Hukum ketenagakerjaan di Guatemala

Hukum ketenagakerjaan Guatemala terutama dibangun berdasarkan Konstitusi, Kode Ketenagakerjaan Guatemala (Código de Trabajo), aturan jaminan sosial, dan peraturan terkait. Tujuannya adalah melindungi pekerjaan sekaligus menetapkan hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja. Hubungan kerja pada umumnya ditentukan oleh keadaan yang sebenarnya, bukan hanya oleh nama suatu dokumen. Pekerjaan yang dilakukan secara pribadi di bawah arahan orang lain sebagai imbalan pembayaran dapat menimbulkan akibat ketenagakerjaan meskipun tidak ada kontrak tertulis yang rinci. Kontrak dapat mengatur pekerjaan, tempat kerja, jadwal, gaji, metode pembayaran, jangka waktu, dan ketentuan lainnya. Ketentuan tertulis memudahkan pembuktian, tetapi biasanya tidak dapat menghapus perlindungan wajib bagi pekerja. Pemberi kerja harus membayar imbalan yang disepakati dan menghormati perlindungan hukum terkait waktu kerja, istirahat, cuti, kesehatan, keselamatan, dan perlakuan yang setara. Pekerja harus melaksanakan pekerjaan yang disepakati dengan kehati-hatian yang wajar dan mengikuti instruksi kerja yang sah. Institut Jaminan Sosial Guatemala (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), yang umum disebut IGSS, menyelenggarakan program jaminan sosial penting bagi pekerja dan pemberi kerja yang tercakup. Catatan pendaftaran dan iuran dapat memengaruhi akses terhadap manfaat. Pekerja dapat membentuk serikat pekerja, melakukan perundingan bersama, dan menggunakan prosedur kolektif yang diatur oleh hukum. Hak-hak ini mengikuti aturan formal, terutama ketika perselisihan dapat berujung pada tindakan kolektif. Pemecatan, pengunduran diri, dan berakhirnya suatu pengaturan jangka tetap dapat menimbulkan hak dan pembayaran yang berbeda. Alasan berakhirnya hubungan kerja, lama dan bentuk hubungan tersebut, catatan gaji, pemberitahuan, serta bukti sering kali penting. Perselisihan ketenagakerjaan dapat terlebih dahulu dibahas secara internal atau diajukan kepada otoritas ketenagakerjaan, inspektorat ketenagakerjaan, atau pengadilan ketenagakerjaan. Keterlambatan, catatan yang tidak lengkap, dan penandatanganan penyelesaian tanpa memahaminya dapat melemahkan klaim.