Hukum ketenagakerjaan di India

Hukum ketenagakerjaan di India dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Peraturan nasional menyediakan kerangka utama, sedangkan peraturan negara bagian dan otoritas setempat sering menentukan pendaftaran, penegakan, dan praktik di tempat kerja. Kedudukan hukum seorang pekerja bergantung pada hubungan kerja yang sebenarnya, bukan hanya pada judul dokumennya. Karyawan tetap, staf dengan jangka waktu tertentu, pekerja kontrak, peserta magang, pekerja platform, manajer, dan profesional yang benar-benar independen dapat memiliki perlindungan yang berbeda. Ketentuan kerja biasanya mencakup tugas, upah, tempat kerja, jam kerja, cuti, kerahasiaan, pemberitahuan, dan kebijakan tempat kerja. Surat pengangkatan atau kontrak tertulis yang jelas membantu kedua pihak memahami apa yang telah disepakati. Peraturan upah bertujuan memastikan pembayaran yang sah dan tepat waktu serta melindungi dari pemotongan yang tidak semestinya. Persyaratan mengenai waktu kerja, istirahat, cuti, dan lembur berbeda menurut hukum dan tempat usaha yang berlaku. Pemberi kerja memiliki kewajiban terkait kesehatan, keselamatan, martabat, dan pencegahan pelecehan di tempat kerja. Mekanisme pengaduan internal mungkin diwajibkan atau berguna, tetapi bahaya serius atau tindakan melanggar hukum juga dapat memerlukan otoritas eksternal. Pengaturan jaminan sosial dapat mencakup tabungan pensiun, asuransi, perlindungan terkait kehamilan dan persalinan, gratifikasi masa kerja (gratuity), atau manfaat lainnya. Cakupan bergantung pada faktor seperti tempat usaha, kategori pekerjaan, dan skema yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja tidak diatur oleh satu aturan yang berlaku bagi semua orang. Ketentuan kontrak, peraturan tetap tempat kerja (standing orders), prosedur pelanggaran, perlindungan pemutusan karena pengurangan tenaga kerja (retrenchment), kewajiban pemberitahuan, dan klasifikasi hukum pekerja semuanya dapat memengaruhi proses yang tepat. Hubungan kerja kolektif mencakup serikat pekerja, perundingan kolektif, mogok kerja, penutupan usaha, dan penyelesaian perselisihan industrial. Petugas konsiliasi, otoritas ketenagakerjaan, tribunal, dan pengadilan masing-masing dapat berperan. Perselisihan di tempat kerja biasanya menjadi lebih jelas setelah membandingkan ketentuan pengangkatan, catatan penggajian, data kehadiran, kebijakan, komunikasi, dan alasan yang dinyatakan pemberi kerja. Dokumentasi sejak awal membuat perundingan atau pengaduan resmi lebih efektif.