Usaha di Gambia

Kewirausahaan di Gambia mencakup persiapan, pendirian, akuisisi, pengoperasian, pengembangan, pengalihan, dan penutupan usaha mandiri atau kegiatan bekerja sendiri. Bentuk hukum yang umum mencakup usaha perseorangan, kemitraan umum atau terbatas, perusahaan terbatas swasta atau publik, perusahaan yang dibatasi dengan jaminan, perusahaan eksternal atau cabang, serta koperasi. Pedagang perseorangan tidak memisahkan pemilik dari usahanya, sehingga pemilik tetap bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian dan kewajiban usaha. Tanggung jawab dalam kemitraan atau perusahaan bergantung pada bentuk hukum dan dokumen konstitusionalnya. Companies Department dan Registrar General di bawah Ministry of Justice menangani pendaftaran usaha dan perusahaan serta menerbitkan sertifikat. Pedagang perseorangan umumnya menggunakan formulir SWR3. Kemitraan atau perusahaan umumnya menggunakan SWR7, identitas, nomor identifikasi pajak, dan dokumen konstitusional yang relevan. Perusahaan harus memiliki kantor terdaftar di Gambia. Kemitraan juga memerlukan akta kemitraan dan bea meterai GRA. Pemegang saham atau direktur bukan penduduk memerlukan agen tetap di Gambia. Reservasi nama berbiaya D500 dan pendaftaran pedagang perseorangan berbiaya D500. Pendaftaran kemitraan berbiaya D1.000, dengan biaya pendirian D5.000 untuk kemitraan umum atau D10.000 untuk kemitraan terbatas. Pendaftaran perusahaan berbiaya D1.000 ditambah biaya pendirian D10.000 hingga D25.000, bergantung pada modal saham. Pendirian perusahaan yang dibatasi dengan jaminan berbiaya D5.000, sedangkan pendaftaran perusahaan eksternal berbiaya D1.000. Ministry of Justice menargetkan pemrosesan dalam satu hari di Banjul dan Kanifing, tetapi peluncuran lengkap biasanya memerlukan waktu lebih lama jika tempat usaha, izin, izin sektoral, atau tinjauan lingkungan dibutuhkan. Gambia Revenue Authority, yang dikenal sebagai GRA, menerbitkan nomor identifikasi pajak, mendaftarkan jenis pajak yang berlaku, dan mengelola penilaian mandiri. Pajak perusahaan adalah nilai yang lebih tinggi antara 27% laba bersih, 1% omzet yang diaudit, atau 2% omzet yang tidak diaudit. Pajak pertambahan nilai (VAT) sebesar 15%. Pendaftaran VAT wajib jika pasokan kena pajak mencapai D2.000.000 per tahun dan dapat dilakukan secara sukarela mulai D1.000.000 per tahun. Usaha yang mengajukan pencabutan pendaftaran VAT umumnya perlu menunjukkan pelaporan rutin selama dua tahun dan omzet di bawah D1.000.000 dalam dua belas bulan sebelumnya. SPT pajak perusahaan atau pajak penghasilan pribadi tahunan jatuh tempo pada 31 Maret. Pelaporan pay-as-you-earn, VAT, pajak pemotongan, dan tunjangan tambahan jatuh tempo pada tanggal 15 setelah bulan terkait. SPT pajak keuntungan modal jatuh tempo pada tanggal 15 setelah transaksi. Pajak pemotongan atas kontrak sebesar 10% untuk penduduk dan 15% untuk bukan penduduk. Pay-as-you-earn berlaku untuk penghasilan di atas D3.000 per bulan atau D36.000 per tahun. Pajak gaji ekspatriat sebesar D10.000 per tahun untuk warga ECOWAS dan D50.000 untuk warga negara lainnya. Pemberi kerja mendaftar ke SSHFC untuk skema sosial pemberi kerja dan pekerja yang berlaku dengan menggunakan Sertifikat Pendaftaran Usaha serta formulir seperti NFP1, FPS, NPF1, dan ICF1. Nomor pemberi kerja diterbitkan setelah pemrosesan, dan pekerja umumnya menyerahkan formulir yang diperlukan, identitas, akta kelahiran, dan foto. Iuran National Provident Fund sebesar 15% dari dasar gaji iuran: 5% dari pekerja dan 10% dari pemberi kerja. Iuran disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan keterlambatan dikenai denda 2,5% per bulan. Iuran IICF berlaku jika skema tersebut mencakup pemberi kerja. Usaha juga memerlukan izin operasional dari Banjul City Council atau Kanifing Municipal Council, bergantung pada lokasinya. Persetujuan sektoral diterbitkan oleh otoritas yang bertanggung jawab. Contohnya, Central Bank untuk layanan keuangan, Gambia Tourism Board untuk pariwisata, Ministry of Agriculture untuk pertanian, Ministry of Fisheries and Water Resources untuk perikanan, Ministry of Information and Communication Infrastructure untuk teknologi informasi dan komunikasi, serta FSQA untuk usaha