Hukum imigrasi di Indonesia

Hukum imigrasi dalam istilah bahasa Indonesia disebut keimigrasian. Urusan ini terutama dikelola oleh otoritas imigrasi Indonesia, bersama lembaga lain kalau berkaitan dengan pekerjaan, studi, investasi, atau status keluarga. Paspor mengidentifikasi pelancong, sementara visa atau fasilitas masuk lain nan diakui memungkinkan perjalanan untuak tujuan tertentu. Keputusan penerimaan tetap dibuat di perbatasan, dan pelancong paralu menjawab pertanyaan dengan jujur jo memenuhi syarat masuk. Sasudah masuk, warga negara asing bisa memiliki izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, atau izin tinggal tetap, bergantung pado dasar hukumnyo. Izin tinggal terbatas jo tetap sering dibicarakan dengan istilah nan dikenal, KITAS jo KITAP. Status imigrasi terkait dengan tujuan nan diizinkan, seperti pariwisata, penyatuan keluarga, studi, investasi, atau pekerjaan. Kegiatan nan melampaui tujuan tersebut bisa menimbulkan masalah meski izin tinggal belum kedaluwarsa. Banyak kategori memerlukan sponsor atau penjamin, nan bisa berupa individu atau organisasi. Perubahan terkait sponsor, alamat, paspor, keadaan keluarga, pekerjaan, atau status sipil mungkin perlu dilaporkan atau memerlukan proses baru. Izin tinggal jo izin untuak melakukan pekerjaan nan diatur saling berkaitan, tapi tidak sama. Pekerja asing jo pemberi karajonyo mungkin memerlukan persetujuan jo catatan tambahan di luar dokumen imigrasi biasa. Prosedur umum mencakup memilih kategori nan tepat, menyiapkan dokumen identitas jo pendukung, mengajukan permohonan, memberikan data imigrasi, menerima keputusan, jo memenuhi kewajiban pelaporan. Perpanjangan atau perubahan paralu disiapkan sabalun status saat ini menjadi masalah. Pelanggaran bisa mengakibatkan pemeriksaan, tindakan administratif, pemulangan, pembatasan untuak kembali, atau proses pidana dalam kasus serius. Tingga melebihi izin, memakai informasi palsu, atau melakukan kegiatan tanpa izin jangan pernah dianggap sebagai masalah dokumen sepele.