Agama di Guinea-Bissau

Islam merupakan komunitas agama terorganisasi terbesar di Guinea-Bissau; terdapat pula gereja Katolik Roma dan Protestan serta sistem kepercayaan pribumi. Angka perkiraan bervariasi dan bukan berasal dari sensus agama resmi yang baru. Perkiraan yang sering dikutip untuk 2020 menyebutkan 46 persen Muslim, 31 persen penganut praktik keagamaan pribumi, dan 19 persen Kristen. Afiliasi keagamaan dapat tumpang tindih karena praktik Islam atau Kristen terkadang dipadukan dengan kepercayaan setempat dan ritus leluhur. Komunitas Muslim tersebar luas terutama di kalangan Fula (Peuhl) dan Mandinka, sementara komunitas Kristen mencakup masyarakat Pepel, Manjaco, dan Balanta, serta komunitas di Bissau dan sepanjang pesisir. Bergantung pada lokasi, akses tersedia melalui masjid, gereja, sekolah Islam atau Al-Qur’an, sekolah berbasis denominasi, dan pemimpin adat. Tidak ada satu otoritas agama publik; di daerah pedesaan, jarak, kepemimpinan setempat, dan ketersediaan lembaga dapat memengaruhi akses. Perayaan yang diperingati secara nasional meliputi Idulfitri, Iduladha (Tabaski), Paskah, dan Natal. Hari raya Muslim bergeser setiap tahun mengikuti kalender Islam; hari mana yang bebas kerja mengikuti pengumuman resmi hari libur negara yang berlaku. Sekolah negeri tidak berbasis agama, dan pengajaran agama tidak diberikan di sana. Kelompok agama dapat mengajar di komunitas masing-masing, dan sekolah agama swasta diperbolehkan. Namun, untuk kualifikasi yang diakui secara resmi, kurikulum pemerintah dan pengesahan oleh Kementerian Pendidikan berlaku; kurikulum yang hanya mengajarkan Al-Qur’an atau bahasa Arab tidak cukup untuk tujuan ini. Kementerian Kehakiman bertanggung jawab atas perizinan resmi kelompok agama dan pengakuannya sebagai perkumpulan. Dalam praktiknya, persyaratan ini tidak diterapkan dengan konsistensi yang sama di semua tempat. Konstitusi melindungi praktik beragama, tetapi membatasinya berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional; partai politik dan serikat pekerja tidak boleh berafiliasi dengan kelompok agama. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pembebasan pajak. Ritus kelahiran dan pemberian nama, inisiasi, pernikahan, serta pemakaman diselenggarakan oleh komunitas setempat; tidak ada biaya, tenggat waktu, atau prosedur keagamaan seragam yang berlaku secara nasional dan terdokumentasi. Dampak hukum suatu pernikahan atau kelahiran, misalnya, bergantung pada pencatatan sipil negara dan otoritas sipil yang berwenang, bukan otomatis pada ritus keagamaan. Para pemimpin agama sering bekerja sama. Pada 2026, dibentuk sebuah forum pemimpin agama dengan perwakilan Muslim, Katolik, Evangelis, dan tradisional, yang terutama dimaksudkan untuk mendukung mediasi dan perdamaian di tingkat komunitas. Meski demikian, konflik setempat dapat terjadi: sebuah laporan untuk 2023 mencatat 46 kasus kekerasan terkait tuduhan ilmu sihir dan sepuluh kematian. Kasus-kasus ini terbatas secara lokal dan bukan merupakan aturan hukum agama yang berlaku umum. Di Canchungo, kegiatan evangelisasi dihentikan setelah perselisihan tentang praktik leluhur; di wilayah timur, terdapat pula kekhawatiran mengenai ekstremisme agama dan pendanaan asing.