Hubungan romantis di Guinea-Bissau

Perkawinan sipil dicatat melalui kantor pencatatan sipil (Conservatória dos Registos Civis) yang berada dalam yurisdiksi Kementerian Kehakiman (Ministério da Justiça). Perkawinan tradisional dan hubungan informal juga ada, dan perlindungan formalnya mungkin lebih lemah dalam hal warisan, hak asuh, dan perpisahan. Sistem formal dan tradisional berjalan berdampingan, sehingga tidak selalu jelas lembaga mana yang bertanggung jawab untuk memberikan bukti atau menegakkan hak. Perkawinan secara hukum didasarkan pada persetujuan bersama. Namun, aturan usia tidak didokumentasikan secara konsisten: UNICEF menyebut usia minimum 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, sedangkan analisis praktik peradilan menyebut 16, 17, atau 18 tahun, bergantung pada dokumen dan penafsiran. Usia dewasa menurut hukum dimulai pada 18 tahun. Kantor pencatatan sipil yang berwenang atau pusat konsultasi hukum sebaiknya mengonfirmasi aturan yang berlaku sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut MICS6, 26% perempuan berusia 20 hingga 24 tahun pernah menikah atau hidup dalam suatu ikatan sebelum ulang tahun ke-18 mereka. Perkawinan dini dan paksa merupakan risiko yang terdokumentasi, terutama bagi orang dengan pendidikan lebih rendah, di daerah pedesaan, dan di wilayah Bafatá dan Gabú. Tekanan keluarga atau masyarakat, perbedaan usia yang cukup besar, putus sekolah, dan poligami dapat mengurangi kendali atas keputusan sendiri dan perencanaan hidup di masa depan. Berdasarkan Hukum Keluarga No. 10/92 (Lei da Família No. 10/92) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1966, pasangan suami istri memiliki kewajiban seperti setia, tinggal bersama, saling mendukung, memberi nafkah, dan berkontribusi pada pengeluaran rumah tangga. Konstitusi menjamin kesetaraan pasangan; karena itu, aturan lama yang menyebut suami sebagai kepala rumah tangga atau menetapkan tempat tinggal tidak boleh dipahami sebagai aturan kesetaraan yang berlaku saat ini. MICS 2014 melaporkan bahwa 44% perempuan yang menikah tinggal dalam rumah tangga poligami; berdasarkan fakta yang tersedia, tidak ada angka pembanding nasional yang lebih baru. Hubungan seksual atas persetujuan bersama, kontrasepsi, serta akses ke layanan HIV, IMS, dan kesehatan seksual dan reproduksi remaja juga merupakan bagian dari kehidupan hubungan sehari-hari. Sistem kesehatan dan UNFPA mendukung layanan terkait, tetapi ketersediaan layanan di berbagai wilayah dan biayanya tidak didokumentasikan secara konsisten. Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 6/2014 melarang kekerasan fisik, seksual, psikologis, perampasan kebebasan, dan ekonomi dalam keluarga atau hubungan. Perlindungan berlaku tanpa memandang gender, usia, asal, disabilitas, atau orientasi seksual. Jika terjadi kekerasan, polisi atau Polisi Ketertiban Umum (POP) dapat dihubungi; dokumentasi medis dan rujukan ke Kejaksaan (Ministério Público) atau pengadilan dapat menyusul. Institut Perempuan dan Anak (Instituto da Mulher e da Criança), Kementerian Perempuan, Keluarga dan Solidaritas Sosial, tempat penampungan AMIC, dan tujuh pusat bantuan hukum (CAJ) menyediakan perlindungan, informasi hukum, mediasi, atau rujukan, bergantung pada kasusnya. Dari 2022 hingga 2024, CAJ mencatat 7.711 kasus, hampir separuhnya melibatkan perempuan; Asosiasi Pengacara Guinea-Bissau (OAGB) dapat menyediakan perwakilan hukum gratis bagi korban kekerasan berbasis gender atau kekerasan dalam rumah tangga yang dapat membuktikan kasusnya. Perkawinan dapat diakhiri berdasarkan Undang-Undang No. 6/76 (Lei No. 6/76) melalui perceraian atas persetujuan bersama atau perceraian yang disengketakan. Perceraian dimulai dengan permohonan bersama atau permohonan salah satu pasangan dan diputuskan melalui putusan pengadilan; informasi peradilan menyatakan bahwa perceraian atas persetujuan bersama mensyaratkan perkawinan telah berlangsung lebih dari dua tahun. Putusan tersebut mengakhiri perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri, dan umumnya mengakhiri harta bersama, dengan tunduk pada pengecualian yang ditetapkan undang-undang. Sumber utama yang ditinjau tidak memberikan informasi seragam yang dapat diandalkan mengenai biaya atau waktu pemrosesan perceraian. Menurut portal GOV-GB milik kantor pencatatan sipil, akta perkawinan berbiaya 1.000 XOF dan seharusnya selesai dalam waktu paling lama lima hari kerja; duplikatnya berbiaya 1.500 XOF. Di daerah pedesaan, jarak, biaya, dan kapasitas yang terbatas dapat menyulitkan akses ke pencatatan dan penegakan hukum.