Utang di Guyana

Sistem utang formal di Guyana mencakup pinjaman bank, hipotek, pinjaman konsumen, pinjaman usaha, perjanjian sewa beli, perjanjian jual beli kredit, perjanjian jual bersyarat, dan sewa pembiayaan. Bank sentral Guyana (Bank of Guyana) mengawasi lembaga keuangan berlisensi dan kegiatan pemberian pinjamannya. Sebelum persetujuan, pemberi pinjaman dapat memeriksa riwayat kredit, pendapatan, aset, dan kewajiban yang ada, bukti identitas, bukti alamat untuk 3 sampai 6 bulan sebelumnya, verifikasi pekerjaan atau pendapatan, nomor identifikasi pajak (Taxpayer Identification Number), serta slip gaji, bergantung pada kebijakan masing-masing. Pembiayaan kendaraan mungkin juga memerlukan surat izin mengemudi, asuransi komprehensif, perjanjian pembelian, atau penilaian kendaraan. Pinjaman tanpa agunan biasanya memiliki suku bunga lebih tinggi daripada pinjaman dengan agunan karena jangka waktu, jumlah, dan risiko gagal bayar memengaruhi penetapan harga. Undang-undang pelaporan kredit (Credit Reporting Act) umumnya mewajibkan pemberi pinjaman memperoleh laporan kredit sebelum memberikan atau memperpanjang kredit dan menyediakan data kredit. Sebuah biro kredit berlisensi (Credit Info (Guyana) Inc.) beroperasi di Guyana. Dengan persetujuan tertulis, data utilitas atau data lain yang tersedia untuk umum juga dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu. Siapa pun yang menemukan data tidak akurat, digunakan secara melawan hukum, atau kedaluwarsa dapat meminta koreksi atau penghapusan, atau mengajukan pernyataan hingga 100 kata tentang data yang disengketakan. Kontrak menjelaskan angsuran, bunga, biaya, agunan, dan kemungkinan kewajiban penjamin. Jika pembayaran terlewat, kreditur dapat melaporkan gagal bayar, memulai langkah penagihan lebih lanjut, mengeksekusi agunan, atau menggugat. Menghubungi pemberi pinjaman lebih awal secara tertulis sebaiknya digunakan untuk memastikan saldo terkini, tunggakan, dan kemungkinan pengaturan pembayaran. Tidak ada hak umum atas pembiayaan kembali, penghapusan utang, atau tenggat pembayaran baru yang telah ditetapkan; solusi tersebut biasanya bergantung pada bank atau kreditur tertentu. Undang-undang perlindungan konsumen (Consumer Affairs Act 2011) juga mungkin relevan bagi persoalan konsumen tertentu, tetapi tidak menggantikan penilaian atas kontrak khusus. Perjanjian sewa beli, jual beli kredit, dan jual bersyarat diatur oleh undang-undang sewa beli (Hire-Purchase Act 2022). Dokumen kontrak harus mencantumkan informasi tertentu, dan pembeli atau pengguna harus mengungkapkan lokasi barang. Dalam keadaan gagal bayar, berlaku aturan khusus mengenai pemberitahuan dan pengambilan kembali barang. Pengambilan kembali berdasarkan perintah pengadilan umumnya dibatasi ketika setidaknya separuh harga pembelian telah dibayar; pelunasan lebih awal dapat memenuhi syarat untuk memperoleh potongan biaya pembiayaan menurut undang-undang. Untuk kendaraan bermotor, pembiayaan dapat dicatat dalam dokumen pendaftaran kendaraan. Putusan pembayaran uang dari proses perkara bernilai lebih kecil dapat ditegakkan terhadap aset melalui surat perintah eksekusi (Writ of Execution). Berdasarkan putusan cicilan, kelalaian dapat memicu penegakan atas seluruh sisa saldo atau bagian yang ditentukan pengadilan. Putusan atau penegakan dianggap selesai setelah empat tahun. Pemenjaraan berdasarkan undang-undang debitur (Debtors Act) mensyaratkan bukti bahwa orang tersebut mampu membayar tetapi menolak atau lalai melakukannya; pemenjaraan tidak menghapus utang. Undang-undang kepailitan (Insolvency Act Cap. 12:21) memungkinkan kreditur atau debitur memulai proses. Pengadilan dapat menerbitkan perintah penerimaan (Receiving Order); administrator kepailitan resmi (Official Receiver) kemudian menjalankan tugas yang ditetapkan undang-undang. Perintah tersebut diterbitkan dalam warta resmi (Gazette) dan surat kabar. Kreditur yang sudah ada harus membuktikan klaimnya dalam 21 hari setelah jadwal penerbitan. Perintah cicilan atau pembayaran, setelah dipatuhi sepenuhnya termasuk biayanya, dapat melunasi utang yang tercakup dan sudah ada sebelumnya, tetapi tidak melindungi dari utang baru setelah perintah dibuat. Klinik bantuan hukum Guyana (Guyana Legal Aid Clinic) menawarkan nasihat dan perwakilan hukum gratis atau bersubsidi. Proses utang dan kepailitan dapat dicakup jika persyaratan kebutuhan finansial dan peluang keberhasilan terpenuhi; bantuan hanya berlaku untuk pengadilan yang dicakup layanan tersebut. Program penghapusan pinjaman mahasiswa pemerintah (Student Loan Write-Off Programme) juga mungkin berlaku bagi lulusan University of Guyana yang memenuhi syarat. Persyaratannya mungkin mencakup bukti tempat tinggal atau, bagi orang yang tidak tinggal saat ini di Guyana, setidaknya tiga tahun dan 156 iuran ke National Insurance Scheme (NIS) setelah lulus, sebuah pengajuan, identitas, gelar universitas, serta bukti tempat tinggal atau pekerjaan. Kriteria dan periode pengajuan terkini perlu dipastikan sebelum mengajukan. Utang pemerintah termasuk ranah pembiayaan publik yang terpisah dan bukan bantuan utang pribadi. Ministry of Finance dan Accountant General mengelola utang publik dan utang yang dijamin pemerintah. Untuk 2025, dilaporkan angka 7,7 miliar dolar AS atau 28,6 persen produk domestik bruto; 62,3 persen adalah utang domestik dan 37,7 persen utang eksternal. Layanan utang mencapai 264,6 juta dolar AS atau 5,5 persen pendapatan. Angka ini menggambarkan keuangan publik dan tidak menjelaskan penegakan atau keringanan bagi pinjaman pribadi.