pangan dan pakan. National Environment Agency (NEA) dapat mewajibkan penyaringan lingkungan atau penilaian dampak lingkungan jika kegiatan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Tempat usaha, dokumen impor dan ekspor, rekening bank komersial, serta sertifikat khusus kegiatan juga mungkin diperlukan. Gambia Investment and Export Promotion Agency (GIEPA) mendukung investasi, ekspor, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitasnya dapat mencakup dukungan riset dan pengembangan, pembebasan setoran pajak penghasilan, hibah pendamping, riset pasar, serta pinjaman jangka menengah atau panjang. Enterprise Development Fund masih dalam tahap pengembangan sehingga akses tidak dijamin. NEDI menyediakan pelatihan kewirausahaan serta hibah atau pinjaman bagi pemuda dan perempuan Gambia. Women Enterprise Fund mendukung kelompok perempuan dengan pelatihan dan pinjaman tunai berbunga tetap 5%, dengan persetujuan komite regional dan Dewan. Alternatif yang diatur Central Bank mencakup VISACA, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan fidusia. Dalam World Bank Enterprise Survey 2023, 4% perusahaan menggunakan pembiayaan bank untuk investasi, 71% mengandalkan dana internal, 17% menggunakan kredit pemasok, dan 7% menggunakan ekuitas. Sekitar 70,5% bersaing dengan perusahaan informal, sementara 87% melaporkan pemadaman listrik. Karena itu, keterlambatan perizinan dan impor serta listrik yang tidak andal dapat memengaruhi biaya, waktu, dan kapasitas. GIEPA dapat menerbitkan Special Investment Certificate (SIC) untuk investasi sedikitnya US$250.000 di sektor atau wilayah prioritas. Masa bebas pajak dapat berlangsung lima tahun di sektor prioritas dan hingga delapan tahun di wilayah prioritas. Wilayah prioritas yang tercantum meliputi Western Region kecuali kota Brikama, Lower River, North Bank, Central River, dan Upper River. Export Processing Zone Licence (EPZL) tersedia bagi badan usaha yang didirikan di Gambia. Badan usaha yang mengekspor sedikitnya 80% dapat memperoleh keringanan pajak perusahaan atau omzet, VAT, bea impor, cukai, depresiasi, dan pajak daerah yang tercantum. Badan usaha yang mengekspor sedikitnya 30% dapat memperoleh konsesi pajak perusahaan atau omzet sebesar 10% selama lima tahun serta dukungan konsultasi dan pasar ekspor. Permohonan SIC dan EPZL dapat memerlukan rencana bisnis atau studi kelayakan, bukti pendanaan, dokumen pendirian dan pendaftaran, nomor identifikasi pajak, dokumen konstitusional, izin, penilaian lingkungan, izin perdagangan pemerintah daerah, sertifikat SSHFC, serta sertifikat mutu ekspor jika diperlukan. Permohonan merek dagang menggunakan Form M1. Biaya nasionalnya D2.500 ditambah D1.250 per kelas, biaya publikasi D1.250, masa sanggah tiga bulan, dan perlindungan berlaku sepuluh tahun dengan opsi perpanjangan. Madrid System dapat digunakan oleh warga Gambia atau orang yang berdomisili atau menjalankan usaha di Gambia setelah memperoleh merek dasar nasional. Nama usaha, nama domain, dan merek dagang memberikan jenis perlindungan berbeda dan memerlukan pemeriksaan terpisah. Penjualan atau pengalihan aset maupun saham dapat menimbulkan pajak keuntungan modal dan perlu mempertimbangkan izin, kreditur, pekerja, serta kewajiban SSHFC. Investor yang memenuhi syarat dapat mengirim laba atau dividen setelah pajak melalui sistem perbankan. Kepemilikan usaha, aset, kekayaan intelektual, dan saham hanya dapat dialihkan sesuai bentuk hukum, dokumen yang mengatur, posisi pajak, izin, klaim kreditur, dan kewajiban terhadap pekerja. Informasi resmi yang tersedia tidak memuat daftar periksa pembubaran atau likuidasi yang lengkap dan mutakhir, jadwal biaya, atau waktu pemrosesan. Karena itu, usaha yang ditutup di Gambia perlu mengonfirmasi jalur pelunasan kewajiban dan pengajuan untuk bentuk usaha serta kewajibannya kepada Registrar General, GRA, dan SSHFC. Pendaftaran formal paling mudah diakses melalui Banjul dan Kanifing, sementara kantor GRA dan NEA juga menjangkau lokasi seperti Brikama, Farafenni, Soma, Basse, dan Bwiam. Usaha di perdesaan dan perkotaan menghadapi perbedaan akses ke kantor, pembiayaan, infrastruktur, dan izin, tetapi tetap berada dalam sistem usaha nasional yang sama.