Hukum perdata di Jamaika

Hukum perdata Jamaika menggabungkan common law, yang berkembang melalui putusan pengadilan; equity, yang menyediakan pemulihan berdasarkan keadilan jika pemulihan hukum biasa tidak memadai; serta undang-undang tertulis Parlemen. Sistem ini berlaku secara nasional, meskipun pengadilan dan tempat yang tepat dapat bergantung pada tuntutan dan kaitannya dengan suatu paroki. Supreme Court memiliki yurisdiksi perdata tingkat pertama tanpa batas, sedangkan Parish Court menangani tuntutan perdata tertentu dalam batas nilai dan pokok perkara menurut undang-undang. Banding umumnya diajukan ke Court of Appeal dan dapat mencapai Judicial Committee of the Privy Council jika prosedur banding yang berlaku mengizinkannya. Bidang utama mencakup kontrak, properti, hubungan keluarga, warisan, dan tanggung jawab. Sengketa kontrak dapat menyangkut pembayaran, pelaksanaan, bukti, daluwarsa, atau pemulihan yang tersedia atas pelanggaran. Urusan properti sering melibatkan hak milik terdaftar, hipotek, sewa, hak lintas, caveat, dan penyitaan melalui proses hukum. Land Titles Division pada National Land Agency menyediakan layanan penting terkait hak milik dan dokumen. Tanah yang belum terdaftar mungkin memerlukan permohonan dengan pernyataan tertulis menurut undang-undang, survei, sertifikat pajak properti, dan dalam beberapa kasus pemberitahuan surat kabar. Pencarian hak milik dan pendaftaran sering memerlukan Attorney-at-Law; biayanya dapat mencakup bea meterai, pajak pengalihan, dan biaya pendaftaran. eLandjamaica menyediakan pencarian hak milik dan dokumen; gambar pindai berbiaya sekitar JA$500 dan gambar daftar penilaian sekitar JA$300. Caveat dapat memicu tindakan pengadilan dalam 30 hari, dan salinannya harus diberikan kepada Registrar dalam satu bulan. Urusan perdata keluarga mencakup hak asuh, nafkah, dan hak atas properti. Berdasarkan Property (Rights of Spouse) Act, rumah keluarga umumnya berkaitan dengan bagian setengah yang sama untuk masing-masing pasangan ketika perkawinan dibubarkan, dibatalkan, atau dipisahkan, dengan kemungkinan penyesuaian pengadilan. Definisi pasangan kumpul kebo dalam undang-undang dapat mencakup hidup bersama setidaknya lima tahun. Transaksi atas rumah keluarga yang hanya terdaftar atas nama satu pasangan dapat memerlukan persetujuan pasangan lainnya serta dapat menghadapi caveat atau permohonan pembatalan. Maintenance Act mengatur kewajiban antara pasangan, orang tua dan anak, serta orang tua dan kakek-nenek. Family Court menangani hak asuh, nafkah, dan klaim properti keluarga tertentu sesuai undang-undang yang berlaku. Surat wasiat yang sah biasanya ditangani melalui probate. Jika tidak ada surat wasiat, berlaku aturan pewarisan tanpa wasiat dan Intestates' Estates and Property Charges Act. Administrator-General's Department dapat mengelola harta peninggalan, terutama perkara pewarisan tanpa wasiat; Supreme Court atau Parish Court menangani probate atau administrasi sesuai nilai harta dan yurisdiksi. Inheritance (Provisions for Family and Dependants) Act dapat memungkinkan pemulihan pengadilan jika harta peninggalan tidak memberikan nafkah keuangan yang wajar kepada anggota keluarga atau tanggungan yang memenuhi syarat. Tanah terdaftar yang diwariskan harus dialihkan melalui sistem pendaftaran tanah. Klaim tanggung jawab umumnya timbul dari kelalaian atau perbuatan perdata lain yang disebut tort. Penggugat umumnya memerlukan bukti mengenai kewajiban terkait, pelanggaran, sebab-akibat, kerugian, dan masalah daluwarsa. Fatal Accidents Act dapat mendukung klaim ganti rugi anggota keluarga setelah kematian akibat kecelakaan, sedangkan Law Reform (Tort-Feasors) Act dapat mengatur kontribusi antar pihak yang berbagi tanggung jawab atas kerugian yang sama. Proses pidana terpisah, meskipun peristiwa yang sama dapat menimbulkan konsekuensi pidana dan perdata. Proses perdata biasanya mencakup formulir gugatan, penyampaian dokumen, pernyataan perkara, manajemen perkara, bukti, putusan, dan biaya berdasarkan Civil Procedure Rules 2002. Tabel yurisdiksi Parish Court mencantumkan, antara lain, batas tuntutan kontrak common law dan tort hingga JA$1.000.000; tuntutan penyitaan atau pengembalian barang hingga JA$1.000.000; sengketa hak milik berdasarkan nilai properti tahunan hingga JA$500.000; pemulihan equity atau kepemilikan hingga JA$3.000.000; serta perkara probate atau administrasi harta hingga JA$3.000.000. Batas tepat dan pengadilan yang sesuai bergantung pada sumber yurisdiksi terkini dan dasar hukum tuntutan. Masa daluwarsa juga bergantung pada tuntutan dan undang-undang yang mengatur; tidak ada satu masa yang berlaku untuk semua perkara perdata. Mediasi dan arbitrase dapat menjadi pilihan penyelesaian di luar sidang penuh, tetapi ketersediaan, rujukan pengadilan, dan pengaturan program bergantung pada perkara dan program terkini. Kesepakatan menjadi dapat ditegakkan sesuai ketentuan dan perjanjian mengikat atau perintah pengadilan yang berlaku; kesepakatan tidak otomatis berfungsi seperti putusan. Putusan dapat ditegakkan melalui prosedur Civil Procedure Rules Parts 43–46, termasuk pemeriksaan lisan, pemberitahuan posisi keuangan, cicilan, dan surat perintah eksekusi. Pemulihan dapat berupa pembayaran, penguasaan tanah, penyerahan barang, atau perintah untuk melakukan atau melarang tindakan. Pemulihan tetap bergantung pada aset debitur, status hak milik, kerja sama, dan proses pengadilan. Legal Aid Council dan kliniknya dapat menyediakan bantuan hukum untuk perkara perdata jika perkara tidak dikecualikan dan pemohon memenuhi persyaratan kelayakan dan kemampuan keuangan yang berlaku. Kontribusi mungkin diwajibkan. Klinik, pengadilan, dan kantor pendaftaran di Kingston dan Montego Bay menyediakan titik akses; Attorney-at-Law swasta tetap penting dalam praktik untuk perkara tanah, kontrak, harta peninggalan, dan tort yang rumit. Biaya pengajuan, penyampaian dokumen, perwakilan hukum, ahli, survei, publikasi, dan pendaftaran berbeda menurut perkara. Tenggat pengadilan dan undang-undang dapat ketat, terutama untuk caveat atau masa daluwarsa. Perjanjian tertulis, catatan hak milik, dokumen harta peninggalan, bukti kerugian, dan bukti penyampaian dokumen dapat menentukan keberhasilan tuntutan atau pembelaan.