Politik di Hungaria

Hungaria adalah republik parlementer. Sistem politiknya didasarkan pada Undang-Undang Dasar, perwakilan yang dipilih, lembaga publik yang terpisah, dan aturan yang menentukan bagaimana kekuasaan negara dapat digunakan. Majelis Nasional (Országgyűlés) adalah parlemen satu kamar yang mengesahkan undang-undang, menyetujui anggaran negara, memilih pejabat senior tertentu, dan mengawasi pemerintah melalui debat, pertanyaan, serta komite. Perdana menteri (miniszterelnök) memimpin pemerintah dan memiliki peran utama dalam pembuatan kebijakan nasional. Para menteri mengelola bidang seperti keuangan, pendidikan, kesehatan, peradilan, urusan luar negeri, dan infrastruktur. Presiden republik (köztársasági elnök) adalah kepala negara. Jabatan ini terutama mewakili negara dan menjalankan tugas konstitusional, sedangkan arah politik sehari-hari berada pada pemerintah yang dipimpin oleh perdana menteri. Partai politik mengorganisasi kandidat dan program yang bersaing. Partai atau aliansi yang memiliki dukungan parlementer yang cukup kuat dapat membentuk dan mempertahankan pemerintahan, sementara partai oposisi menelaah keputusan pemerintah dan mengajukan alternatif. Pengadilan menerapkan hukum secara independen dalam perkara individual. Mahkamah Konstitusi (Alkotmánybíróság) meninjau persoalan konstitusional dalam kewenangan hukumnya, sementara badan pengawas lainnya menjalankan tugas yang telah ditetapkan bagi masing-masing badan. Politik juga berlangsung di bawah tingkat nasional. Dewan kota dan wali kota menangani urusan lokal, meskipun tanggung jawab dan sumber daya mereka dibentuk oleh hukum nasional serta sistem publik Hungaria yang relatif tersentralisasi. Hungaria adalah anggota Uni Eropa, sehingga beberapa persoalan politik juga melibatkan lembaga-lembaga Uni Eropa dan aturan bersama Eropa. Pengambilan keputusan nasional dan Uni Eropa saling terhubung, tetapi bukan proses yang sama. Pengaruh politik lebih luas daripada keanggotaan partai. Pemungutan suara, konsultasi publik, asosiasi masyarakat sipil, serikat pekerja, kelompok profesi, jurnalisme, petisi, demonstrasi, dan kontak langsung dengan pejabat semuanya dapat membawa suatu persoalan ke dalam pembahasan publik.