Hubungan romantis di Haiti

Kencan dan pilihan pasangan di Haiti terutama bersifat pribadi dan informal; belum ada proses resmi nasional yang ditetapkan untuk mencari atau memulai hubungan. Istilah setempat mencakup relation amoureuse, mariage civil atau religieux, plaçage, union consensuelle, union libre, cohabitation, dan en union sans cohabitation. Plaçage umumnya berarti hubungan konsensual informal, baik pasangan tinggal bersama maupun tidak. Dalam survei EMMUS 2016–2017, 52% perempuan usia 15–49 tahun dan 39% laki-laki sedang berada dalam suatu hubungan. Di antara perempuan yang berhubungan, 51% berada dalam plaçage dan 32% dalam perkawinan sipil atau agama. Usia median pada hubungan pertama adalah 22,8 tahun untuk perempuan usia 25–49 tahun dan 27,7 tahun untuk laki-laki usia 30–64 tahun; angkanya 21,8 tahun di daerah pedesaan dan 24,4 tahun di daerah perkotaan untuk perempuan. Tujuh belas persen perempuan usia 25–49 tahun memasuki hubungan pertama sebelum usia 18 tahun. Konstitusi, termasuk Pasal 259 dan 260, melindungi keluarga dan berbagai bentuk hubungan, tetapi plaçage tidak memiliki status hukum mandiri yang setara dengan perkawinan formal. Perbedaan ini dapat memengaruhi kepemilikan, warisan, dukungan keuangan, dan konsekuensi perpisahan. Perkawinan formal mengikuti jalur catatan sipil melalui officier de l’état civil dan menghasilkan Acte de Mariage. Perceraian formal diproses melalui Tribunal civil atau Tribunal de Première Instance, kemudian putusan cerai dan Acte de Divorce atau pencatatan sipil yang sesuai. Pembubaran plaçage umumnya informal dan tidak otomatis memberikan status atau konsekuensi harta yang sama dengan perceraian. Pertanyaan tentang anak, paternitas, dan nafkah memerlukan klarifikasi hukum tersendiri. Rujukan yang dipublikasikan melaporkan usia minimum perkawinan yang bertentangan: UN Women mencantumkan 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki, sedangkan Pasal 133 Code civil dikutip menetapkan 15 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Tolok ukur konstitusional dan CEDAW menggunakan 18 tahun bagi kedua jenis kelamin. Karena itu, kasus tertentu memerlukan peninjauan hukum lokal terkini, dan tidak boleh menganggap seseorang di bawah umur otomatis dapat menikah. Perkawinan formal dan hubungan informal tidak boleh disamakan dengan poligami yang sah secara hukum. Dalam survei EMMUS, 14% perempuan yang berhubungan melaporkan bahwa pasangannya memiliki satu perempuan lain atau lebih, tetapi temuan itu tidak menetapkan adanya perkawinan poligami yang diakui secara hukum. Pasangan tetap memiliki persoalan persetujuan seksual dan otonomi reproduksi dalam hubungan. Data EMMUS menunjukkan 78,7% perempuan melaporkan membuat keputusan sendiri tentang hubungan seksual, 92,5% melaporkan memutuskan sendiri tentang kontrasepsi, dan 57,1% melaporkan membuat ketiga keputusan kesehatan seksual dan reproduksi yang disurvei. MSPP PSN SRMNIA 2026–2030 melaporkan penggunaan keluarga berencana modern sebesar 22,1% pada 2023 dan kebutuhan kontrasepsi modern yang terpenuhi sebesar 51%. Meskipun 91,9% fasilitas kesehatan memiliki setidaknya satu metode keluarga berencana, hanya 32,5% yang secara sistematis menawarkan lima metode modern. Kekosongan stok, biaya, agama, ketidakpastian, dan transportasi dapat membatasi akses; lebih dari 10% klien membayar layanan keluarga berencana. Aturan bagi orang di bawah 18 tahun dapat membatasi akses keluarga berencana dan tes HIV, dengan pengecualian termasuk kehamilan, menjadi orang tua, dan pemerkosaan. MSPP, UNFPA, dan klinik keliling mungkin menyediakan kontrasepsi, kondom, tes IMS dan HIV, dukungan psikososial, dan rujukan, tetapi ketersediaan berbeda menurut departemen dan kondisi keamanan. Kontrol dan kekerasan pasangan adalah risiko hubungan, bukan tanda persetujuan atau keadaan yang normal. Di antara perempuan yang sedang atau pernah berada dalam hubungan, EMMUS mencatat 26,3% mengalami kekerasan emosional, 18,6% fisik, dan 11,2% seksual dari pasangan; 24% melaporkan kekerasan fisik atau seksual dan 34% melaporkan kekerasan emosional, fisik, atau seksual. Sebanyak 59% melaporkan pasangan cemburu ketika mereka berbicara dengan laki-laki, 57% mengatakan pasangan menuntut untuk selalu tahu keberadaan mereka, dan 31% melaporkan setidaknya tiga bentuk perilaku mengontrol. Di wilayah metropolitan, indikator gabungan kekerasan pasangan fisik atau seksual adalah 31,5%. Hanya 24% penyintas kekerasan fisik atau seksual mencari bantuan, sementara 54% tidak bercerita kepada siapa pun; di antara pencari bantuan, 64% mendatangi keluarga sendiri, 22% keluarga pasangan, dan 11% polisi. Jalur perlindungan saat ini dapat melibatkan MCFDF, MSPP, GBV Sub-Cluster, dan layanan UNFPA, termasuk dukungan medis, psikososial, hukum, tempat penampungan, kepolisian atau keamanan, dan penghidupan. UNFPA dan Kay Fanm mencantumkan hotline gratis Digicel *322 secara nasional; informasi layanan 2026 menyebut operasi reguler pukul 7.00 hingga 22.00 selama enam hari per minggu, tetapi kondisi krisis dapat mengubah ketersediaannya. Hubungan sesama jenis konsensual antara orang dewasa tidak dikriminalisasi, tetapi perkawinan sesama jenis dan pasangan sesama jenis yang terdaftar tidak diakui. Perlindungan hukum dan penerimaan sosial tetap terbatas, sehingga risiko keselamatan dan pelaporan yang kurang di kalangan LGBTQI+ perlu dipertimbangkan. Dalam survei yang sama, 14% perempuan yang berhubungan melaporkan bahwa pasangannya memiliki satu perempuan lain atau lebih; ini menggambarkan keadaan hubungan yang dilaporkan dan bukan bukti status hukum formal.