Media di Guinea-Bissau

Sistem media pemerintah mencakup RTGB, layanan televisi dan radio nasional milik negara; surat kabar Nô Pintcha; dan Agência de Notícias da Guiné, kantor berita nasional. Media swasta dan nirlaba mencakup sedikitnya 88 stasiun radio, sedikitnya dua surat kabar mingguan swasta, serta sejumlah kecil media daring, meskipun inventarisasinya berbeda menurut tahun dan sumber. Siaran pemerintah tidak menjangkau setiap bagian negara secara andal, sementara polarisasi politik dan ekonomi memengaruhi lingkungan media. Radio memiliki jangkauan praktis paling luas. Radio komunitas menyediakan informasi lokal, pembelajaran, dialog, dan partisipasi, sering kali dengan menggunakan Kriolu (bahasa Kreol Guinea-Bissau) dan bahasa lain yang mudah diakses masyarakat setempat. RENARC (jaringan radio dan televisi komunitas nasional) mendukung akses di wilayah perdesaan, inklusi, dan pembangunan perdamaian. Banyak penyiar juga menggunakan Facebook untuk memperluas jangkauan. Riset yang diberikan tidak menetapkan adanya layanan streaming lokal tersendiri yang diformalkan; akses streaming terutama bergantung pada ketersediaan internet. Akses internet masih tidak merata karena infrastruktur terbatas, biaya koneksi tinggi, dan keterampilan digital tidak tersebar merata, terutama di wilayah perdesaan. Hambatan ini berdampak pada berita daring, media sosial, video, dan partisipasi. Karena itu, program radio dapat menjangkau orang-orang yang tidak dapat menggunakan media daring secara teratur. Dalam praktiknya, memiliki ponsel pintar, memiliki koneksi internet, dan dapat menggunakan layanan digital secara andal adalah hal yang berbeda. Konstitusi, termasuk Pasal 44 dan 44A, melindungi kebebasan berekspresi dan pers. Konstitusi juga mengatur agar pers, radio, dan televisi publik beroperasi secara independen dari kepentingan ekonomi dan politik. Lei da Imprensa (Undang-Undang Pers Guinea-Bissau) No. 4/91 mencakup media cetak, radio, televisi, serta reproduksi untuk publik atas materi tertulis, audio, dan visual, dan mengakui status jurnalistik. CNCS (Dewan Nasional Komunikasi Sosial) adalah badan berdasarkan undang-undang yang mengawasi media dan pluralisme. Anggotanya mencakup perwakilan yang terkait dengan Mahkamah Agung, Assembleia Nacional Popular (Majelis Nasional Rakyat), kepala negara, asosiasi jurnalis, serta media publik dan swasta. Keputusan yang berada dalam kewenangan hukumnya bersifat mengikat. ARN-TIC (Otoritas Regulasi Nasional untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5/2010, mengatur dan mengendalikan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perencanaan teknis. Peraturan tahun 2025 tentang jaringan dan layanan komunikasi elektronik memperkenalkan rezim satu lisensi. Karena itu, tanggung jawab pengawasan media berbeda dari regulasi komunikasi elektronik. Hak formal tidak menghilangkan risiko dalam praktik. Riset mencatat pengaruh politik, swasensor, serangan fisik, penggeledahan ruang redaksi, pelecehan daring, dan ancaman penangguhan. Pada 26 November 2025, pengambilalihan kekuasaan oleh militer menghentikan sementara seluruh kegiatan media. Reporters Without Borders menempatkan Guinea-Bissau di peringkat ke-100 dari 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers 2026, dengan skor 51,99, dibandingkan peringkat ke-110 dan skor 51,36 pada 2025. Media juga mendukung pendidikan dan partisipasi. MENESIC (Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Tinggi, Inovasi, dan Teknologi) telah menjalankan Pendidikan Jarak Jauh melalui Radio untuk Anak sejak 2020; pada 2024, lebih dari 200 pelajaran radio di Gabú dan Bafatá dilaporkan menjangkau sekitar 176.350 anak. U-Report dimulai di Guinea-Bissau pada 30 September 2025 melalui UNICEF, Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, lima organisasi nonpemerintah, dan Telecel. Layanan ini memungkinkan partisipasi rahasia melalui SMS, WhatsApp, dan Facebook Messenger; pengguna dapat mengirim kata kunci SMS DJUNTA ke 233 melalui Telecel, dan UNICEF melaporkan lebih dari 19.000 pendaftaran selama tiga bulan pertama. AMPROCS mendukung perempuan di sektor media, kesetaraan, dan jurnalisme etis. OJGB bekerja di bidang etika jurnalistik dan swa-regulasi, sementara SINJOTECS mewakili jurnalis dan teknisi komunikasi. Pelatihan UNESCO pada 2025 mencakup investigasi sumber terbuka dan pemeriksaan fakta untuk 30 jurnalis dari Guinea-Bissau dan Gambia. Inisiatif ini meningkatkan kemampuan menilai informasi secara kritis, tetapi riset yang diberikan tidak menetapkan adanya undang-undang media khusus untuk kaum muda atau daftar harga nasional yang terverifikasi untuk akses media dan perizinan.