun mungkin lebih sulit diperoleh atau dibuktikan daripada dalam hubungan kerja yang terdokumentasi. Klaim upah, perselisihan pemecatan, keselamatan kerja, perlindungan kehamilan dan ayah, akses serikat, serta kuota ekspatriat adalah bidang-bidang yang paling dipengaruhi secara praktis oleh dokumen pekerja dan jalur resmi yang tepat.