Hukum pidana di Hungaria

Hukum pidana materiil Hungaria terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (Büntető Törvénykönyv) yang umum disebut Btk. Kitab ini menjelaskan perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Hukum acara pidana, yang disebut büntetőeljárás, mengatur penyelidikan, penuntutan, persidangan, pembuktian, dan upaya hukum. Jaminan prosedural berlaku berdampingan dengan kewenangan polisi, jaksa, dan pengadilan. Polisi biasanya melakukan penyelidikan, sedangkan kejaksaan mengarahkan atau mengawasi bagian penting dari penuntutan pidana dan mengajukan dakwaan jika sesuai. Pengadilan secara independen memutuskan tanggung jawab pidana dan sanksi. Tersangka atau terdakwa memiliki hak pembelaan, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan dari pemaksaan untuk memberatkan diri sendiri. Hak dan kewajiban yang tepat bergantung pada peran formal orang tersebut dan tahap prosesnya. Pengacara pembela (védő) disebut védő. Dalam beberapa perkara, perwakilan hukum wajib ada, sedangkan dalam perkara lain orang tersebut dapat memilih apakah akan menunjuk pengacara. Korban dapat melaporkan tindak pidana, memberikan bukti, menerima informasi, dan menggunakan hak prosedural. Sebagian korban juga dapat menuntut kompensasi yang berkaitan dengan perkara pidana atau melalui jalur terpisah. Saksi pada umumnya harus bekerja sama secara sah dan mengatakan yang sebenarnya, tetapi perlindungan dapat berlaku dalam situasi sensitif. Saksi sebaiknya memastikan statusnya sebelum menjawab pertanyaan yang dapat membuatnya menghadapi tanggung jawab pidana. Hukuman dan tindakan lain bergantung pada tindak pidana dan keadaannya. Catatan pidana, penahanan, penyitaan harta, perjalanan, pekerjaan, dan status imigrasi semuanya dapat terdampak.